Dokumen tersebut membahas pengawasan dana kampanye pemilu dalam 3 kalimat: Ia menjelaskan pentingnya pengawasan dana kampanye untuk memastikan proses pemilu yang adil dan mencegah korupsi, serta merekomendasikan strategi pengawasan berupa monitoring berkala dan audit sumbangan berdasarkan perubahan peraturan terbaru.
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017Ahsanul Minan
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang modus politisasi birokrasi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu oleh calon incumbent dan partai penguasa daerah. Terdapat berbagai aturan yang melarang tindakan tersebut namun seringkali sulit dilacak dan dibuktikan. Diperlukan kerja sama antar lembaga pengawas untuk mengawal pelaksanaan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran.
Dokumen tersebut membahas tentang reformasi pembiayaan partai politik yang meliputi sumber pendanaan partai, belanja partai, model pengelolaan dana yang masih bersifat personal, dan perlunya reformasi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai."
Dokumen tersebut membahas survei pendapat publik mengenai pemerintahan SBY-Budiono, DPR-RI, elektabilitas partai politik dan calon presiden menjelang pemilu 2014. Dokumen ini menjelaskan latar belakang survei, variabel elektabilitas dan popularitas, empat strategi publisitas politik, tujuan survei, dan beberapa tahap respon pemilih terhadap stimulasi media dan kampanye politik.
Tiga faktor menyebabkan biaya capres makin mahal: perubahan model kampanye menjadi langsung, pengaruh iklan televisi yang luas, dan pergeseran politik menjadi lebih personal. Biaya politik yang tinggi berujung pada korporatokrasi dan kepentingan rakyat terpinggirkan. Sistem politik Islam yaitu khilafah diyakini dapat mengatasi masalah ini.
Dokumen tersebut merangkum biografi singkat Achmad Rozi El Eroy dan pengalamannya dalam berbagai organisasi. Dokumen juga memberikan tips mengenai perencanaan kampanye caleg, termasuk merancang strategi, menentukan metode, dan mengatur sumber daya untuk kampanye.
Pemanfaatan Komunikasi Pemasaran Terpadu Untuk Meningkatkan Elektabilitas Par...Muhammad Arief
Ìý
Penerapan Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam Partai Nasional Demokrat untuk meningkatkan elektabilitas. KPT digunakan untuk memberikan efek komunikasi maksimal kepada target sasaran melalui berbagai kanal seperti iklan dan hubungan masyarakat. Tujuannya meningkatkan pengetahuan, sikap, dan dukungan terhadap partai.
Kajian laporan awal dana kampanye pemilu 2014 partai politik di ntbantipolitikuang
Ìý
Kajian Laporan awal dana kampanye partai politik di NTB.
The analysis of the first campaigne budget report of political parties in West Nusa Tenggara at General Election 2014.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang perkembangan partai politik di Indonesia pasca reformasi, definisi partai politik, fungsi-fungsi partai politik, dan hubungan antara partai politik dengan komunikasi politik melalui kegiatan kampanye. Dokumen ini juga menjelaskan faktor-faktor penunjang keberhasilan suatu kampanye seperti monopolizasi pesan, penyaluran sikap, pendukung komunikasi interpersonal, koneksi pribadi, dan penciptaan pendapat
(PPT) PEMBENTUKAN KAMPUNG ANTI POLITIK UANG DAN HOAKS-1.pptxAhmad371679
Ìý
Dokumen tersebut membahas proposal program Kampung Anti Politik Uang dan Anti Hoaks yang bertujuan mencegah praktik politik uang dan hoaks pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bone Bolango. Program ini akan melibatkan pemerintah daerah dan LSM untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan transparansi melalui sosialisasi, pengawasan, dan mekanisme pelaporan pelanggaran.
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAhsanul Minan
Ìý
Open data dan transparansi merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan good governance. Untuk mengupayakannya, diperlukan upaya promosi dan advokasi. Keduanya akan memerlukan kemampuan analisa stakeholder. Bagaimana carny?
Dokumen tersebut membahas pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan sistem demokrasi dan kontrol rakyat atas pemerintah, serta meningkatkan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu dan kepercayaan masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan jenis informasi publik penting terkait pemilu dan pesertanya yang perlu diterbitkan, serta tant
ºÝºÝߣ ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Dokumen tersebut membahas perkembangan sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia selama dua dekade terakhir, yang antara lain mencakup perubahan undang-undang, ruang lingkup pelanggaran yang diatur, sanksi yang diberikan, dan kelembagaan yang menangani pemilu. Terdapat berbagai upaya perbaikan namun masih tersisa beberapa permasalahan seperti dominasi pendekatan sanksi pidana, keruwetan sistem penegakannya, keterbatasan
More Related Content
Similar to Dana kampanye pemilu serentak 2019 (17)
Dokumen tersebut membahas tentang reformasi pembiayaan partai politik yang meliputi sumber pendanaan partai, belanja partai, model pengelolaan dana yang masih bersifat personal, dan perlunya reformasi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai."
