ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo
Analisa Stakeholder
Dalam Mempromosikan Open Data dan Data Driven Journalism
Ahsanul Minan
Program Manager for Administrative Reform, USAID CEGAH
Disampaikan dalam Workshop Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta, 8 September 2018
Advokasi
• Advokasi merupakan upaya untuk
mengusulkan, mendorong, mempengaruhi
proses pembentukan, perubahan, atau
penghapusan kebijakan tertentu.
• Dalam sistem pemerintahan demokrasi 
advokasi merupakan bagian dari
pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Advokasi dan Promosi
• Proses pembentukan kebijakan melibatkan banyak
pihak, yang masing-masing memiliki posisi, peran,
otoritas, dan kepentingan/interest yang berbeda.
• Keberhasilan advokasi sangat ditentukan oleh
kemampuan kita dalam:
• Mengidentifikasi dan memetakan para pihak
(stakeholder) yang terlibat dalam pembentukan
kebijakan
• Mempengaruhi stakeholder untuk
mendukung/menolak kebijakan
Definisi Stakeholder
• Aktor/institusi yang bisa/mampu
mempengaruhi proses pencapaian hasil dan
tujuan program/kebijakan
• Pihak-pihak yang terkena dampak dari
implementasi program/kebijakan 
diuntungkan, maupun dirugikan
Tujuan Analisis Stakeholder
• Mengidentifikasi dan memetakan pihak-pihak yang terkait
dalam isu-isu yang digarap dalam program/kebijakan,
peran-perannya, kepentingannya, dan dampak/efek yang
ditimbulkan oleh adanya pihak-pihak tersebut terhadap isu
• Dengan identifikasi tersebut, pelaku advokasi menjadi
sensitif terhadap kepentingan-kepentingan stakeholder;
• Dari situ, menciptakan strategi untuk meminta dukungan
dari stakeholder tertentu, dan melawan/menangkis
serangan dari stakeholder lain (devender)
Langkah-Langkah AIIM
ï‚´ Identifikasi seluruh stakeholder dalam proses
kebijakan.
ï‚´ Identifikasi tingkat kepentingan dan keberpihakan
stakeholder pada kebijakan.
ï‚´ Identifikasi stakeholder yang memiliki kekuatan/
kekuasaan mengintervensi kebijakan
ï‚´ Identifikasi stakeholder yang dapat dipengaruhi
untuk merubah kebijakan
Analisis stakeholder dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah
satunya Analysis Individual Interest Matrix (AIIM), bisa juga
dengan bantuan diagram Venn.
A
High
Tingkat
keberpiakan
Low
Low
High
Tingkat
kepentingan
Menggunakan Matrix Analisis
1. Buatlah list seluruh stakeholder
2. tulislah stakeholder dalam matrix
sesuai dengan tingkat
kepentingan dan
keberpihakannya.
3. Berdasarkan data stakeholder
yang telah ditulis di matrix,
berikan tanda stakeholder yang
memiliki kekuatan besar
mempengaruhi kebijakan
4. Berdasarkan data stakeholder
yang telah ditulis di matrix,
berikan tanda stakeholder yang
bisa dipengaruhi untuk advokasi
kebijakan
B D
C
Dalam melakukan analisis ini, terdapat berbagai model klasifikasi,
yaitu:
ï‚´ Power / interest grid, berdasarkan tingkat kekuasaan dan kepentingan
stakeholder berdasarkan hasil / outcome proyek.
ï‚´ Power / influence grid, berdasarkan tingkat kekuasaan dan pengaruh /
keterlibatan mereka dalam proyek.
ï‚´ Influence / impact grid, berdasarkan tingkat pengaruh / keterlibatan di
proyek dan kemampuan mereka untuk memberikan besaran dampak
terhadap proyek (rencana – pelaksanaan).
ï‚´ Salience model, yang menjelaskan kelas stakeholder berdasarkan
kekuasaannya, tingkat kepentingan, dan legitimasi.
