Open data dan transparansi merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan good governance. Untuk mengupayakannya, diperlukan upaya promosi dan advokasi. Keduanya akan memerlukan kemampuan analisa stakeholder. Bagaimana carny?
Panduan pengisian indeks inovasi daerah bappedaAkB
Ìý
Dokumen ini memberikan panduan untuk penginputan data indeks inovasi daerah dan kriteria penilaian untuk penghargaan Innovative Government Award tahun 2019. Dokumen menjelaskan dasar pemikiran dan tujuan kegiatan penilaian untuk mendorong inovasi di pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Kriteria penilaian meliputi inovasi di bidang tata kelola, pelayanan publik, dan bidang lain sesuai kewenangan daerah.
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDadang Solihin
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang pengendalian dan evaluasi pembangunan yang mencakup tahapan perencanaan, pengertian pengendalian dan evaluasi, jenis-jenis evaluasi, standar evaluasi, implikasi tidak ada M&E, pengalaman empiris di Australia dan Chili, serta kunci keberhasilan pelaksanaan M&E.
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah di Provinsi Banten khususnya yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan ruas jalan provinsi. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam melakukan penegakan peraturan daerah serta tahapan proses penegakannya mulai dari pembinaan, penert
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk anggota DPRD Kota Depok. Dokumen tersebut juga memperkenalkan profil penulisnya yaitu Drs. H. Dadang Solihin dan pengalamannya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya dokumen tersebut menjelaskan sistematika penulisan RPJPD dan
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang Renja Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistematika dokumen Renja PD dan tahapan penyusunan Renja PD mulai dari persiapan, ranc
Buku ini membahas secara komprehensif permasalahan sistem kenegaraan Indonesia dan mencoba memberikan solusi dengan memanajemeni pembangunan. Perencanaan dan penganggaran merupakan inti utama sistem kenegaraan Indonesia dan menjadi topik utama dalam buku ini. Buku ini juga membahas konsep, teori, pendekatan, dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Indonesia.
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, meliputi tahapan perencanaan, permasalahan yang dihadapi, dan faktor-faktor kegagalan perencanaan. Dibahas pula konsep baru tentang good governance dan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATANDALAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAHSiti Sahati
Ìý
Dokumen tersebut membahas sumber kegagalan dan hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk perencanaan yang tidak tepat, paradigma perencanaan yang tidak sesuai, dan kurangnya koordinasi. Dokumen ini juga menyajikan contoh kasus kegagalan proyek infrastruktur besar di Indonesia dan daftar proyek-proyek pembangunan yang mangkrak pada tahun 2015 dengan total nilai Rp143 triliun.
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Ìý
Dokumen tersebut membahas peran dan fungsi DPRD serta proses perencanaan pembangunan daerah. Secara garis besar, dibahas mengenai tiga fungsi utama DPRD yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pihak melalui pendekatan politik, teknokratik, dan partisipatif.
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanDadang Solihin
Ìý
Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan PengawasannyaDadang Solihin
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi DPRD dalam pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintah daerah. Dokumen juga membahas tantangan yang dihadapi DPRD untuk menjadi lembaga yang efektif seperti korupsi dan kepentingan pribadi politisi serta upaya reformasi seperti transparansi dan partisipasi masyarakat.
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Ìý
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin yang merupakan Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Dokumen tersebut juga menjelaskan konsep-konsep penting terkait perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta evaluasi kinerja pembangunan."
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Ìý
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata prioritas Danau Lindu di Kabupaten Sigi yang belum maksimal dengan membuat masterplan kawasan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, dan memperbaiki aksesibilitas serta promosi. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk anggota DPRD Kota Depok. Dokumen tersebut juga memperkenalkan profil penulisnya yaitu Drs. H. Dadang Solihin dan pengalamannya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya dokumen tersebut menjelaskan sistematika penulisan RPJPD dan
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang Renja Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistematika dokumen Renja PD dan tahapan penyusunan Renja PD mulai dari persiapan, ranc
Buku ini membahas secara komprehensif permasalahan sistem kenegaraan Indonesia dan mencoba memberikan solusi dengan memanajemeni pembangunan. Perencanaan dan penganggaran merupakan inti utama sistem kenegaraan Indonesia dan menjadi topik utama dalam buku ini. Buku ini juga membahas konsep, teori, pendekatan, dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Indonesia.
