際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
Prospek & Tantangan
e-Voting dalam
Pemilu di Indonesia
Ahsanul Minan
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
(UNUSIA)
1
Webinar Series, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional Veteran, Jakarta, 30 September 2021
Recent Trends
2
TUNTUTAN
PUBLIK UNTUK
AKUNTABILITAS
DAN EFFISIENSI
PEMERINTAHAN
PERUBAHAN
BUDAYA
MASYARAKAT
(PENTRASI
INTERNET)
TREND
MENINGKATNYA
KESADARAN
DAN PARTISIPASI
POLITIK RAKYAT
DIGITAL DEMOCRACY/
DIGITAL PARTICIPATION/
DIGITAL GOVERNMENT
Online space
yang lebih luas
3
Digital Democracy
Proses pengambilan keputusan secara demokratis
melalui sarana digital/online
Dalam Legalist Democracy (procedural
view of democracy), dimana
pengambilan keputusan menjadi fokus
utamananya, digital demokrasi
berperan dalam meningkatkan
keterlibatan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan.
Dalam Competitive Democracy, yang
menekankan kepada kompetisi antar
pemimpin politik dalam
memperebutkan dukungan pemilih,
digital democracy membantu interaksi
antara pemimpin politik dengan
masyarakat
Dalam Plebiscitary Democracy, yang
menekankan kepada keterlibatan
langsung rakyat dalam pengambilan
keputusan melalui sistem demokrasi
langsung, digital democracy dapat
membantu proses konsolidasi politik
rakyat dalam menentukan pilihan
politiknya dan membantu kelancaran
proses pemungutan suara.
Dalam Pluralist Democracy, yang
menekankan kepada pentingnya
memperhatikan suara dan
kepentingan minoritas, digital
democracy dapat membantu
terciptanya ruang diskusi untuk
mengangkat isu minoritas.
Dalam Participatory Democracy,yang
menekankan keterlibatan rakyat
dalam mempengaruhi kebijakan
publik, digital democracy dapat
membantu proses konsolidasi
kekuatan dan opini publik.
Dalam Libertarian Democracy, yang
menekankan kepada kebebasan
individu untuk menyampaikan
pendapat, digital democracy dapat
membantu menyediakan ruang bagi
individu untuk menyampaikan
pendapatnya secara bebas.
Snellen & W. van de Donk Public Administration in the Information Age: Revisited, IOS- Press, 2013
4
1. Digital democracy membantu meningkatkan pertukaran informasi
antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat.
2. Digital democracy mampu mendukung terciptanya ruang diskusi
secara terbuka terkait dengan masalah dan kebijakan publik.
3. Digital democracy mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat
dalam pengambilan kebijakan atau mempengaruhi pengambilan
keputusan publik.
Keberhasilan Digital Democracy
5
Tantangan Digital
Democracy
 Perlindungan
terhadap
kerahasiaan data
pribadi
Privasi
 Kesetaraan
akses terhadap
teknologi
informasi
Equality  Keamanan
aplikasi dan
database dari
serangan hacker
Security
Photo Credit: Antara
6
Manfaat Penggunaan
Sistem IT dalam Pemilu
則 Meningkatkan kecepatan dalam administrasi pemilu
(termasuk publikasi hasil pemilu). Prinsip cepat ini salah
satu prinsip penting dalam pemilu, untuk mencegah
terjadinya manipulasi, serta memberikan kesempatan
kepada para pihak untuk mengajukan gugatan hukum jika
merasa terdapat pelanggaran
則 Meningkatkan aksesibilitas proses dan hasil pemilu,
sehingga lebih transparan. Masyarakat akan lebih mudah
memantau proses dan hasil pemilu
則 Meningkatkan akuntabilitas proses dan hasil pemilu.
