Sosialisasi pendidikan pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sintang dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi pemilih. Acara ini menjelaskan tentang dasar hukum pemilu, konsep demokrasi, tujuan pemilu, dan jalannya pemilu di Indonesia.
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptxBawasluPacitan
油
Dokumen tersebut membahas isu-isu strategis dan potensi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk pemutakhiran data pemilih, pendaftaran partai politik, pengajuan calon, penataan daerah pemilihan, dan kampanye pemilu beserta langkah-langkah mitigasinya.
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUAN ASYUF
油
Dokumen tersebut membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu bagi terlaksananya demokrasi. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana mereka dapat memilih pemimpin secara langsung dan berpartisipasi dalam proses politik. Namun, partisipasi masyarakat dalam pemilu masih perlu ditingkatkan antara lain melalui pendidikan politik oleh lembaga pemilu dan partai politik.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
Dokumen tersebut membahas tentang peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilu untuk memastikan terlindunginya hak politik warga dan terwujudnya pemilu yang bersih serta mendorong terciptanya kepemimpinan politik yang sesuai aspirasi rakyat.
Dokumen ini membahas rencana untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2014. Rencananya meliputi pelibatan kelompok strategis sebagai pelopor sosialisasi, penggalangan dukungan dari berbagai pihak, dan pengemasan aktivitas sosialisasi menjadi lebih menarik melalui konsep "electiontainment". Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu.
POLA DISEMINASI POLITIK IDENTITAS DI MEDIA SOSIALIsmail Fahmi
油
Dokumen tersebut membahas analisis politik identitas dalam pemilu nasional dan pilkada di Indonesia sejak 2014 hingga menjelang 2024. Ismail Fahmi menjelaskan bagaimana politik identitas digunakan dalam pilpres 2014, pilkada DKI 2017, dan pilpres 2019 serta peran Muslim Cyber Army dalam berbagai pilkada."
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
油
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
際際滷 ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Dokumen tersebut membahas sejarah dan metode pengawasan pemilu di Indonesia, termasuk perbedaan antara pemantauan dan pengawasan pemilu, dinamika pengawasan pemilu di Indonesia dari masa ke masa, tantangan dan kendala pengawasan pemilu, serta tujuan pengawasan pemilu.
Analisis Disinformasi dalam Pemilu 2019 dan Potensi 2024Ismail Fahmi
油
Jenis narasi:
Ketidakpercayaan kepada KPU dan Pemerintah
Kampanye hitam dan kampanye negatif terhadap lawan politik Fitnah dan memecah belah kelompok
Goal:
Elektoral
Polarisasi dan instabilitas
Ancaman:
Media click bait
Media mainstream yang tidak cover all sides
Polarisasi di masyarakat produk kontestasi sebelumnya
ANALISIS POTENSI KERUSUHAN DIGITAL DAN SOSIAL DALAM PEMILU DAN PILKADA 2024Ismail Fahmi
油
Dokumen ini memberikan analisis potensi kerusuhan digital dan sosial dalam pemilu dan pilgub 2024 berdasarkan pembelajaran dari pemilu 2019. Analisis menunjukkan adanya ketidakpercayaan publik terhadap KPU yang disebabkan oleh informasi salah di media sosial. Dokumen ini juga menganalisis adanya usaha untuk menunda pemilu 2024 secara digital dan demonstrasi mahasiswa yang dipolarisasi oleh kelompok-kelompok berbeda di media sosial.
Dokumen tersebut membahas strategi penguatan sumber daya manusia (SDM) KPU dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024, meliputi analisis kebutuhan SDM, pelatihan, evaluasi kinerja, dan kerja sama dengan mitra."
Strategi Digital Political Branding dalam Memenangkan CELLICA-AEPDeddy Rahman
油
Strategi digital political branding dalam memenangkan Cellica-AEP di PILKADA Karawang 2020 mencakup 7 langkah yaitu exposure, awareness, expectancy, engagement, preference, commitment, dan action. Setiap langkah menggunakan strategi relational atau mediated dan tema seperti human interest, amanah jabatan, program dan janji kerja, serta call to vote untuk memenangkan Cellica-AEP.
