![Kewenangan Daerah Dalam
Pelaksanaan Otonomi Daerah
Dalam susunan pemerintahan di negara kita ada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta
Pemerintahan Desa. Masing-masing pemerintahan
tersebut memiliki hubungan yang bersifat hierakhis.
Dalam UUD Negara Indonesia yahun 1945 ditegaskan,
bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat
dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota,
atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur
dengan undang-undang dengan memperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18A (1)].
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan
sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan](https://image.slidesharecdn.com/pkn-141126232254-conversion-gate01/85/Pkn-7-320.jpg)
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Pkn (20)
Recently uploaded (20)
Pkn
- 1. M或京鴛晦
- 2. Menu
- 3. MENU Pengertian Landasan Hukum Asas-Asas Kewenangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otda Pasal-Pasal Tentang Kewenangan Daerah
- 4. Pengertian Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Menu
- 5. Landasan Hukum 1. UU No. 1/1945 (menganut sistem otonomi daerah rumah tangga formil) 2. UU No. 2/1948 (menganut otonomi dan mebedewind yang seluas luasnya) 3. UU No. 1/1957 (menganut otonomi riil yang seluas-luasnya) 4. UU No. 5/1974 (menganut otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab) 5. UU No. 22/1999 (menganut otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab) 6. UU NO. 32/2004 (menganut otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung Mejnawuab).
- 6. Asas-Asas 1. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 3. Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, serta dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Menu
- 7. Kewenangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam susunan pemerintahan di negara kita ada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta Pemerintahan Desa. Masing-masing pemerintahan tersebut memiliki hubungan yang bersifat hierakhis. Dalam UUD Negara Indonesia yahun 1945 ditegaskan, bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18A (1)]. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan
- 8. Berdasarkan kedua ayat tersebut dapat dijelaskan, bahwa: Antar susunan pemerintahan memliki hubungan yang hierarkhis; Pengaturan hubungan pemerintahan tersebut memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah; Pengaturan hubungan sebagaimana disebutkan pasal 18A ayat (1) diatur lebih lanjut dalam UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya; Pengaturan hubungan sebagaimana disebutkan pasal 18A ayat (2) diatur lebih lanjut dalam UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Menu
- 9. Pasal-Pasal Tentang Kewenangan Daerah Pasal 7 (1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, agama, serta kewenangan bidang lain. (2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, dan konservasi.
- 10. Pasal 8 (1) Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. (2) Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut.
- 11. Pasal 9 (1) Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. (2) Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. (3) Kewenangan provnsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah.
- 12. Kesimpulan Pada dasarnya daerah memiliki kewenangan atas seluruh bidang pemerintahan, kecuali beberapa bidang yang menjadi wewenang pemerintah pusat.
- 13. Terima Kasih M或京鴛晦 & Sampai Jumpa!!!