則 Meningkatkan legitimasi hasil pemilu
Kelebihan Digital Election
untuk Pengawasan Pemilu
7
Mempermudah
pengawasan
則 Pengawas Pemilu maupun
relawan pengawas partisipatif
dapat secara lebih mudah
mendokumentasikan dan
melaporkan dugaan pelanggaran
pemilu
則 Dampak positifnya dapat menarik
minat masyarakat untuk terlibat
dalam pengawasan partisipatif
Cost-Effectiveness
則 Lebih murah bagi lembaga
pengawas pemilu
則 Lebih murah bagi masyarakat
untuk melaporkan hasil
pengawasan dan dugaan
pelanggaran pemilu, tidak harus
mengeluarkan biaya transportasi
untuk mendatangi kantor
pengawas pemilu
Lebih Cepat
則 Pengawasan pemilu dengan
memanfaatkan aplikasi berbasis
IT akan dapat mempercepat
proses penanganan dugaan
pelanggaran pemilu
則 Kecepatan dalam proses
pelaporan dan penanganan
pelanggaran pemilu ini akan
dapat mencegah kemungkinan
kasus kedaluarsa (yang sering
terjadi selama ini)
TANTANGAN e-VOTING
Pengalaman Internasional
則 Pengalaman Inggris mencatat adanya kelemahan terkait dengan troubleshooting
dan integrasi data. Efisiensi biaya juga belum tercapai, karena masih dibukanya
opsi memilih secara konvensional
則 Pengalaman di AS menunjukkan problem software dan keamanan data.
則 E-voting di Estonia dinilai sukses karena salah satunya disebabkan factor sistem
pemilu yang sederhana, dan digunakannya ID/KTP sebagai smart-card untuk
memverifikasi pemilih
則 Swiss sukses menerapkan e-voting dan menghasilkan efisiensi, karena e-voting
tidak hanya diterapkan dalam pemilu, tetapi juga untuk referendum, yang terjadi
4-6 kali setiap tahun.
則 India, untuk mencegah serangan hacker, tidak menghubungkan alat e-voting
dengan internet.
則 Secara umum, negara2 tersebut memerlukan waktu untuk mensosialisasikan e-
voting kepada masyarakat untuk menumbuhkan kepercayaan mereka terhadap
teknologi digital dalam pemilu
8
則 E-voting di TPS (antara lain di AS, Belgia, Belanda,
Brazil, India)
則 E-voting via internet (VoI/Voting Over Internet),
diterapkan secara parsial di Inggris, Estonia, dan
Switzerland)
TANTANGAN e-VOTING
Tantangan Indonesia
則 Persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap
teknologi?
則 Kemerataan akses dan infrastruktur
則 Kejelasan aturan hukum
則 Kesiapan lembaga penyelenggara pemilu
則 Kehandalan aplikasi dan sistem TI
則 Integrasi e-KTP dengan e-Voting
9
Beberapa Pertimbangan
untuk e-VOTING di
Indonesia
則 Perlu mempertimbangkan untuk penerapan
e-voting secara terbatas (di wilayah
perkotaan) sebagai pilot project
則 Perlu mempertimbangkan variasi e-voting
(e-voting di TPS dan VoI)
10
THANK
YOU!
Ahsanul Minan
Phone:
+62 8111777116
Email:
minan@unusia.ac.id
Youtube:
ahsanov76
11

More Related Content

What's hot (20)

POLA DISEMINASI POLITIK IDENTITAS DI MEDIA SOSIAL
POLA DISEMINASI POLITIK IDENTITAS DI MEDIA SOSIALPOLA DISEMINASI POLITIK IDENTITAS DI MEDIA SOSIAL
POLA DISEMINASI POLITIK IDENTITAS DI MEDIA SOSIAL
Ismail Fahmi
Potensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updatedPotensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updated
Ahsanul Minan
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxBawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Jubair13
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Ahsanul Minan
MATERI PENGAWASAN PARTISIPATIF.PPT FOR YOUNG LEARNER
MATERI PENGAWASAN PARTISIPATIF.PPT FOR YOUNG LEARNERMATERI PENGAWASAN PARTISIPATIF.PPT FOR YOUNG LEARNER
MATERI PENGAWASAN PARTISIPATIF.PPT FOR YOUNG LEARNER
KajianIlmiahBanjar
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
Ahsanul Minan
PPT MEMBANGUN PEMAHAMAN DAN PENINGKATAN PENGAWASAN PEMILU PARTISPATIF.ppt
PPT MEMBANGUN PEMAHAMAN DAN PENINGKATAN PENGAWASAN PEMILU PARTISPATIF.pptPPT MEMBANGUN PEMAHAMAN DAN PENINGKATAN PENGAWASAN PEMILU PARTISPATIF.ppt
PPT MEMBANGUN PEMAHAMAN DAN PENINGKATAN PENGAWASAN PEMILU PARTISPATIF.ppt
Widhiasthini74
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
Ahsanul Minan
Analisis Disinformasi dalam Pemilu 2019 dan Potensi 2024
Analisis Disinformasi dalam Pemilu 2019 dan Potensi 2024Analisis Disinformasi dalam Pemilu 2019 dan Potensi 2024
Analisis Disinformasi dalam Pemilu 2019 dan Potensi 2024
Ismail Fahmi
ANALISIS POTENSI KERUSUHAN DIGITAL DAN SOSIAL DALAM PEMILU DAN PILKADA 2024