Materi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Partai Politik,langsa 9 maret 2023 (...KESBANGPOL11
油
Dokumen ini membahas forum peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik menuju sukses pemilu 2024. Forum ini bertujuan meningkatkan kapasitas partai politik dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis, transparan, dan akuntabel
PROPOSAL STRATEGI MENANG PILKADA 2015 DENGAN PETA SUARA Polmantic
油
Software peta suara untuk pilkada 2015, sebagai strategi pemenangan pilkada dengan manajemen kinerja tim sukses dan pengolahan data pemilih.
Meminimalisir kecurangan tim dilapangan dalam memberikan data invalid. Memastikan bahwa kemenangan harus terukur.
nomor wa yg aktif 0811945222 (edit 15 agustus 2024)
proposal ini versi lama, veri baru silahkan klik /slideshow/proposal-temres-team-monitoring-pilkada-2024/270861018
Peta politik Kota Serang tahun 2021 menunjukkan persaingan antara dua kubu utama yaitu Dinasti Atut melawan koalisi partai-partai pendukung. Dinasti Atut yang sebelumnya mendominasi mulai melemah setelah kekalahan pada Pilkada 2018, sementara Gerindra, Golkar, dan Nasdem menguasai kursi di lembaga perwakilan daerah. Isu-isu pembangunan dan banjir menjadi perhatian masyarakat.
Dokumen tersebut merupakan silabus mata kuliah e-Government yang membahas tentang pengertian, manfaat, dan proses pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik seperti akses informasi, perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik lainnya.
POLA DISEMINASI POLITIK IDENTITAS DI MEDIA SOSIALIsmail Fahmi
油
Dokumen tersebut membahas analisis politik identitas dalam pemilu nasional dan pilkada di Indonesia sejak 2014 hingga menjelang 2024. Ismail Fahmi menjelaskan bagaimana politik identitas digunakan dalam pilpres 2014, pilkada DKI 2017, dan pilpres 2019 serta peran Muslim Cyber Army dalam berbagai pilkada."
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
油
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
際際滷 ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Dokumen tersebut membahas sejarah dan metode pengawasan pemilu di Indonesia, termasuk perbedaan antara pemantauan dan pengawasan pemilu, dinamika pengawasan pemilu di Indonesia dari masa ke masa, tantangan dan kendala pengawasan pemilu, serta tujuan pengawasan pemilu.
Analisis Disinformasi dalam Pemilu 2019 dan Potensi 2024Ismail Fahmi
油
Jenis narasi:
Ketidakpercayaan kepada KPU dan Pemerintah
Kampanye hitam dan kampanye negatif terhadap lawan politik Fitnah dan memecah belah kelompok
Goal:
Elektoral
Polarisasi dan instabilitas
Ancaman:
Media click bait
Media mainstream yang tidak cover all sides
Polarisasi di masyarakat produk kontestasi sebelumnya
ANALISIS POTENSI KERUSUHAN DIGITAL DAN SOSIAL DALAM PEMILU DAN PILKADA 2024Ismail Fahmi
油
Dokumen ini memberikan analisis potensi kerusuhan digital dan sosial dalam pemilu dan pilgub 2024 berdasarkan pembelajaran dari pemilu 2019. Analisis menunjukkan adanya ketidakpercayaan publik terhadap KPU yang disebabkan oleh informasi salah di media sosial. Dokumen ini juga menganalisis adanya usaha untuk menunda pemilu 2024 secara digital dan demonstrasi mahasiswa yang dipolarisasi oleh kelompok-kelompok berbeda di media sosial.
Dokumen tersebut membahas strategi penguatan sumber daya manusia (SDM) KPU dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024, meliputi analisis kebutuhan SDM, pelatihan, evaluasi kinerja, dan kerja sama dengan mitra."
Strategi Digital Political Branding dalam Memenangkan CELLICA-AEPDeddy Rahman
油
Strategi digital political branding dalam memenangkan Cellica-AEP di PILKADA Karawang 2020 mencakup 7 langkah yaitu exposure, awareness, expectancy, engagement, preference, commitment, dan action. Setiap langkah menggunakan strategi relational atau mediated dan tema seperti human interest, amanah jabatan, program dan janji kerja, serta call to vote untuk memenangkan Cellica-AEP.