Langkah-langkah dalam melakukan analisis stakeholder adalah sebagai
berikut:
ï‚´ Identifikasi semua stakeholder dan informasi yang terkait seperti peran,
departemen, kepentingan, pengetahuan, harapan, dan tingkat pengaruh.
ï‚´ Analisis dampak atau dukungan potensial pada masing-masing
stakeholder yang dapat dikembangkan dan diklasifikasikan untuk
pengembangan strategi. Pada komunitas stakeholder yang besar, perlu
untuk memprioritaskan stakeholder untuk meyakinkan kegiatan yang
efisien untuk mengkomunikasikan dan mengelola ekspektasi mereka.
ï‚´ Menilai bagaimana stakeholder utama bereaksi atau merespon pada
berbagai situasi untuk merencanakan bagaimana mempengaruhi
mereka dalam meningkatkan dukungan mereka dan mengantisipasi
dampak negatif yang mungkin muncul.
CONTOH STAKEHOLDER MAPPING
STAKEHOLDERS INTEREST RESOURCES
BIROKRASI •PELAKSANA TUGAS DAN FUNGSI
PEMERINTAHAN
•PERTANGGUNG JAWABAN KINERJA
•OTORITAS
•LEGITIMASI
•REGULASI
ANGGOTA
LEGISLATIF
•LEGISLASI
•BUDGETTING
•PENGAWASAN
•MENGAWASI KINERJA PEMERINTAH
•PERAN DAN KEWENANGAN
•KEKUATAN POLITIK
•LEGITIMASI
PENGUSAHA •INVESTASI
•KEMUDAHAN FASILITAS
•ANTISIPASI TERHADAP KEBIJAKAN
•PERUSAHAAN
•MODAL
•TENAGA KERJA
ORGANISASI LSM •PERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT
•KONTROL SOSIAL TRHD MASALAH
•MENGANGKAT ISU SOSIAL DAN
LINGKUNGAN
•ORGANISASI
•KONTROL SOSIAL
TOKOH
MASYARAKAT
•SEBAGAI PENYAMPAI ASPIRASI
MASYARAKAT
•PENGARUH DI MASYARAKAT
•DIPERCAYA
PERGURUAN TINGGI •PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN •LEMBAGA
PENELITIAN/PENDIDIKAN
Kajian Pengaruh dan Kepentingan
Keterangan :
PENGARUH
TINGGI RENDAH
KEPENTINGAN
TINGGI A,E,D C
RENDAH B F
Identifikasi Partisipasi dalam Proses Advokasi
TAHAP PARTISIPASI INFORMASI KONSULTASI KEMITRAAN KONTROL
IDENTIFIKASI
PERENCANAAN
IMPLEMENTASI
MONITORING
DAN EVALUASI
Influence
Matriks Strategi Mempengaruhi
Pemangku
kepentingan
Oposisi
aktif
Oposisi pasif Netral Dukungan
pasif
Dukungan
aktif
Stakeholder
A
A B
Stakeholder
B
A B
Stakeholder
C
B A
Dst…
14
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot (20)

Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Dadang Solihin
Ìý
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
93220872
Ìý
Manajemen Pembangunan Indonesia
Manajemen Pembangunan IndonesiaManajemen Pembangunan Indonesia
Manajemen Pembangunan Indonesia
Randy Wrihatnolo
Ìý
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
Ìý
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
Ìý
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD
93220872
Ìý
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Dadang Solihin
Ìý
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Massaputro Delly TP
Ìý
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
Ìý
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATANDALAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAHSUMBER KEGAGALAN & HAMBATANDALAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Siti Sahati
Ìý
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD  dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi DPRD  dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
Ìý
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanMonitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Dadang Solihin
Ìý
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders MappingModul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
unitpublikasi
Ìý
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan Pengawasannya
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan PengawasannyaPeran DPRD dalam Pembuatan Perda dan Pengawasannya
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan Pengawasannya
Dadang Solihin
Ìý
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
Ìý
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Joy Irman
Ìý
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahPerencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
Ìý
Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201
Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201
Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201
Dadang Solihin
Ìý
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi Birokrasi
Ashep Ramdhan
Ìý
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
bertobodje
Ìý
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Dadang Solihin
Ìý
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
93220872
Ìý
Manajemen Pembangunan Indonesia
Manajemen Pembangunan IndonesiaManajemen Pembangunan Indonesia
Manajemen Pembangunan Indonesia
Randy Wrihatnolo
Ìý
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
Ìý
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
Ìý
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD
93220872
Ìý
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Dadang Solihin
Ìý
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Massaputro Delly TP
Ìý
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
Ìý
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATANDALAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAHSUMBER KEGAGALAN & HAMBATANDALAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER KEGAGALAN & HAMBATAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Siti Sahati
Ìý
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD  dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi DPRD  dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
Ìý
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanMonitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Dadang Solihin
Ìý
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders MappingModul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
unitpublikasi
Ìý
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan Pengawasannya
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan PengawasannyaPeran DPRD dalam Pembuatan Perda dan Pengawasannya
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan Pengawasannya
Dadang Solihin
Ìý
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
Ìý
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Joy Irman
Ìý
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahPerencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
Ìý
Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201
Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201
Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201
Dadang Solihin
Ìý
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi Birokrasi
Ashep Ramdhan
Ìý
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
bertobodje
Ìý

Similar to Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx (20)

Analisis stakeholder
Analisis stakeholderAnalisis stakeholder
Analisis stakeholder
Wening Indri
Ìý
ANALISIS_STAKEHOLDER(2)_materi6.pptx
ANALISIS_STAKEHOLDER(2)_materi6.pptxANALISIS_STAKEHOLDER(2)_materi6.pptx
ANALISIS_STAKEHOLDER(2)_materi6.pptx
PijarBeynaFatamorgan1
Ìý
Stakeholder Analysis dalam tinjauan analisis kebijakan .pptx
Stakeholder Analysis dalam tinjauan analisis kebijakan .pptxStakeholder Analysis dalam tinjauan analisis kebijakan .pptx
Stakeholder Analysis dalam tinjauan analisis kebijakan .pptx
ssuser46b5df
Ìý
Forum3pdf
Forum3pdfForum3pdf
Forum3pdf
NurulHidayah470
Ìý
Kebijakan Publik_ok_diklat auditor muda.pptx
Kebijakan Publik_ok_diklat auditor muda.pptxKebijakan Publik_ok_diklat auditor muda.pptx
Kebijakan Publik_ok_diklat auditor muda.pptx
hamka55
Ìý
Power Mapping fisif univaersitas hasanuddin
Power Mapping fisif univaersitas hasanuddinPower Mapping fisif univaersitas hasanuddin
Power Mapping fisif univaersitas hasanuddin
ssuser81322e
Ìý
5.1. Keterampilan Dasar Komunikasi Dan Strategi Advokasi
5.1. Keterampilan Dasar Komunikasi Dan Strategi Advokasi5.1. Keterampilan Dasar Komunikasi Dan Strategi Advokasi
5.1. Keterampilan Dasar Komunikasi Dan Strategi Advokasi
Salim S Ag
Ìý
Keterampilan Dasar Komunikasi dan Strategi Advokasi
Keterampilan Dasar Komunikasi dan Strategi AdvokasiKeterampilan Dasar Komunikasi dan Strategi Advokasi
