Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Wilayah ...DaengMudrikanNacong1
油
Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024
Pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku yang diadakan di Ballroom Phinisi, Hotel Claro Makassar pada Rabu, 26 Juni 2024, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan pentingnya persiapan pengawasan yang matang.
Beliau menekankan bahwa pengawasan yang efektif akan menjadi kunci dalam memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas.
Dengan persiapan yang matang, Bawaslu berkomitmen untuk memastikan Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptxssuser55d8f7
油
UUD 1945
Undang Undang 7 tahun 2023 perubahan Undang undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
UU 27 tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi
Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan program dan jadwal Pemilihan Umum
3 Elemen penting dalam Pemilu
Penyelenggara
Peserta Pemilu
Pemilih
2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanyeYanto Chaniago
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan tahapan kampanye Pilkada oleh Panwaslu Kabupaten Indramayu. Dokumen menjelaskan dasar hukum, definisi, ruang lingkup, dan potensi rawan yang dapat terjadi pada persiapan dan pelaksanaan kampanye serta mekanisme pengawasan yang dilakukan.
Dokumen tersebut membahas prosedur penanganan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 mulai dari menerima laporan, pemeriksaan laporan, klarifikasi, kajian, hingga tindak lanjutnya.
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
油
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan kapasitas pengawasan dan alur penanganan pelanggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018. Ia menjelaskan fokus pengawasan yang meliputi proses dan hasil Pemilu harus lengkap, tepat waktu, terbuka, dan absah. Juga menjelaskan jenis pelanggaran Pemilu dan alur penanganannya mulai dari pelaporan, kajian, hingga sank
Dokumen tersebut membahas strategi penguatan sumber daya manusia (SDM) KPU dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024, meliputi analisis kebutuhan SDM, pelatihan, evaluasi kinerja, dan kerja sama dengan mitra."
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxSarnidasari
油
BERIKUT ADALAH MATERI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN DALAM MASA TUNGSURA PADA PEMILU. SEMOGA PEMILU YANG BERINTEGRITAS INI MENJADI AWAL PERJALANAN PARA CALON PEMIMPIN DIMASA MENDATANG
Dokumen ini membahas prosedur penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan gubernur, bupati dan walikota oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) secara administratif dan pidana. Termasuk juga jenis-jenis pelanggaran yang dapat terjadi beserta alur penanganannya.
Dokumen tersebut membahas tentang tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan umum di wilayah kelurahan/desa. PKD bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu, mencegah pelanggaran, serta melaporkan temuan pelanggaran ke Panwaslu Kecamatan.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukadaNovita Pratiwi
油
Dokumen tersebut membahas kerangka kerja penanganan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah antara Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kerangka kerja ini mencakup penandatanganan nota kesepahaman, pembentukan satuan tugas terpadu, tugas masing-masing lembaga, alur penanganan pelanggaran, dan peran Kejaksaan dalam memberikan dukungan hukum maupun intelijen.
Dokumen ini membahas rencana untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2014. Rencananya meliputi pelibatan kelompok strategis sebagai pelopor sosialisasi, penggalangan dukungan dari berbagai pihak, dan pengemasan aktivitas sosialisasi menjadi lebih menarik melalui konsep "electiontainment". Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu.
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan SuaraAhsanul Minan
油
1. Dokumen tersebut membahas tahapan-tahapan krusial dalam pelaksanaan pemilu legislatif mulai dari pendaftaran pemilih, pengadaan logistik, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu.
2. Dokumen tersebut juga menjelaskan ruang lingkup pengawasan yang dilakukan di setiap tahapan tersebut untuk memastikan proses berjalan dengan akurat dan adil.
3.
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya pengawasan partisipatif pemilih pemula dalam menjaga integritas pelaksanaan Pemilu 2024.
2. Pemilih pemula didefinisikan sebagai pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dan perlu didampingi untuk menjadi pemilih yang bijak.
3. Pengawasan partisipatif pemilih pemula diharapkan dapat meminimalkan pelanggaran Pemilu melalui sosialisasi,
Dokumen tersebut membahas strategi penguatan sumber daya manusia (SDM) KPU dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024, meliputi analisis kebutuhan SDM, pelatihan, evaluasi kinerja, dan kerja sama dengan mitra."