Materi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Partai Politik,langsa 9 maret 2023 (...KESBANGPOL11
油
Dokumen ini membahas forum peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik menuju sukses pemilu 2024. Forum ini bertujuan meningkatkan kapasitas partai politik dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis, transparan, dan akuntabel
PROPOSAL STRATEGI MENANG PILKADA 2015 DENGAN PETA SUARA Polmantic
油
Software peta suara untuk pilkada 2015, sebagai strategi pemenangan pilkada dengan manajemen kinerja tim sukses dan pengolahan data pemilih.
Meminimalisir kecurangan tim dilapangan dalam memberikan data invalid. Memastikan bahwa kemenangan harus terukur.
nomor wa yg aktif 0811945222 (edit 15 agustus 2024)
proposal ini versi lama, veri baru silahkan klik /slideshow/proposal-temres-team-monitoring-pilkada-2024/270861018
Peta politik Kota Serang tahun 2021 menunjukkan persaingan antara dua kubu utama yaitu Dinasti Atut melawan koalisi partai-partai pendukung. Dinasti Atut yang sebelumnya mendominasi mulai melemah setelah kekalahan pada Pilkada 2018, sementara Gerindra, Golkar, dan Nasdem menguasai kursi di lembaga perwakilan daerah. Isu-isu pembangunan dan banjir menjadi perhatian masyarakat.
Dokumen tersebut merupakan silabus mata kuliah e-Government yang membahas tentang pengertian, manfaat, dan proses pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik seperti akses informasi, perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik lainnya.
Dokumen ini membahas tentang digitalisasi pengawasan pemilu dan manfaat penggunaan sistem informasi dalam proses tersebut. Sistem informasi dapat mempermudah pengawasan, meningkatkan aksesibilitas dan akuntabilitas proses pemilu serta meningkatkan legitimasi hasilnya. Namun diperlukan penyesuaian mindset, tata laksana, dan budaya kerja pengawas pemilu untuk dapat memanfaatkan pengawasan berbasis teknologi informasi se
Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan masyarakat mengakses informasi hukum terkait pemilu di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu dengan mudah. Bawaslu dapat membangun website dan portal informasi, mengembangkan aplikasi mobile, memanfaatkan sosial media, dan melakukan pelatihan masyarakat untuk meningkatkan akses informasi hukum pemilu.
Tahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu onlineOktavia Anggreani
油
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tanggapan masyarakat terhadap penerapan sistem pemilihan umum secara online di masa depan berdasarkan studi kasus beberapa responden yang diwawancarai secara non random. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan masyarakat dan menjadi acuan bagi pemerintah dalam kebijakan pemilu online.
Teknologi informasi berpotensi membantu demokratisasi dengan memperluas akses informasi dan partisipasi masyarakat, namun ketergantungan budaya demokrasi yang kuat dan perlu mengatasi kesenjangan digital agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi demokrasi di Indonesia di era teknologi informasi dalam mempercepat konsolidasi demokrasi. Beberapa poin utama yang diangkat antara lain: (1) kondisi demokrasi di era saat ini yang masih menghadapi tantangan seperti berita hoaks dan sulitnya mendapatkan informasi akurat, (2) peluang teknologi informasi untuk meningkatkan partisipasi publik dan akses informasi, dan (3) strategi pemanfa
Laporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu OnlineOktavia Anggreani
油
1. Tulisan ini membahas tanggapan masyarakat terhadap penerapan sistem pemilu secara online di masa depan berdasarkan hasil wawancara beberapa responden.
2. Kebanyakan responden menyatakan pengetahuan mereka tentang komputer dan internet cukup, namun tidak setuju jika pemilu diadakan secara online karena khawatir masyarakat tidak paham.
3. Responden menyarankan pemerintah melakukan sosialis
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAhsanul Minan
油
Open data dan transparansi merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan good governance. Untuk mengupayakannya, diperlukan upaya promosi dan advokasi. Keduanya akan memerlukan kemampuan analisa stakeholder. Bagaimana carny?