Keterampilan Dasar Komunikasi dan Strategi Advokasi
Salim S Ag
Ìý
Alat Bantu Perencanaan Publik ASP Polnep 2024.pptx
Alat Bantu Perencanaan Publik ASP Polnep 2024.pptxAlat Bantu Perencanaan Publik ASP Polnep 2024.pptx
Alat Bantu Perencanaan Publik ASP Polnep 2024.pptx
Government
Ìý
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Dadang Solihin
Ìý
Pelatihan Mactor_1Sept_PPT.pptx
Pelatihan Mactor_1Sept_PPT.pptxPelatihan Mactor_1Sept_PPT.pptx
Pelatihan Mactor_1Sept_PPT.pptx
GusMbango
Ìý
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Dadang Solihin
Ìý
1. PPT_PENGANTAR AKP_SUMUT_RETNO_230523.pptx
1. PPT_PENGANTAR AKP_SUMUT_RETNO_230523.pptx1. PPT_PENGANTAR AKP_SUMUT_RETNO_230523.pptx
1. PPT_PENGANTAR AKP_SUMUT_RETNO_230523.pptx
imron767251
Ìý
MI 3
MI 3MI 3
MI 3
KepalaDinkes
Ìý
Pertemuan 3 (analisis lingkungan eksternal) MANAJEMEN STRATEGI SEKTOR PUBLIK
Pertemuan 3 (analisis lingkungan eksternal) MANAJEMEN STRATEGI SEKTOR PUBLIKPertemuan 3 (analisis lingkungan eksternal) MANAJEMEN STRATEGI SEKTOR PUBLIK
Pertemuan 3 (analisis lingkungan eksternal) MANAJEMEN STRATEGI SEKTOR PUBLIK
nurul khaiva
Ìý
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi MasyarakatPerencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Dadang Solihin
Ìý
Putri Miranda Afrilia - 235130025P Advokasi
Putri Miranda Afrilia - 235130025P AdvokasiPutri Miranda Afrilia - 235130025P Advokasi
Putri Miranda Afrilia - 235130025P Advokasi
putrimiranda731
Ìý
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan ForecastingModul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
unitpublikasi
Ìý
Model implementasi
Model implementasi Model implementasi
Model implementasi
Muhammad Sharip
Ìý
Analisis stakeholder
Analisis stakeholderAnalisis stakeholder
Analisis stakeholder
Wening Indri
Ìý
ANALISIS_STAKEHOLDER(2)_materi6.pptx
ANALISIS_STAKEHOLDER(2)_materi6.pptxANALISIS_STAKEHOLDER(2)_materi6.pptx
ANALISIS_STAKEHOLDER(2)_materi6.pptx
PijarBeynaFatamorgan1
Ìý
Stakeholder Analysis dalam tinjauan analisis kebijakan .pptx
Stakeholder Analysis dalam tinjauan analisis kebijakan .pptxStakeholder Analysis dalam tinjauan analisis kebijakan .pptx
Stakeholder Analysis dalam tinjauan analisis kebijakan .pptx
ssuser46b5df
Ìý
Kebijakan Publik_ok_diklat auditor muda.pptx
Kebijakan Publik_ok_diklat auditor muda.pptxKebijakan Publik_ok_diklat auditor muda.pptx
Kebijakan Publik_ok_diklat auditor muda.pptx
hamka55
Ìý
Power Mapping fisif univaersitas hasanuddin
Power Mapping fisif univaersitas hasanuddinPower Mapping fisif univaersitas hasanuddin
Power Mapping fisif univaersitas hasanuddin
ssuser81322e
Ìý
5.1. Keterampilan Dasar Komunikasi Dan Strategi Advokasi
5.1. Keterampilan Dasar Komunikasi Dan Strategi Advokasi5.1. Keterampilan Dasar Komunikasi Dan Strategi Advokasi
5.1. Keterampilan Dasar Komunikasi Dan Strategi Advokasi
Salim S Ag
Ìý
Keterampilan Dasar Komunikasi dan Strategi Advokasi
Keterampilan Dasar Komunikasi dan Strategi AdvokasiKeterampilan Dasar Komunikasi dan Strategi Advokasi
Keterampilan Dasar Komunikasi dan Strategi Advokasi
Salim S Ag
Ìý
Alat Bantu Perencanaan Publik ASP Polnep 2024.pptx
Alat Bantu Perencanaan Publik ASP Polnep 2024.pptxAlat Bantu Perencanaan Publik ASP Polnep 2024.pptx
Alat Bantu Perencanaan Publik ASP Polnep 2024.pptx
Government
Ìý
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Dadang Solihin
Ìý
Pelatihan Mactor_1Sept_PPT.pptx
Pelatihan Mactor_1Sept_PPT.pptxPelatihan Mactor_1Sept_PPT.pptx
Pelatihan Mactor_1Sept_PPT.pptx
GusMbango
Ìý
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Dadang Solihin
Ìý
1. PPT_PENGANTAR AKP_SUMUT_RETNO_230523.pptx
1. PPT_PENGANTAR AKP_SUMUT_RETNO_230523.pptx1. PPT_PENGANTAR AKP_SUMUT_RETNO_230523.pptx
1. PPT_PENGANTAR AKP_SUMUT_RETNO_230523.pptx
imron767251
Ìý
Pertemuan 3 (analisis lingkungan eksternal) MANAJEMEN STRATEGI SEKTOR PUBLIK
Pertemuan 3 (analisis lingkungan eksternal) MANAJEMEN STRATEGI SEKTOR PUBLIKPertemuan 3 (analisis lingkungan eksternal) MANAJEMEN STRATEGI SEKTOR PUBLIK