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxSarnidasari
油
BERIKUT ADALAH MATERI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN DALAM MASA TUNGSURA PADA PEMILU. SEMOGA PEMILU YANG BERINTEGRITAS INI MENJADI AWAL PERJALANAN PARA CALON PEMIMPIN DIMASA MENDATANG
Dokumen ini membahas prosedur penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan gubernur, bupati dan walikota oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) secara administratif dan pidana. Termasuk juga jenis-jenis pelanggaran yang dapat terjadi beserta alur penanganannya.
Dokumen tersebut membahas tentang tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan umum di wilayah kelurahan/desa. PKD bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu, mencegah pelanggaran, serta melaporkan temuan pelanggaran ke Panwaslu Kecamatan.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukadaNovita Pratiwi
油
Dokumen tersebut membahas kerangka kerja penanganan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah antara Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kerangka kerja ini mencakup penandatanganan nota kesepahaman, pembentukan satuan tugas terpadu, tugas masing-masing lembaga, alur penanganan pelanggaran, dan peran Kejaksaan dalam memberikan dukungan hukum maupun intelijen.
Dokumen ini membahas rencana untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2014. Rencananya meliputi pelibatan kelompok strategis sebagai pelopor sosialisasi, penggalangan dukungan dari berbagai pihak, dan pengemasan aktivitas sosialisasi menjadi lebih menarik melalui konsep "electiontainment". Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu.
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan SuaraAhsanul Minan
油
1. Dokumen tersebut membahas tahapan-tahapan krusial dalam pelaksanaan pemilu legislatif mulai dari pendaftaran pemilih, pengadaan logistik, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu.
2. Dokumen tersebut juga menjelaskan ruang lingkup pengawasan yang dilakukan di setiap tahapan tersebut untuk memastikan proses berjalan dengan akurat dan adil.
3.
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya pengawasan partisipatif pemilih pemula dalam menjaga integritas pelaksanaan Pemilu 2024.
2. Pemilih pemula didefinisikan sebagai pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dan perlu didampingi untuk menjadi pemilih yang bijak.
3. Pengawasan partisipatif pemilih pemula diharapkan dapat meminimalkan pelanggaran Pemilu melalui sosialisasi,
Transparan akuntansi 3 by diahandani.blogspot.comAndani Abayz
油
Dokumen tersebut membahas mengenai peran akuntansi manajemen dalam perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Akuntansi manajemen berperan memberikan informasi untuk perencanaan strategis, penganggaran, penilaian investasi, penentuan biaya pelayanan, dan penilaian kinerja di organisasi sektor publik.
2. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada pelaksana
Peran IT terhadap audit serta kelebihan dan kekurangan [tugas auditing ii]_TsamarahFikriyyahZah
油
Audit adalah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Secara singkat menurut penjelasan dari Dr. Muhammad Razikun, CPA. Audit adalah proses untuk menentukan apakah proses keuangan tersebut sudah menggambarkannya, mengecek apakah laporan tersebut sudah bener atau tidak, dan apakah sudah sesuai atau tidak. Dalam masa perkembangan teknologi zaman sekarang yang sangat pesat termasuk di dunia perkantoran, audit sudah mengikuti kecanggihan teknologi sehingga pengolahan data audit lebih memudahkan para auditor untuk menganalisanya.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi perusahaan dalam menunjang proses bisnis dan pengambilan keputusan.
2. Sistem informasi dapat mempengaruhi organisasi dengan meningkatkan efisiensi dan menata ulang struktur organisasi.
3. Model rantai nilai digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem informasi dapat mendukung keunggulan komp
Sipi, min sururi anfusina, hapzi ali, pengembangan sistem informasi pada pt. ...MinSururiAnfusina
油
Sistem informasi dan pengendalian internal (SI-PI) pada PT. Rayas Triputra Sejati bermula dari sistem manual dan sederhana. Perusahaan kemudian mengembangkan situs web dan sistem informasi akuntansi berbasis perangkat lunak Accurate untuk memudahkan transaksi, pencarian informasi, dan penyajian laporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses pengembangan dan dampak penerapan sistem informasi terintegrasi terhadap kinerja perusaha
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer membutuhkan teknik audit khusus untuk mengevaluasi keakuratan dan kesesuaiannya.