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, meliputi tahapan perencanaan, permasalahan yang dihadapi, dan faktor-faktor kegagalan perencanaan. Dibahas pula konsep baru tentang good governance dan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATANDALAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAHSiti Sahati
Ìý
Dokumen tersebut membahas sumber kegagalan dan hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk perencanaan yang tidak tepat, paradigma perencanaan yang tidak sesuai, dan kurangnya koordinasi. Dokumen ini juga menyajikan contoh kasus kegagalan proyek infrastruktur besar di Indonesia dan daftar proyek-proyek pembangunan yang mangkrak pada tahun 2015 dengan total nilai Rp143 triliun.
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Ìý
Dokumen tersebut membahas peran dan fungsi DPRD serta proses perencanaan pembangunan daerah. Secara garis besar, dibahas mengenai tiga fungsi utama DPRD yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pihak melalui pendekatan politik, teknokratik, dan partisipatif.
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanDadang Solihin
Ìý
Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan PengawasannyaDadang Solihin
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi DPRD dalam pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintah daerah. Dokumen juga membahas tantangan yang dihadapi DPRD untuk menjadi lembaga yang efektif seperti korupsi dan kepentingan pribadi politisi serta upaya reformasi seperti transparansi dan partisipasi masyarakat.
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Ìý
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin yang merupakan Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Dokumen tersebut juga menjelaskan konsep-konsep penting terkait perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta evaluasi kinerja pembangunan."
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Ìý
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata prioritas Danau Lindu di Kabupaten Sigi yang belum maksimal dengan membuat masterplan kawasan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, dan memperbaiki aksesibilitas serta promosi. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
5.1. Keterampilan Dasar Komunikasi Dan Strategi AdvokasiSalim S Ag
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang keterampilan dasar komunikasi dan strategi advokasi dalam program inovasi desa, termasuk mengidentifikasi pemangku kepentingan, menganalisis kepentingan mereka, serta langkah-langkah advokasi untuk perubahan kebijakan dan peraturan desa."
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas. Dokumen ini berisi ringkasan tentang latar belakang pribadi dan pekerjaan Dr. Solihin serta penjelasan mengenai konsep kebijakan publik, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan, serta indikator kinerja.
Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa poin analisis kebijakan UKM yang dapat diambil antara lain:
1. Kesesuaian kebijakan UKM dengan peraturan perundang-undangan terkait seperti Perpres 72/2012 dan UU No. 23/2014 tentang pembagian kerja UKM antara pemerintah pusat, propinsi, dan daerah.
2. Efektivitas pelaksanaan UKM di tingkat primer oleh puskesmas dengan mengutamakan upaya promotif-prevent
Pertemuan 3 (analisis lingkungan eksternal) MANAJEMEN STRATEGI SEKTOR PUBLIKnurul khaiva
Ìý
Dokumen tersebut membahas analisis lingkungan eksternal untuk manajemen strategik dengan menjelaskan model manajemen strategik, proses analisis lingkungan eksternal, faktor-faktor utama yang perlu dianalisis seperti analisis PEST dan Porter 5 Kekuatan, serta penjelasan mengenai ancaman pendatang baru, kekuatan supplier dan pelanggan, analisis pesaing, ancaman produk pengganti, dan faktor-faktor lain seperti negara, masyarakat, serikat pe
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi MasyarakatDadang Solihin
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia, termasuk siklus manajemen pembangunan, makna partisipasi masyarakat, dan prinsip-prinsip good governance yang mendasari sistem perencanaan pembangunan nasional berbasis partisipatif."