Dokumen tersebut membahas pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan sistem demokrasi dan kontrol rakyat atas pemerintah, serta meningkatkan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu dan kepercayaan masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan jenis informasi publik penting terkait pemilu dan pesertanya yang perlu diterbitkan, serta tant
Dokumen tersebut membahas perkembangan sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia selama dua dekade terakhir, yang antara lain mencakup perubahan undang-undang, ruang lingkup pelanggaran yang diatur, sanksi yang diberikan, dan kelembagaan yang menangani pemilu. Terdapat berbagai upaya perbaikan namun masih tersisa beberapa permasalahan seperti dominasi pendekatan sanksi pidana, keruwetan sistem penegakannya, keterbatasan
1. Kajian ini membahas penerapan larangan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara dan petahana selama proses pemilihan kepala daerah berdasarkan Pasal 71 UU No 1 Tahun 2015.
2. Terdapat beberapa persoalan hukum terkait ruang lingkup subyek hukum, definisi penggantian pejabat, dan unsur menguntungkan/merugikan.
3. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan kembali elemen pelang
Buku ini berisi laporan hasil penelitian terkait peran politik perempuan yang masih belum maksimal karena beberapa faktor penyebabnya, seperti faktor kultur-ideologi atau agama.
Setidaknya ada 3 aspek tujuan dari kajian dan penelitian ini sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi isu kritis umat beragama di Indonesia terhadap peran politik perempuan terkait dengan partisipasi dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, mengidentifikasi dinamika pola aksi kelembagaan dan individu berbasis ormas keagamaan dalam upaya menuju kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pemberdayaan peran dan hak politik perempuan. Dan ketiga, melakukan pemetaan potensi dan kendala atas peran politik perempuan berbasis ormas keagamaan di Indonesia dalam rangka peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada Pemilu 2009.
Paska reformasi 1998, kelembagaan penyelenggara pemilu telah mengalami evolusi yang dinamis. Kerangka hukum pemilu mempengaruhi dinamika perkembangan organisasi penyelenggara pemilu dan tantangan-tantangan yang dihadapinya.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penelitian sosial sebagai proses untuk mempelajari masalah sosial secara logis dan sistematis.
2. Terdapat berbagai sumber pengetahuan yang dibahas seperti tradisi, otoritas, dan pengetahuan ilmiah.
3. Dokumen tersebut juga membedah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif serta tahapan-
slide ini mengcapture pemikiran Hans Kelsen tentang hubungan antara hukum dan moral, sebuah perdebatan yang selalu hangat diperbincangkan di antara pakar hukum
slide singkat ini menjelaskan tentang posisi kelembagaan pengawas pemilihan di Aceh, dengan memperbandingkan antara UU Pemilu, UU PA dan UU Pemerintahan Daerah
Bawaslu tidak berwenang melakukan penyitaan barang bukti melainkan hanya dapat melakukan kajian dan meneruskan kasus ke penyidik apabila terpenuhi unsur pidana pemilu. Jika menemukan dugaan pelanggaran pidana pemilu, pengawas pemilu sebaiknya berkoordinasi dengan penyidik untuk melakukan penyitaan barang bukti.
Revisi UU MD3 mengandung beberapa sisi positif dan negatif. Positifnya adalah pengembalian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara untuk mengawasi keuangan negara, dan perluasan tugas Badan Legislasi DPR untuk meningkatkan kualitas legislasi. Negatifnya adalah perubahan pasal pemanggilan paksa yang memperluas subjek panggilan tanpa batasan yang jelas, dan penambahan kewenangan DPR dalam menyandera tanpa me
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaAhsanul Minan
油
UU Nomor 12 Tahun 2011 menggantikan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan memperbaiki ketentuan sebelumnya. Dokumen ini membahas latar belakang digantikannya UU tersebut serta asas-asas pembentukan peraturan yang baik menurut para ahli hukum.
Teks tersebut membahas tentang perlindungan atas kesetaraan hak suara pemilih dalam sistem penghitungan suara pada Pemilu 2009 di Indonesia. Secara garis besar, teks menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan metodologi penelitian yang akan digunakan untuk mengkaji implikasi sistem penghitungan suara versi Mahkamah Konstitusi terhadap kesetaraan nilai suara pemilih."