2. Salah satu teknik audit yang dapat digunakan adalah Computer Assisted Audit Techniques (CAATs) yang mencakup pendekatan data uji dan Parallel Test Facility(PTF).
3. Pendekatan data uji melibatkan penciptaan data uji oleh auditor untuk menguji respons sistem terhad
Dokumen tersebut membahas penelitian tentang determinan minat individu dan pengaruhnya terhadap perilaku penggunaan sistem informasi berbasis teknologi di bank syariah dengan menggunakan teori Theory of Reasoned Action. Penelitian ini menguji hubungan antara sikap, norma subyektif, minat dan perilaku aktual dalam penggunaan sistem informasi berbasis teknologi.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan dan strategi tata kelola ICT di Indonesia, serta model-model tata kelola teknologi informasi seperti IT Infrastructure Library, ISO/IEC 17799, COSO, dan COBIT.
BAB 5 membahas peran penting sistem informasi manajemen dalam memberikan pelayanan publik dan mendukung kinerja organisasi pemerintahan. SIM berbasis komputer mampu meningkatkan produktivitas pegawai dan mendistribusikan informasi secara cepat kepada masyarakat. SIM juga mendukung pengambilan keputusan manajemen dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu.
Teks tersebut merupakan bagian dari tugas akhir mahasiswa yang membahas tentang sistem informasi manajemen. Teks tersebut membahas berbagai konsep terkait sistem informasi seperti keamanan sistem informasi, implikasi etika teknologi informasi, sistem pendukung pengambilan keputusan, serta telekomunikasi dan internet. Studi kasus yang diangkat antara lain sistem informasi perusahaan hydraulic co., kasus pembobolan situs tiket.com, serta pengguna
Si & Pi, cilin christianto, hapzi ali, peranan program accurate accounting te...Cilin christianto
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas peran program Accurate Accounting terhadap efektivitas pencatatan laporan penjualan kredit.
2. Program Accurate Accounting mampu meningkatkan kualitas informasi laporan penjualan di PT. Sinar Jaya dengan mempercepat proses input data dan penyusunan laporan serta menghasilkan data yang akurat dan lengkap.
3. Program tersebut dapat memudahkan proses operasional perusaha
Sim, Dwi Yuliyanah, Hapzi Ali, Impelentasi Sistem Informasi Pada PT. Elemen B...Dwi Yuliyanah
油
Tiga kalimat:
1. Dokumen ini membahas implementasi sistem informasi manajemen pada sistem informasi akuntansi PT. Elemen Bangun Raya Orion untuk mempermudah proses bisnis dan pembuatan laporan keuangan.
2. Sistem informasi akuntansi mampu mempermudah proses pencatatan transaksi dan penyampaian informasi keuangan, namun juga memiliki kelemahan jika penyampaian informasi terlambat.
3. PT. Elemen Bangun Raya Orion menggunakan sistem inform
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAhsanul Minan
油
Open data dan transparansi merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan good governance. Untuk mengupayakannya, diperlukan upaya promosi dan advokasi. Keduanya akan memerlukan kemampuan analisa stakeholder. Bagaimana carny?
Dokumen tersebut membahas pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan sistem demokrasi dan kontrol rakyat atas pemerintah, serta meningkatkan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu dan kepercayaan masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan jenis informasi publik penting terkait pemilu dan pesertanya yang perlu diterbitkan, serta tant
際際滷 ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Dokumen tersebut membahas perkembangan sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia selama dua dekade terakhir, yang antara lain mencakup perubahan undang-undang, ruang lingkup pelanggaran yang diatur, sanksi yang diberikan, dan kelembagaan yang menangani pemilu. Terdapat berbagai upaya perbaikan namun masih tersisa beberapa permasalahan seperti dominasi pendekatan sanksi pidana, keruwetan sistem penegakannya, keterbatasan
1. Kajian ini membahas penerapan larangan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara dan petahana selama proses pemilihan kepala daerah berdasarkan Pasal 71 UU No 1 Tahun 2015.