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecastingunitpublikasi
Ìý
Dokumen tersebut membahas konsep dan metode monitoring, evaluasi, dan peramalan kebijakan publik. Meliputi penjelasan fungsi dan analisis dalam monitoring dan evaluasi, serta prosedur peramalan untuk memprediksi dampak kebijakan di masa depan.
Dokumen tersebut membahas pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan sistem demokrasi dan kontrol rakyat atas pemerintah, serta meningkatkan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu dan kepercayaan masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan jenis informasi publik penting terkait pemilu dan pesertanya yang perlu diterbitkan, serta tant
ºÝºÝߣ ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Dokumen tersebut membahas perkembangan sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia selama dua dekade terakhir, yang antara lain mencakup perubahan undang-undang, ruang lingkup pelanggaran yang diatur, sanksi yang diberikan, dan kelembagaan yang menangani pemilu. Terdapat berbagai upaya perbaikan namun masih tersisa beberapa permasalahan seperti dominasi pendekatan sanksi pidana, keruwetan sistem penegakannya, keterbatasan
1. Kajian ini membahas penerapan larangan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara dan petahana selama proses pemilihan kepala daerah berdasarkan Pasal 71 UU No 1 Tahun 2015.
2. Terdapat beberapa persoalan hukum terkait ruang lingkup subyek hukum, definisi penggantian pejabat, dan unsur menguntungkan/merugikan.
3. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan kembali elemen pelang
Buku ini berisi laporan hasil penelitian terkait peran politik perempuan yang masih belum maksimal karena beberapa faktor penyebabnya, seperti faktor kultur-ideologi atau agama.
Setidaknya ada 3 aspek tujuan dari kajian dan penelitian ini sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi isu kritis umat beragama di Indonesia terhadap peran politik perempuan terkait dengan partisipasi dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, mengidentifikasi dinamika pola aksi kelembagaan dan individu berbasis ormas keagamaan dalam upaya menuju kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pemberdayaan peran dan hak politik perempuan. Dan ketiga, melakukan pemetaan potensi dan kendala atas peran politik perempuan berbasis ormas keagamaan di Indonesia dalam rangka peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada Pemilu 2009.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
Paska reformasi 1998, kelembagaan penyelenggara pemilu telah mengalami evolusi yang dinamis. Kerangka hukum pemilu mempengaruhi dinamika perkembangan organisasi penyelenggara pemilu dan tantangan-tantangan yang dihadapinya.
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Ìý
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penelitian sosial sebagai proses untuk mempelajari masalah sosial secara logis dan sistematis.
2. Terdapat berbagai sumber pengetahuan yang dibahas seperti tradisi, otoritas, dan pengetahuan ilmiah.
3. Dokumen tersebut juga membedah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif serta tahapan-
slide ini mengcapture pemikiran Hans Kelsen tentang hubungan antara hukum dan moral, sebuah perdebatan yang selalu hangat diperbincangkan di antara pakar hukum
Dokumen tersebut membahas sejarah dan metode pengawasan pemilu di Indonesia, termasuk perbedaan antara pemantauan dan pengawasan pemilu, dinamika pengawasan pemilu di Indonesia dari masa ke masa, tantangan dan kendala pengawasan pemilu, serta tujuan pengawasan pemilu.
slide singkat ini menjelaskan tentang posisi kelembagaan pengawas pemilihan di Aceh, dengan memperbandingkan antara UU Pemilu, UU PA dan UU Pemerintahan Daerah
Bawaslu tidak berwenang melakukan penyitaan barang bukti melainkan hanya dapat melakukan kajian dan meneruskan kasus ke penyidik apabila terpenuhi unsur pidana pemilu. Jika menemukan dugaan pelanggaran pidana pemilu, pengawas pemilu sebaiknya berkoordinasi dengan penyidik untuk melakukan penyitaan barang bukti.