UU Pemilu nomor 7/2017 membawa banyak perubahan penting, namun juga masih menyisakan beberapa permasalahan.
際際滷 ini menjelaskan secara singkat hal tersebut, dan diharapkan bermanfaat bagi aktifis partai, pengamat, masyarakat
Standard pengawasan pungut hitung PemiluAhsanul Minan
油
Tiga tahapan krusial dalam pemilihan kepala daerah adalah pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara. Akurasi daftar pemilih dan ketersediaan logistik penting untuk memastikan hak konstitusional warga negara terpenuhi. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup pengawasan yang perlu dilakukan di setiap tahapan untuk mencegah potensi pelanggaran.
Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 M, meskipun ada kontroversi mengenai waktu dan metode penyebarannya. Sejak itu, hukum Islam berkembang di Indonesia dan diterapkan dalam berbagai tingkatan, dari hukum sosial komunitas hingga hukum positif kerajaan. Pada masa Orde Baru, hukum Islam diakui secara resmi dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam dan pengadilan agama. Namun demik
Dokumen tersebut membahas tentang pemahaman isu-isu krusial dan strategis dalam Pilgub dan Pilbup tahun 2018, meliputi sejarah sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, standar ideal pemilu, potret pemilu pilkada, dan berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pemilu pilkada."
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017Ahsanul Minan
油
Dokumen tersebut membahas tentang modus politisasi birokrasi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu oleh calon incumbent dan partai penguasa daerah. Terdapat berbagai aturan yang melarang tindakan tersebut namun seringkali sulit dilacak dan dibuktikan. Diperlukan kerja sama antar lembaga pengawas untuk mengawal pelaksanaan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran.
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017Ahsanul Minan
油
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
1. Prospek & Tantangan
e-Voting dalam
Pemilu di Indonesia
Ahsanul Minan
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
(UNUSIA)
1
Webinar Series, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional Veteran, Jakarta, 30 September 2021
2. Recent Trends
2
TUNTUTAN
PUBLIK UNTUK
AKUNTABILITAS
DAN EFFISIENSI
PEMERINTAHAN
PERUBAHAN
BUDAYA
MASYARAKAT
(PENTRASI
INTERNET)
TREND
MENINGKATNYA
KESADARAN
DAN PARTISIPASI
POLITIK RAKYAT
DIGITAL DEMOCRACY/
DIGITAL PARTICIPATION/
DIGITAL GOVERNMENT
Online space
yang lebih luas
3. 3
Digital Democracy
Proses pengambilan keputusan secara demokratis
melalui sarana digital/online
Dalam Legalist Democracy (procedural
view of democracy), dimana
pengambilan keputusan menjadi fokus
utamananya, digital demokrasi
berperan dalam meningkatkan
keterlibatan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan.
Dalam Competitive Democracy, yang
menekankan kepada kompetisi antar
pemimpin politik dalam
memperebutkan dukungan pemilih,
digital democracy membantu interaksi
antara pemimpin politik dengan
masyarakat
Dalam Plebiscitary Democracy, yang
menekankan kepada keterlibatan
langsung rakyat dalam pengambilan
keputusan melalui sistem demokrasi
langsung, digital democracy dapat
membantu proses konsolidasi politik
rakyat dalam menentukan pilihan
politiknya dan membantu kelancaran
proses pemungutan suara.
Dalam Pluralist Democracy, yang
menekankan kepada pentingnya
memperhatikan suara dan
kepentingan minoritas, digital
democracy dapat membantu
terciptanya ruang diskusi untuk
mengangkat isu minoritas.
Dalam Participatory Democracy,yang
menekankan keterlibatan rakyat
dalam mempengaruhi kebijakan
publik, digital democracy dapat
membantu proses konsolidasi
kekuatan dan opini publik.
Dalam Libertarian Democracy, yang
menekankan kepada kebebasan
individu untuk menyampaikan
pendapat, digital democracy dapat
membantu menyediakan ruang bagi
individu untuk menyampaikan
pendapatnya secara bebas.
4. Snellen & W. van de Donk Public Administration in the Information Age: Revisited, IOS- Press, 2013
4
1. Digital democracy membantu meningkatkan pertukaran informasi
antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat.