2. Terdapat beberapa persoalan hukum terkait ruang lingkup subyek hukum, definisi penggantian pejabat, dan unsur menguntungkan/merugikan.
3. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan kembali elemen pelang
Buku ini berisi laporan hasil penelitian terkait peran politik perempuan yang masih belum maksimal karena beberapa faktor penyebabnya, seperti faktor kultur-ideologi atau agama.
Setidaknya ada 3 aspek tujuan dari kajian dan penelitian ini sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi isu kritis umat beragama di Indonesia terhadap peran politik perempuan terkait dengan partisipasi dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, mengidentifikasi dinamika pola aksi kelembagaan dan individu berbasis ormas keagamaan dalam upaya menuju kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pemberdayaan peran dan hak politik perempuan. Dan ketiga, melakukan pemetaan potensi dan kendala atas peran politik perempuan berbasis ormas keagamaan di Indonesia dalam rangka peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada Pemilu 2009.
Paska reformasi 1998, kelembagaan penyelenggara pemilu telah mengalami evolusi yang dinamis. Kerangka hukum pemilu mempengaruhi dinamika perkembangan organisasi penyelenggara pemilu dan tantangan-tantangan yang dihadapinya.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penelitian sosial sebagai proses untuk mempelajari masalah sosial secara logis dan sistematis.
2. Terdapat berbagai sumber pengetahuan yang dibahas seperti tradisi, otoritas, dan pengetahuan ilmiah.
3. Dokumen tersebut juga membedah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif serta tahapan-
slide ini mengcapture pemikiran Hans Kelsen tentang hubungan antara hukum dan moral, sebuah perdebatan yang selalu hangat diperbincangkan di antara pakar hukum
Dokumen tersebut membahas sejarah dan metode pengawasan pemilu di Indonesia, termasuk perbedaan antara pemantauan dan pengawasan pemilu, dinamika pengawasan pemilu di Indonesia dari masa ke masa, tantangan dan kendala pengawasan pemilu, serta tujuan pengawasan pemilu.
slide singkat ini menjelaskan tentang posisi kelembagaan pengawas pemilihan di Aceh, dengan memperbandingkan antara UU Pemilu, UU PA dan UU Pemerintahan Daerah
Bawaslu tidak berwenang melakukan penyitaan barang bukti melainkan hanya dapat melakukan kajian dan meneruskan kasus ke penyidik apabila terpenuhi unsur pidana pemilu. Jika menemukan dugaan pelanggaran pidana pemilu, pengawas pemilu sebaiknya berkoordinasi dengan penyidik untuk melakukan penyitaan barang bukti.
Revisi UU MD3 mengandung beberapa sisi positif dan negatif. Positifnya adalah pengembalian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara untuk mengawasi keuangan negara, dan perluasan tugas Badan Legislasi DPR untuk meningkatkan kualitas legislasi. Negatifnya adalah perubahan pasal pemanggilan paksa yang memperluas subjek panggilan tanpa batasan yang jelas, dan penambahan kewenangan DPR dalam menyandera tanpa me
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaAhsanul Minan
油
UU Nomor 12 Tahun 2011 menggantikan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan memperbaiki ketentuan sebelumnya. Dokumen ini membahas latar belakang digantikannya UU tersebut serta asas-asas pembentukan peraturan yang baik menurut para ahli hukum.
Teks tersebut membahas tentang perlindungan atas kesetaraan hak suara pemilih dalam sistem penghitungan suara pada Pemilu 2009 di Indonesia. Secara garis besar, teks menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan metodologi penelitian yang akan digunakan untuk mengkaji implikasi sistem penghitungan suara versi Mahkamah Konstitusi terhadap kesetaraan nilai suara pemilih."
UU Pemilu nomor 7/2017 membawa banyak perubahan penting, namun juga masih menyisakan beberapa permasalahan.
際際滷 ini menjelaskan secara singkat hal tersebut, dan diharapkan bermanfaat bagi aktifis partai, pengamat, masyarakat
Standard pengawasan pungut hitung PemiluAhsanul Minan
油
Tiga tahapan krusial dalam pemilihan kepala daerah adalah pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara. Akurasi daftar pemilih dan ketersediaan logistik penting untuk memastikan hak konstitusional warga negara terpenuhi. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup pengawasan yang perlu dilakukan di setiap tahapan untuk mencegah potensi pelanggaran.
Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 M, meskipun ada kontroversi mengenai waktu dan metode penyebarannya. Sejak itu, hukum Islam berkembang di Indonesia dan diterapkan dalam berbagai tingkatan, dari hukum sosial komunitas hingga hukum positif kerajaan. Pada masa Orde Baru, hukum Islam diakui secara resmi dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam dan pengadilan agama. Namun demik
4. Photo Credit: Antara
4
Manfaat Penggunaan
Sistem IT dalam Pemilu
Meningkatkan kecepatan dalam administrasi pemilu
(termasuk publikasi hasil pemilu). Prinsip cepat ini salah
satu prinsip penting dalam pemilu, untuk mencegah
terjadinya manipulasi, serta memberikan kesempatan
kepada para pihak untuk mengajukan gugatan hukum jika
merasa terdapat pelanggaran
Meningkatkan aksesibilitas proses dan hasil pemilu,
sehingga lebih transparan. Masyarakat akan lebih mudah
memantau proses dan hasil pemilu
Meningkatkan akuntabilitas proses dan hasil pemilu.
Meningkatkan legitimasi hasil pemilu
5. Kelebihan Pengawasan
Berbasis IT
5
Mempermudah
pengawasan
Pengawas Pemilu maupun
relawan pengawas partisipatif
dapat secara lebih mudah
mendokumentasikan dan
melaporkan dugaan pelanggaran
pemilu
Dampak positifnya dapat menarik
minat masyarakat untuk terlibat
dalam pengawasan partisipatif
Cost-Effectiveness
Lebih murah bagi lembaga
pengawas pemilu
Lebih murah bagi masyarakat
untuk melaporkan hasil
pengawasan dan dugaan
pelanggaran pemilu, tidak harus
mengeluarkan biaya transportasi
untuk mendatangi kantor
pengawas pemilu
Lebih Cepat
Pengawasan pemilu dengan
memanfaatkan aplikasi berbasis
IT akan dapat mempercepat
proses penanganan dugaan
pelanggaran pemilu
Kecepatan dalam proses
pelaporan dan penanganan
pelanggaran pemilu ini akan
dapat mencegah kemungkinan
kasus kedaluarsa (yang sering
terjadi selama ini)
6. CRITICAL ISSUES DI
INTERNAL BAWASLU
Perlunya penyesuaian dalam strategi dan metode
capacity building aparatur pengawas pemilu
Perlunya diversifikasi instrumen pengawasan
berbasis teknologi informasi
Perlunya penyesuaian cara pandang (perspektif),
cara berpikir (mindset) dan cara bertindak yang
ramah terhadap penggunaan aplikasi IT dalam
pengawasan pemilu.
Perlu penyesuaian dalam sosialisasi pengawasan
partisipatif untuk menggunakan pengawasan
berbasis IT
6
7. PRINSIP-PRINSIP DALAM
DIVERSIFIKASI INSTRUMEN
PENGAWASAN
Aplikasi perlu lebih user-friendly, mudah
dipergunakan, menarik (eye-catching), namun
tetap sesuai dengan pra-syarat pelaporan
pelanggaran.
Instrumen pengawasan berbasis IT perlu
didesain agar dapat terintegrasi antar sistem,
dengan variasi model pemanfaatan data yang
beragam, tidak hanya datanya dimanfaatkan
untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran,
tetapi juga untuk kepentingan riset, penyusunan
program dan anggaran, dan lain-lain 7
8. Adaptasi Internal Bawaslu
PENYESUAIAN MINDSET, TATA
LAKSANA, DAN BUDAYA KERJA
Digitalisasi pengawasan pemilu tidak hanya
memerlukan diversifikasi instrumen pengawasan
berbasis IT, tetapi juga memerlukan penyesuian
mindset, tata laksana dan budaya kerja.
Penyesuaian ini harus dikembangkan melalui
program pelatihan yang telah mengadopsi dan
mengadaptasi perkembangan/perubahan tersebut.
8