Revisi UU MD3 mengandung beberapa sisi positif dan negatif. Positifnya adalah pengembalian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara untuk mengawasi keuangan negara, dan perluasan tugas Badan Legislasi DPR untuk meningkatkan kualitas legislasi. Negatifnya adalah perubahan pasal pemanggilan paksa yang memperluas subjek panggilan tanpa batasan yang jelas, dan penambahan kewenangan DPR dalam menyandera tanpa me
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaAhsanul Minan
Ìý
UU Nomor 12 Tahun 2011 menggantikan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan memperbaiki ketentuan sebelumnya. Dokumen ini membahas latar belakang digantikannya UU tersebut serta asas-asas pembentukan peraturan yang baik menurut para ahli hukum.
Teks tersebut membahas tentang perlindungan atas kesetaraan hak suara pemilih dalam sistem penghitungan suara pada Pemilu 2009 di Indonesia. Secara garis besar, teks menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan metodologi penelitian yang akan digunakan untuk mengkaji implikasi sistem penghitungan suara versi Mahkamah Konstitusi terhadap kesetaraan nilai suara pemilih."
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitiannatta sanjaya
Ìý
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
1. Analisa Stakeholder
Dalam Mempromosikan Open Data dan Data Driven Journalism
Ahsanul Minan
Program Manager for Administrative Reform, USAID CEGAH
Disampaikan dalam Workshop Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta, 8 September 2018
2. Advokasi
• Advokasi merupakan upaya untuk
mengusulkan, mendorong, mempengaruhi
proses pembentukan, perubahan, atau
penghapusan kebijakan tertentu.
• Dalam sistem pemerintahan demokrasi ïƒ
advokasi merupakan bagian dari
pelaksanaan kedaulatan rakyat.
3. Advokasi dan Promosi
• Proses pembentukan kebijakan melibatkan banyak
pihak, yang masing-masing memiliki posisi, peran,
otoritas, dan kepentingan/interest yang berbeda.
• Keberhasilan advokasi sangat ditentukan oleh
kemampuan kita dalam:
• Mengidentifikasi dan memetakan para pihak
(stakeholder) yang terlibat dalam pembentukan
kebijakan
• Mempengaruhi stakeholder untuk
mendukung/menolak kebijakan
4. Definisi Stakeholder
• Aktor/institusi yang bisa/mampu
mempengaruhi proses pencapaian hasil dan
tujuan program/kebijakan
• Pihak-pihak yang terkena dampak dari
implementasi program/kebijakan ïƒ
diuntungkan, maupun dirugikan
5. Tujuan Analisis Stakeholder
• Mengidentifikasi dan memetakan pihak-pihak yang terkait
dalam isu-isu yang digarap dalam program/kebijakan,
peran-perannya, kepentingannya, dan dampak/efek yang
ditimbulkan oleh adanya pihak-pihak tersebut terhadap isu
• Dengan identifikasi tersebut, pelaku advokasi menjadi
sensitif terhadap kepentingan-kepentingan stakeholder;
• Dari situ, menciptakan strategi untuk meminta dukungan
dari stakeholder tertentu, dan melawan/menangkis
serangan dari stakeholder lain (devender)
6. Langkah-Langkah AIIM
ï‚´ Identifikasi seluruh stakeholder dalam proses
kebijakan.
ï‚´ Identifikasi tingkat kepentingan dan keberpihakan
stakeholder pada kebijakan.
ï‚´ Identifikasi stakeholder yang memiliki kekuatan/
kekuasaan mengintervensi kebijakan
ï‚´ Identifikasi stakeholder yang dapat dipengaruhi
untuk merubah kebijakan
Analisis stakeholder dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah
satunya Analysis Individual Interest Matrix (AIIM), bisa juga
dengan bantuan diagram Venn.
7. A
High
Tingkat
keberpiakan
Low
Low
High
Tingkat
kepentingan
Menggunakan Matrix Analisis
1. Buatlah list seluruh stakeholder
2. tulislah stakeholder dalam matrix
sesuai dengan tingkat
kepentingan dan
keberpihakannya.