Pertemuan 3 (analisis lingkungan eksternal) MANAJEMEN STRATEGI SEKTOR PUBLIK
nurul khaiva
Ìý
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi MasyarakatPerencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Dadang Solihin
Ìý
Putri Miranda Afrilia - 235130025P Advokasi
Putri Miranda Afrilia - 235130025P AdvokasiPutri Miranda Afrilia - 235130025P Advokasi
Putri Miranda Afrilia - 235130025P Advokasi
putrimiranda731
Ìý
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan ForecastingModul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
unitpublikasi
Ìý
Model implementasi
Model implementasi Model implementasi
Model implementasi
Muhammad Sharip
Ìý

More from Ahsanul Minan (20)

Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
Ahsanul Minan
Ìý
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Ahsanul Minan
Ìý
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
Ahsanul Minan
Ìý
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Ahsanul Minan
Ìý
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Ahsanul Minan
Ìý
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Ahsanul Minan
Ìý
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
Ahsanul Minan
Ìý
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Ahsanul Minan
Ìý
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
Ahsanul Minan
Ìý
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Ahsanul Minan
Ìý
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Ahsanul Minan
Ìý
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Ahsanul Minan
Ìý
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
Ahsanul Minan
Ìý
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & Moral
Ahsanul Minan
Ìý
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
Ahsanul Minan
Ìý
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Ahsanul Minan
Ìý
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
Ahsanul Minan
Ìý
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
Ahsanul Minan
Ìý
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Ahsanul Minan
Ìý
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
Ahsanul Minan
Ìý
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
Ahsanul Minan
Ìý
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Ahsanul Minan
Ìý
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
Ahsanul Minan
Ìý
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Ahsanul Minan
Ìý
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Ahsanul Minan
Ìý
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Ahsanul Minan
Ìý
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
Ahsanul Minan
Ìý
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Ahsanul Minan
Ìý
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
Ahsanul Minan
Ìý
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Ahsanul Minan
Ìý
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Ahsanul Minan
Ìý
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Ahsanul Minan
Ìý
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
Ahsanul Minan
Ìý
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & Moral
Ahsanul Minan
Ìý
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
Ahsanul Minan
Ìý
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Ahsanul Minan
Ìý
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
Ahsanul Minan
Ìý
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
Ahsanul Minan
Ìý
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Ahsanul Minan
Ìý
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
Ahsanul Minan
Ìý

Recently uploaded (6)

3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx
3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx
3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx
yuyundharmawacana
Ìý
Permendagri No 15 Tahun 2024 Pedoman APBD 2025.pdf
Permendagri No 15 Tahun 2024 Pedoman APBD 2025.pdfPermendagri No 15 Tahun 2024 Pedoman APBD 2025.pdf
Permendagri No 15 Tahun 2024 Pedoman APBD 2025.pdf
WEST NUSA TENGGARA
Ìý
Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...
Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...
Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...
DNcen
Ìý
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White PaperBuku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
WEST NUSA TENGGARA
Ìý
Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdf
Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdfHasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdf
Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdf
ANdika370558
Ìý
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk PenelitianPenulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
natta sanjaya
Ìý
3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx
3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx
3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx
yuyundharmawacana
Ìý
Permendagri No 15 Tahun 2024 Pedoman APBD 2025.pdf
Permendagri No 15 Tahun 2024 Pedoman APBD 2025.pdfPermendagri No 15 Tahun 2024 Pedoman APBD 2025.pdf
Permendagri No 15 Tahun 2024 Pedoman APBD 2025.pdf
WEST NUSA TENGGARA
Ìý
Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...
Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...
Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...
DNcen
Ìý
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White PaperBuku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
WEST NUSA TENGGARA
Ìý
Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdf
Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdfHasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdf
Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdf
ANdika370558
Ìý
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk PenelitianPenulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
natta sanjaya
Ìý

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx

  • 1. Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data Driven Journalism Ahsanul Minan Program Manager for Administrative Reform, USAID CEGAH Disampaikan dalam Workshop Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta, 8 September 2018
  • 2. Advokasi • Advokasi merupakan upaya untuk mengusulkan, mendorong, mempengaruhi proses pembentukan, perubahan, atau penghapusan kebijakan tertentu. • Dalam sistem pemerintahan demokrasi  advokasi merupakan bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat.
  • 3. Advokasi dan Promosi • Proses pembentukan kebijakan melibatkan banyak pihak, yang masing-masing memiliki posisi, peran, otoritas, dan kepentingan/interest yang berbeda. • Keberhasilan advokasi sangat ditentukan oleh kemampuan kita dalam: • Mengidentifikasi dan memetakan para pihak (stakeholder) yang terlibat dalam pembentukan kebijakan • Mempengaruhi stakeholder untuk mendukung/menolak kebijakan
  • 4. Definisi Stakeholder • Aktor/institusi yang bisa/mampu mempengaruhi proses pencapaian hasil dan tujuan program/kebijakan • Pihak-pihak yang terkena dampak dari implementasi program/kebijakan  diuntungkan, maupun dirugikan
  • 5. Tujuan Analisis Stakeholder • Mengidentifikasi dan memetakan pihak-pihak yang terkait dalam isu-isu yang digarap dalam program/kebijakan, peran-perannya, kepentingannya, dan dampak/efek yang ditimbulkan oleh adanya pihak-pihak tersebut terhadap isu • Dengan identifikasi tersebut, pelaku advokasi menjadi sensitif terhadap kepentingan-kepentingan stakeholder; • Dari situ, menciptakan strategi untuk meminta dukungan dari stakeholder tertentu, dan melawan/menangkis serangan dari stakeholder lain (devender)
  • 6. Langkah-Langkah AIIM ï‚´ Identifikasi seluruh stakeholder dalam proses kebijakan. ï‚´ Identifikasi tingkat kepentingan dan keberpihakan stakeholder pada kebijakan. ï‚´ Identifikasi stakeholder yang memiliki kekuatan/ kekuasaan mengintervensi kebijakan ï‚´ Identifikasi stakeholder yang dapat dipengaruhi untuk merubah kebijakan Analisis stakeholder dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya Analysis Individual Interest Matrix (AIIM), bisa juga dengan bantuan diagram Venn.