ANALISIS POTENSI KERUSUHAN DIGITAL DAN SOSIAL DALAM PEMILU DAN PILKADA 2024ANALISIS POTENSI KERUSUHAN DIGITAL DAN SOSIAL DALAM PEMILU DAN PILKADA 2024
ANALISIS POTENSI KERUSUHAN DIGITAL DAN SOSIAL DALAM PEMILU DAN PILKADA 2024
Ismail Fahmi
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdfPENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
HaniefAbdillah
PEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAPEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULA
AN ASYUF
Strategi Digital Political Branding dalam Memenangkan CELLICA-AEP
Strategi Digital Political Branding dalam Memenangkan CELLICA-AEPStrategi Digital Political Branding dalam Memenangkan CELLICA-AEP
Strategi Digital Political Branding dalam Memenangkan CELLICA-AEP
Deddy Rahman
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
BADAR_HAMID
Materi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Partai Politik,langsa 9 maret 2023 (...
Materi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Partai Politik,langsa 9 maret 2023 (...Materi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Partai Politik,langsa 9 maret 2023 (...
Materi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Partai Politik,langsa 9 maret 2023 (...
KESBANGPOL11
PROPOSAL STRATEGI MENANG PILKADA 2015 DENGAN PETA SUARA
PROPOSAL STRATEGI MENANG PILKADA 2015 DENGAN PETA SUARA PROPOSAL STRATEGI MENANG PILKADA 2015 DENGAN PETA SUARA
PROPOSAL STRATEGI MENANG PILKADA 2015 DENGAN PETA SUARA
Polmantic
Urgensi partisipasi dalam pengawasan
Urgensi partisipasi dalam pengawasanUrgensi partisipasi dalam pengawasan
Urgensi partisipasi dalam pengawasan
iwank shoeddienk
Peta Politik Kota Serang 2021
Peta Politik Kota Serang 2021Peta Politik Kota Serang 2021
Peta Politik Kota Serang 2021
Deddy Rahman
E-Government
E-GovernmentE-Government
E-Government
Shahril Budiman Png
POLA DISEMINASI POLITIK IDENTITAS DI MEDIA SOSIAL
POLA DISEMINASI POLITIK IDENTITAS DI MEDIA SOSIALPOLA DISEMINASI POLITIK IDENTITAS DI MEDIA SOSIAL
POLA DISEMINASI POLITIK IDENTITAS DI MEDIA SOSIAL
Ismail Fahmi
Potensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updatedPotensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updated
Ahsanul Minan
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxBawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Jubair13
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Ahsanul Minan
MATERI PENGAWASAN PARTISIPATIF.PPT FOR YOUNG LEARNER
MATERI PENGAWASAN PARTISIPATIF.PPT FOR YOUNG LEARNERMATERI PENGAWASAN PARTISIPATIF.PPT FOR YOUNG LEARNER
MATERI PENGAWASAN PARTISIPATIF.PPT FOR YOUNG LEARNER
KajianIlmiahBanjar
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
Ahsanul Minan
PPT MEMBANGUN PEMAHAMAN DAN PENINGKATAN PENGAWASAN PEMILU PARTISPATIF.ppt
PPT MEMBANGUN PEMAHAMAN DAN PENINGKATAN PENGAWASAN PEMILU PARTISPATIF.pptPPT MEMBANGUN PEMAHAMAN DAN PENINGKATAN PENGAWASAN PEMILU PARTISPATIF.ppt
PPT MEMBANGUN PEMAHAMAN DAN PENINGKATAN PENGAWASAN PEMILU PARTISPATIF.ppt
Widhiasthini74
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
Ahsanul Minan
Analisis Disinformasi dalam Pemilu 2019 dan Potensi 2024
Analisis Disinformasi dalam Pemilu 2019 dan Potensi 2024Analisis Disinformasi dalam Pemilu 2019 dan Potensi 2024
Analisis Disinformasi dalam Pemilu 2019 dan Potensi 2024
Ismail Fahmi
ANALISIS POTENSI KERUSUHAN DIGITAL DAN SOSIAL DALAM PEMILU DAN PILKADA 2024
ANALISIS POTENSI KERUSUHAN DIGITAL DAN SOSIAL DALAM PEMILU DAN PILKADA 2024ANALISIS POTENSI KERUSUHAN DIGITAL DAN SOSIAL DALAM PEMILU DAN PILKADA 2024
ANALISIS POTENSI KERUSUHAN DIGITAL DAN SOSIAL DALAM PEMILU DAN PILKADA 2024
Ismail Fahmi
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdfPENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
HaniefAbdillah
PEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAPEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULA
AN ASYUF
Strategi Digital Political Branding dalam Memenangkan CELLICA-AEP
Strategi Digital Political Branding dalam Memenangkan CELLICA-AEPStrategi Digital Political Branding dalam Memenangkan CELLICA-AEP
Strategi Digital Political Branding dalam Memenangkan CELLICA-AEP
Deddy Rahman
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
BADAR_HAMID
Materi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Partai Politik,langsa 9 maret 2023 (...