3. Berdasarkan data stakeholder
yang telah ditulis di matrix,
berikan tanda stakeholder yang
memiliki kekuatan besar
mempengaruhi kebijakan
4. Berdasarkan data stakeholder
yang telah ditulis di matrix,
berikan tanda stakeholder yang
bisa dipengaruhi untuk advokasi
kebijakan
B D
C
8. Dalam melakukan analisis ini, terdapat berbagai model klasifikasi,
yaitu:
ï‚´ Power / interest grid, berdasarkan tingkat kekuasaan dan kepentingan
stakeholder berdasarkan hasil / outcome proyek.
ï‚´ Power / influence grid, berdasarkan tingkat kekuasaan dan pengaruh /
keterlibatan mereka dalam proyek.
ï‚´ Influence / impact grid, berdasarkan tingkat pengaruh / keterlibatan di
proyek dan kemampuan mereka untuk memberikan besaran dampak
terhadap proyek (rencana – pelaksanaan).
ï‚´ Salience model, yang menjelaskan kelas stakeholder berdasarkan
kekuasaannya, tingkat kepentingan, dan legitimasi.
9. Langkah-langkah dalam melakukan analisis stakeholder adalah sebagai
berikut:
ï‚´ Identifikasi semua stakeholder dan informasi yang terkait seperti peran,
departemen, kepentingan, pengetahuan, harapan, dan tingkat pengaruh.
ï‚´ Analisis dampak atau dukungan potensial pada masing-masing
stakeholder yang dapat dikembangkan dan diklasifikasikan untuk
pengembangan strategi. Pada komunitas stakeholder yang besar, perlu
untuk memprioritaskan stakeholder untuk meyakinkan kegiatan yang
efisien untuk mengkomunikasikan dan mengelola ekspektasi mereka.
ï‚´ Menilai bagaimana stakeholder utama bereaksi atau merespon pada
berbagai situasi untuk merencanakan bagaimana mempengaruhi
mereka dalam meningkatkan dukungan mereka dan mengantisipasi
dampak negatif yang mungkin muncul.
10. CONTOH STAKEHOLDER MAPPING
STAKEHOLDERS INTEREST RESOURCES
BIROKRASI •PELAKSANA TUGAS DAN FUNGSI
PEMERINTAHAN
•PERTANGGUNG JAWABAN KINERJA
•OTORITAS
•LEGITIMASI
•REGULASI
ANGGOTA
LEGISLATIF
•LEGISLASI
•BUDGETTING
•PENGAWASAN
•MENGAWASI KINERJA PEMERINTAH
•PERAN DAN KEWENANGAN
•KEKUATAN POLITIK
•LEGITIMASI
PENGUSAHA •INVESTASI
•KEMUDAHAN FASILITAS
•ANTISIPASI TERHADAP KEBIJAKAN
•PERUSAHAAN
•MODAL
•TENAGA KERJA
ORGANISASI LSM •PERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT
•KONTROL SOSIAL TRHD MASALAH
•MENGANGKAT ISU SOSIAL DAN
LINGKUNGAN
•ORGANISASI
•KONTROL SOSIAL
TOKOH
MASYARAKAT
•SEBAGAI PENYAMPAI ASPIRASI
MASYARAKAT
•PENGARUH DI MASYARAKAT
•DIPERCAYA
PERGURUAN TINGGI •PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN •LEMBAGA
PENELITIAN/PENDIDIKAN
11. Kajian Pengaruh dan Kepentingan
Keterangan :
PENGARUH
TINGGI RENDAH
KEPENTINGAN
TINGGI A,E,D C
RENDAH B F
12. Identifikasi Partisipasi dalam Proses Advokasi
TAHAP PARTISIPASI INFORMASI KONSULTASI KEMITRAAN KONTROL
IDENTIFIKASI
PERENCANAAN
IMPLEMENTASI
MONITORING
DAN EVALUASI