  • 7. A High Tingkat keberpiakan Low Low High Tingkat kepentingan Menggunakan Matrix Analisis 1. Buatlah list seluruh stakeholder 2. tulislah stakeholder dalam matrix sesuai dengan tingkat kepentingan dan keberpihakannya. 3. Berdasarkan data stakeholder yang telah ditulis di matrix, berikan tanda stakeholder yang memiliki kekuatan besar mempengaruhi kebijakan 4. Berdasarkan data stakeholder yang telah ditulis di matrix, berikan tanda stakeholder yang bisa dipengaruhi untuk advokasi kebijakan B D C
  • 8. Dalam melakukan analisis ini, terdapat berbagai model klasifikasi, yaitu: ï‚´ Power / interest grid, berdasarkan tingkat kekuasaan dan kepentingan stakeholder berdasarkan hasil / outcome proyek. ï‚´ Power / influence grid, berdasarkan tingkat kekuasaan dan pengaruh / keterlibatan mereka dalam proyek. ï‚´ Influence / impact grid, berdasarkan tingkat pengaruh / keterlibatan di proyek dan kemampuan mereka untuk memberikan besaran dampak terhadap proyek (rencana – pelaksanaan). ï‚´ Salience model, yang menjelaskan kelas stakeholder berdasarkan kekuasaannya, tingkat kepentingan, dan legitimasi.
  • 9. Langkah-langkah dalam melakukan analisis stakeholder adalah sebagai berikut: ï‚´ Identifikasi semua stakeholder dan informasi yang terkait seperti peran, departemen, kepentingan, pengetahuan, harapan, dan tingkat pengaruh. ï‚´ Analisis dampak atau dukungan potensial pada masing-masing stakeholder yang dapat dikembangkan dan diklasifikasikan untuk pengembangan strategi. Pada komunitas stakeholder yang besar, perlu untuk memprioritaskan stakeholder untuk meyakinkan kegiatan yang efisien untuk mengkomunikasikan dan mengelola ekspektasi mereka. ï‚´ Menilai bagaimana stakeholder utama bereaksi atau merespon pada berbagai situasi untuk merencanakan bagaimana mempengaruhi mereka dalam meningkatkan dukungan mereka dan mengantisipasi dampak negatif yang mungkin muncul.
  • 10. CONTOH STAKEHOLDER MAPPING STAKEHOLDERS INTEREST RESOURCES BIROKRASI •PELAKSANA TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAHAN •PERTANGGUNG JAWABAN KINERJA •OTORITAS •LEGITIMASI •REGULASI ANGGOTA LEGISLATIF •LEGISLASI •BUDGETTING •PENGAWASAN •MENGAWASI KINERJA PEMERINTAH •PERAN DAN KEWENANGAN •KEKUATAN POLITIK •LEGITIMASI PENGUSAHA •INVESTASI •KEMUDAHAN FASILITAS •ANTISIPASI TERHADAP KEBIJAKAN •PERUSAHAAN •MODAL •TENAGA KERJA ORGANISASI LSM •PERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT •KONTROL SOSIAL TRHD MASALAH •MENGANGKAT ISU SOSIAL DAN LINGKUNGAN •ORGANISASI •KONTROL SOSIAL TOKOH MASYARAKAT •SEBAGAI PENYAMPAI ASPIRASI MASYARAKAT •PENGARUH DI MASYARAKAT •DIPERCAYA PERGURUAN TINGGI •PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN •LEMBAGA PENELITIAN/PENDIDIKAN
  • 11. Kajian Pengaruh dan Kepentingan Keterangan : PENGARUH TINGGI RENDAH KEPENTINGAN TINGGI A,E,D C RENDAH B F
  • 12. Identifikasi Partisipasi dalam Proses Advokasi TAHAP PARTISIPASI INFORMASI KONSULTASI KEMITRAAN KONTROL IDENTIFIKASI PERENCANAAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI
  • 14. Matriks Strategi Mempengaruhi Pemangku kepentingan Oposisi aktif Oposisi pasif Netral Dukungan pasif Dukungan aktif Stakeholder A A B Stakeholder B A B Stakeholder C B A Dst… 14

Editor's Notes

  • #8: 7
  • #15: Dijelaskan oleh fasilitator setelah diskusi diatas.