Materi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Partai Politik,langsa 9 maret 2023 (...Materi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Partai Politik,langsa 9 maret 2023 (...
Materi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Partai Politik,langsa 9 maret 2023 (...
KESBANGPOL11
PROPOSAL STRATEGI MENANG PILKADA 2015 DENGAN PETA SUARA
PROPOSAL STRATEGI MENANG PILKADA 2015 DENGAN PETA SUARA PROPOSAL STRATEGI MENANG PILKADA 2015 DENGAN PETA SUARA
PROPOSAL STRATEGI MENANG PILKADA 2015 DENGAN PETA SUARA
Polmantic
Urgensi partisipasi dalam pengawasan
Urgensi partisipasi dalam pengawasanUrgensi partisipasi dalam pengawasan
Urgensi partisipasi dalam pengawasan
iwank shoeddienk
Peta Politik Kota Serang 2021
Peta Politik Kota Serang 2021Peta Politik Kota Serang 2021
Peta Politik Kota Serang 2021
Deddy Rahman

Similar to Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia (20)

e-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfe-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdf
pikipardede1
E democracy
E democracyE democracy
E democracy
Siti Sahati
E-Government
E-GovernmentE-Government
E-Government
utari rahmadiani
Design prototype apk e coblos menggunakan figma.pptx
Design prototype apk e coblos menggunakan figma.pptxDesign prototype apk e coblos menggunakan figma.pptx
Design prototype apk e coblos menggunakan figma.pptx
dappprezttt
digitalisasipengawasanpartisipatif-230403153025-168bc57d.pdf
digitalisasipengawasanpartisipatif-230403153025-168bc57d.pdfdigitalisasipengawasanpartisipatif-230403153025-168bc57d.pdf
digitalisasipengawasanpartisipatif-230403153025-168bc57d.pdf
Maya133447
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Ahsanul Minan
TEKNOLOGI UNTUK JDIH BAWASLU.pdf
TEKNOLOGI UNTUK JDIH BAWASLU.pdfTEKNOLOGI UNTUK JDIH BAWASLU.pdf
TEKNOLOGI UNTUK JDIH BAWASLU.pdf
rifkyantobudiman
Presentation e democracy
Presentation e democracyPresentation e democracy
Presentation e democracy
anis fuad
Peran Teknologi Informasi dalam Demokratisasi.ppt
Peran Teknologi Informasi dalam Demokratisasi.pptPeran Teknologi Informasi dalam Demokratisasi.ppt
Peran Teknologi Informasi dalam Demokratisasi.ppt
fatyadi551
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasiPartisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Election Commision
Tahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu online
Tahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu onlineTahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu online
Tahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu online
Oktavia Anggreani
Peran TI dalam Demokratisasi.ppt
Peran TI dalam Demokratisasi.pptPeran TI dalam Demokratisasi.ppt
Peran TI dalam Demokratisasi.ppt
smpmuhammadiyahrappa
Peran TI dalam Demokratisasi.ppt
Peran TI dalam Demokratisasi.pptPeran TI dalam Demokratisasi.ppt
Peran TI dalam Demokratisasi.ppt
YESIDAAPRILIANI2
Pemanfaatan ti dalam mendukung partai
Pemanfaatan ti  dalam mendukung partaiPemanfaatan ti  dalam mendukung partai
Pemanfaatan ti dalam mendukung partai
fitda85
Internet Indonesia Dalam Angka (2015 - 2016)
Internet Indonesia Dalam Angka (2015 - 2016)Internet Indonesia Dalam Angka (2015 - 2016)
Internet Indonesia Dalam Angka (2015 - 2016)
Indriyatno Banyumurti
PAPARAN PANWASCAM_PENGAWASAN PARTISIPATIF_BEBEK SUBUR_20 SEPTEMBER 2024.pptx
PAPARAN PANWASCAM_PENGAWASAN PARTISIPATIF_BEBEK SUBUR_20 SEPTEMBER 2024.pptxPAPARAN PANWASCAM_PENGAWASAN PARTISIPATIF_BEBEK SUBUR_20 SEPTEMBER 2024.pptx
PAPARAN PANWASCAM_PENGAWASAN PARTISIPATIF_BEBEK SUBUR_20 SEPTEMBER 2024.pptx
sidoharjosatusrg
Taufiq-AGani際際滷 KKA-#7.pptx
Taufiq-AGani際際滷 KKA-#7.pptxTaufiq-AGani際際滷 KKA-#7.pptx
Taufiq-AGani際際滷 KKA-#7.pptx
TaufiqAbdulGani
Pengawasan pemilhan serentak dalam pilkada.pptx
Pengawasan pemilhan serentak dalam pilkada.pptxPengawasan pemilhan serentak dalam pilkada.pptx
Pengawasan pemilhan serentak dalam pilkada.pptx
haposan5
Print penindakan
Print penindakanPrint penindakan
Print penindakan
Rahmatsyah P. Sinaga
Laporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu Online
Laporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu OnlineLaporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu Online
Laporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu Online
Oktavia Anggreani
e-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdfe-democracy-190102034428.pdf
e-democracy-190102034428.pdf
pikipardede1
Design prototype apk e coblos menggunakan figma.pptx
Design prototype apk e coblos menggunakan figma.pptxDesign prototype apk e coblos menggunakan figma.pptx
Design prototype apk e coblos menggunakan figma.pptx
dappprezttt
digitalisasipengawasanpartisipatif-230403153025-168bc57d.pdf
digitalisasipengawasanpartisipatif-230403153025-168bc57d.pdfdigitalisasipengawasanpartisipatif-230403153025-168bc57d.pdf
digitalisasipengawasanpartisipatif-230403153025-168bc57d.pdf
Maya133447
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Ahsanul Minan
TEKNOLOGI UNTUK JDIH BAWASLU.pdf
TEKNOLOGI UNTUK JDIH BAWASLU.pdfTEKNOLOGI UNTUK JDIH BAWASLU.pdf
TEKNOLOGI UNTUK JDIH BAWASLU.pdf
rifkyantobudiman
Presentation e democracy
Presentation e democracyPresentation e democracy
Presentation e democracy
anis fuad
Peran Teknologi Informasi dalam Demokratisasi.ppt
Peran Teknologi Informasi dalam Demokratisasi.pptPeran Teknologi Informasi dalam Demokratisasi.ppt
Peran Teknologi Informasi dalam Demokratisasi.ppt
fatyadi551
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasiPartisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Election Commision
Tahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu online
Tahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu onlineTahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu online
Tahap 1 tanggapan masyarakat terhadap sistem pemilu online
Oktavia Anggreani
Peran TI dalam Demokratisasi.ppt
Peran TI dalam Demokratisasi.pptPeran TI dalam Demokratisasi.ppt
Peran TI dalam Demokratisasi.ppt
smpmuhammadiyahrappa
Peran TI dalam Demokratisasi.ppt
Peran TI dalam Demokratisasi.pptPeran TI dalam Demokratisasi.ppt
Peran TI dalam Demokratisasi.ppt
YESIDAAPRILIANI2
Pemanfaatan ti dalam mendukung partai
Pemanfaatan ti  dalam mendukung partaiPemanfaatan ti  dalam mendukung partai
Pemanfaatan ti dalam mendukung partai
fitda85
Internet Indonesia Dalam Angka (2015 - 2016)
Internet Indonesia Dalam Angka (2015 - 2016)Internet Indonesia Dalam Angka (2015 - 2016)
Internet Indonesia Dalam Angka (2015 - 2016)
Indriyatno Banyumurti
PAPARAN PANWASCAM_PENGAWASAN PARTISIPATIF_BEBEK SUBUR_20 SEPTEMBER 2024.pptx
PAPARAN PANWASCAM_PENGAWASAN PARTISIPATIF_BEBEK SUBUR_20 SEPTEMBER 2024.pptxPAPARAN PANWASCAM_PENGAWASAN PARTISIPATIF_BEBEK SUBUR_20 SEPTEMBER 2024.pptx
PAPARAN PANWASCAM_PENGAWASAN PARTISIPATIF_BEBEK SUBUR_20 SEPTEMBER 2024.pptx
sidoharjosatusrg
Taufiq-AGani際際滷 KKA-#7.pptx
Taufiq-AGani際際滷 KKA-#7.pptxTaufiq-AGani際際滷 KKA-#7.pptx
Taufiq-AGani際際滷 KKA-#7.pptx
TaufiqAbdulGani
Pengawasan pemilhan serentak dalam pilkada.pptx
Pengawasan pemilhan serentak dalam pilkada.pptxPengawasan pemilhan serentak dalam pilkada.pptx
Pengawasan pemilhan serentak dalam pilkada.pptx
haposan5
Laporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu Online
Laporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu OnlineLaporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu Online
Laporan Akhir Tanggapan Masyarakat Terhadap Sistem Pemilu Online
Oktavia Anggreani

More from Ahsanul Minan (20)

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Ahsanul Minan
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
Ahsanul Minan
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Ahsanul Minan
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Ahsanul Minan
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
Ahsanul Minan
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Ahsanul Minan
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
Ahsanul Minan
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Ahsanul Minan
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
Ahsanul Minan
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & Moral
Ahsanul Minan
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Ahsanul Minan
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
Ahsanul Minan