2. Digital democracy mampu mendukung terciptanya ruang diskusi
secara terbuka terkait dengan masalah dan kebijakan publik.
3. Digital democracy mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat
dalam pengambilan kebijakan atau mempengaruhi pengambilan
keputusan publik.
Keberhasilan Digital Democracy
6. Photo Credit: Antara
6
Manfaat Penggunaan
Sistem IT dalam Pemilu
則 Meningkatkan kecepatan dalam administrasi pemilu
(termasuk publikasi hasil pemilu). Prinsip cepat ini salah
satu prinsip penting dalam pemilu, untuk mencegah
terjadinya manipulasi, serta memberikan kesempatan
kepada para pihak untuk mengajukan gugatan hukum jika
merasa terdapat pelanggaran
則 Meningkatkan aksesibilitas proses dan hasil pemilu,
sehingga lebih transparan. Masyarakat akan lebih mudah
memantau proses dan hasil pemilu
則 Meningkatkan akuntabilitas proses dan hasil pemilu.
則 Meningkatkan legitimasi hasil pemilu
7. Kelebihan Digital Election
untuk Pengawasan Pemilu
7
Mempermudah
pengawasan
則 Pengawas Pemilu maupun
relawan pengawas partisipatif
dapat secara lebih mudah
mendokumentasikan dan
melaporkan dugaan pelanggaran
pemilu
則 Dampak positifnya dapat menarik
minat masyarakat untuk terlibat
dalam pengawasan partisipatif
Cost-Effectiveness
則 Lebih murah bagi lembaga
pengawas pemilu
則 Lebih murah bagi masyarakat
untuk melaporkan hasil
pengawasan dan dugaan
pelanggaran pemilu, tidak harus
mengeluarkan biaya transportasi
untuk mendatangi kantor
pengawas pemilu
Lebih Cepat
則 Pengawasan pemilu dengan
memanfaatkan aplikasi berbasis
IT akan dapat mempercepat
proses penanganan dugaan
pelanggaran pemilu
則 Kecepatan dalam proses
pelaporan dan penanganan
pelanggaran pemilu ini akan
dapat mencegah kemungkinan
kasus kedaluarsa (yang sering
terjadi selama ini)
8. TANTANGAN e-VOTING
Pengalaman Internasional
則 Pengalaman Inggris mencatat adanya kelemahan terkait dengan troubleshooting
dan integrasi data. Efisiensi biaya juga belum tercapai, karena masih dibukanya
opsi memilih secara konvensional
則 Pengalaman di AS menunjukkan problem software dan keamanan data.
則 E-voting di Estonia dinilai sukses karena salah satunya disebabkan factor sistem
pemilu yang sederhana, dan digunakannya ID/KTP sebagai smart-card untuk
memverifikasi pemilih
則 Swiss sukses menerapkan e-voting dan menghasilkan efisiensi, karena e-voting
tidak hanya diterapkan dalam pemilu, tetapi juga untuk referendum, yang terjadi
4-6 kali setiap tahun.
則 India, untuk mencegah serangan hacker, tidak menghubungkan alat e-voting
dengan internet.
則 Secara umum, negara2 tersebut memerlukan waktu untuk mensosialisasikan e-
voting kepada masyarakat untuk menumbuhkan kepercayaan mereka terhadap
teknologi digital dalam pemilu
8
則 E-voting di TPS (antara lain di AS, Belgia, Belanda,
Brazil, India)
則 E-voting via internet (VoI/Voting Over Internet),
diterapkan secara parsial di Inggris, Estonia, dan
Switzerland)
9. TANTANGAN e-VOTING
Tantangan Indonesia
則 Persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap
teknologi?
則 Kemerataan akses dan infrastruktur
則 Kejelasan aturan hukum
則 Kesiapan lembaga penyelenggara pemilu
則 Kehandalan aplikasi dan sistem TI
則 Integrasi e-KTP dengan e-Voting
9
10. Beberapa Pertimbangan
untuk e-VOTING di
Indonesia
則 Perlu mempertimbangkan untuk penerapan
e-voting secara terbatas (di wilayah
perkotaan) sebagai pilot project
則 Perlu mempertimbangkan variasi e-voting
(e-voting di TPS dan VoI)
10