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
Ahsanul Minan
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Ahsanul Minan
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
Ahsanul Minan
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Ahsanul Minan
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluStandard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Ahsanul Minan
Gender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaGender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesia
Ahsanul Minan
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Ahsanul Minan
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017
Ahsanul Minan
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Ahsanul Minan
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
Ahsanul Minan
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Ahsanul Minan
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Ahsanul Minan
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
Ahsanul Minan
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Ahsanul Minan
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
Ahsanul Minan
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Ahsanul Minan
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
Ahsanul Minan
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & Moral
Ahsanul Minan
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Ahsanul Minan
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
Ahsanul Minan
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
Ahsanul Minan
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Ahsanul Minan
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
Ahsanul Minan
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Ahsanul Minan
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluStandard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Ahsanul Minan
Gender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaGender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesia
Ahsanul Minan
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Ahsanul Minan
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017
Ahsanul Minan

Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia

  • 1. Prospek & Tantangan e-Voting dalam Pemilu di Indonesia Ahsanul Minan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) 1 Webinar Series, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 30 September 2021
  • 2. Recent Trends 2 TUNTUTAN PUBLIK UNTUK AKUNTABILITAS DAN EFFISIENSI PEMERINTAHAN PERUBAHAN BUDAYA MASYARAKAT (PENTRASI INTERNET) TREND MENINGKATNYA KESADARAN DAN PARTISIPASI POLITIK RAKYAT DIGITAL DEMOCRACY/ DIGITAL PARTICIPATION/ DIGITAL GOVERNMENT Online space yang lebih luas
  • 3. 3 Digital Democracy Proses pengambilan keputusan secara demokratis melalui sarana digital/online Dalam Legalist Democracy (procedural view of democracy), dimana pengambilan keputusan menjadi fokus utamananya, digital demokrasi berperan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam Competitive Democracy, yang menekankan kepada kompetisi antar pemimpin politik dalam memperebutkan dukungan pemilih, digital democracy membantu interaksi antara pemimpin politik dengan masyarakat Dalam Plebiscitary Democracy, yang menekankan kepada keterlibatan langsung rakyat dalam pengambilan keputusan melalui sistem demokrasi langsung, digital democracy dapat membantu proses konsolidasi politik rakyat dalam menentukan pilihan politiknya dan membantu kelancaran proses pemungutan suara. Dalam Pluralist Democracy, yang menekankan kepada pentingnya memperhatikan suara dan kepentingan minoritas, digital democracy dapat membantu terciptanya ruang diskusi untuk mengangkat isu minoritas. Dalam Participatory Democracy,yang menekankan keterlibatan rakyat dalam mempengaruhi kebijakan publik, digital democracy dapat membantu proses konsolidasi kekuatan dan opini publik. Dalam Libertarian Democracy, yang menekankan kepada kebebasan individu untuk menyampaikan pendapat, digital democracy dapat membantu menyediakan ruang bagi individu untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas.
  • 4. Snellen & W. van de Donk Public Administration in the Information Age: Revisited, IOS- Press, 2013 4 1. Digital democracy membantu meningkatkan pertukaran informasi antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat. 2. Digital democracy mampu mendukung terciptanya ruang diskusi secara terbuka terkait dengan masalah dan kebijakan publik. 3. Digital democracy mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan atau mempengaruhi pengambilan keputusan publik. Keberhasilan Digital Democracy
  • 5. 5 Tantangan Digital Democracy Perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi Privasi Kesetaraan akses terhadap teknologi informasi Equality Keamanan aplikasi dan database dari serangan hacker Security
  • 6. Photo Credit: Antara 6 Manfaat Penggunaan Sistem IT dalam Pemilu 則 Meningkatkan kecepatan dalam administrasi pemilu (termasuk publikasi hasil pemilu). Prinsip cepat ini salah satu prinsip penting dalam pemilu, untuk mencegah terjadinya manipulasi, serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan gugatan hukum jika merasa terdapat pelanggaran 則 Meningkatkan aksesibilitas proses dan hasil pemilu, sehingga lebih transparan. Masyarakat akan lebih mudah memantau proses dan hasil pemilu 則 Meningkatkan akuntabilitas proses dan hasil pemilu. 則 Meningkatkan legitimasi hasil pemilu
  • 7. Kelebihan Digital Election untuk Pengawasan Pemilu 7 Mempermudah pengawasan 則 Pengawas Pemilu maupun relawan pengawas partisipatif dapat secara lebih mudah mendokumentasikan dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu 則 Dampak positifnya dapat menarik minat masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif Cost-Effectiveness 則 Lebih murah bagi lembaga pengawas pemilu 則 Lebih murah bagi masyarakat untuk melaporkan hasil pengawasan dan dugaan pelanggaran pemilu, tidak harus mengeluarkan biaya transportasi untuk mendatangi kantor pengawas pemilu Lebih Cepat 則 Pengawasan pemilu dengan memanfaatkan aplikasi berbasis IT akan dapat mempercepat proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu 則 Kecepatan dalam proses pelaporan dan penanganan pelanggaran pemilu ini akan dapat mencegah kemungkinan kasus kedaluarsa (yang sering terjadi selama ini)
  • 8. TANTANGAN e-VOTING Pengalaman Internasional 則 Pengalaman Inggris mencatat adanya kelemahan terkait dengan troubleshooting dan integrasi data. Efisiensi biaya juga belum tercapai, karena masih dibukanya opsi memilih secara konvensional 則 Pengalaman di AS menunjukkan problem software dan keamanan data. 則 E-voting di Estonia dinilai sukses karena salah satunya disebabkan factor sistem pemilu yang sederhana, dan digunakannya ID/KTP sebagai smart-card untuk memverifikasi pemilih 則 Swiss sukses menerapkan e-voting dan menghasilkan efisiensi, karena e-voting tidak hanya diterapkan dalam pemilu, tetapi juga untuk referendum, yang terjadi 4-6 kali setiap tahun. 則 India, untuk mencegah serangan hacker, tidak menghubungkan alat e-voting dengan internet. 則 Secara umum, negara2 tersebut memerlukan waktu untuk mensosialisasikan e- voting kepada masyarakat untuk menumbuhkan kepercayaan mereka terhadap teknologi digital dalam pemilu 8 則 E-voting di TPS (antara lain di AS, Belgia, Belanda, Brazil, India) 則 E-voting via internet (VoI/Voting Over Internet), diterapkan secara parsial di Inggris, Estonia, dan Switzerland)
  • 9. TANTANGAN e-VOTING Tantangan Indonesia 則 Persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi? 則 Kemerataan akses dan infrastruktur 則 Kejelasan aturan hukum 則 Kesiapan lembaga penyelenggara pemilu 則 Kehandalan aplikasi dan sistem TI 則 Integrasi e-KTP dengan e-Voting 9
  • 10. Beberapa Pertimbangan untuk e-VOTING di Indonesia 則 Perlu mempertimbangkan untuk penerapan e-voting secara terbatas (di wilayah perkotaan) sebagai pilot project 則 Perlu mempertimbangkan variasi e-voting (e-voting di TPS dan VoI) 10