Dokumen tersebut membahas survei pendapat publik mengenai pemerintahan SBY-Budiono, DPR-RI, elektabilitas partai politik dan calon presiden menjelang pemilu 2014. Dokumen ini menjelaskan latar belakang survei, variabel elektabilitas dan popularitas, empat strategi publisitas politik, tujuan survei, dan beberapa tahap respon pemilih terhadap stimulasi media dan kampanye politik.
Tiga faktor menyebabkan biaya capres makin mahal: perubahan model kampanye menjadi langsung, pengaruh iklan televisi yang luas, dan pergeseran politik menjadi lebih personal. Biaya politik yang tinggi berujung pada korporatokrasi dan kepentingan rakyat terpinggirkan. Sistem politik Islam yaitu khilafah diyakini dapat mengatasi masalah ini.
Dokumen tersebut merangkum biografi singkat Achmad Rozi El Eroy dan pengalamannya dalam berbagai organisasi. Dokumen juga memberikan tips mengenai perencanaan kampanye caleg, termasuk merancang strategi, menentukan metode, dan mengatur sumber daya untuk kampanye.
Pemanfaatan Komunikasi Pemasaran Terpadu Untuk Meningkatkan Elektabilitas Par...Muhammad Arief
Ìý
Penerapan Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam Partai Nasional Demokrat untuk meningkatkan elektabilitas. KPT digunakan untuk memberikan efek komunikasi maksimal kepada target sasaran melalui berbagai kanal seperti iklan dan hubungan masyarakat. Tujuannya meningkatkan pengetahuan, sikap, dan dukungan terhadap partai.
Kajian laporan awal dana kampanye pemilu 2014 partai politik di ntbantipolitikuang
Ìý
Kajian Laporan awal dana kampanye partai politik di NTB.
The analysis of the first campaigne budget report of political parties in West Nusa Tenggara at General Election 2014.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang perkembangan partai politik di Indonesia pasca reformasi, definisi partai politik, fungsi-fungsi partai politik, dan hubungan antara partai politik dengan komunikasi politik melalui kegiatan kampanye. Dokumen ini juga menjelaskan faktor-faktor penunjang keberhasilan suatu kampanye seperti monopolizasi pesan, penyaluran sikap, pendukung komunikasi interpersonal, koneksi pribadi, dan penciptaan pendapat
(PPT) PEMBENTUKAN KAMPUNG ANTI POLITIK UANG DAN HOAKS-1.pptxAhmad371679
Ìý
Dokumen tersebut membahas proposal program Kampung Anti Politik Uang dan Anti Hoaks yang bertujuan mencegah praktik politik uang dan hoaks pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bone Bolango. Program ini akan melibatkan pemerintah daerah dan LSM untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan transparansi melalui sosialisasi, pengawasan, dan mekanisme pelaporan pelanggaran.
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAhsanul Minan
Ìý
Open data dan transparansi merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan good governance. Untuk mengupayakannya, diperlukan upaya promosi dan advokasi. Keduanya akan memerlukan kemampuan analisa stakeholder. Bagaimana carny?
Dokumen tersebut membahas pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan sistem demokrasi dan kontrol rakyat atas pemerintah, serta meningkatkan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu dan kepercayaan masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan jenis informasi publik penting terkait pemilu dan pesertanya yang perlu diterbitkan, serta tant
ºÝºÝߣ ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Dokumen tersebut membahas perkembangan sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia selama dua dekade terakhir, yang antara lain mencakup perubahan undang-undang, ruang lingkup pelanggaran yang diatur, sanksi yang diberikan, dan kelembagaan yang menangani pemilu. Terdapat berbagai upaya perbaikan namun masih tersisa beberapa permasalahan seperti dominasi pendekatan sanksi pidana, keruwetan sistem penegakannya, keterbatasan
1. Kajian ini membahas penerapan larangan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara dan petahana selama proses pemilihan kepala daerah berdasarkan Pasal 71 UU No 1 Tahun 2015.
2. Terdapat beberapa persoalan hukum terkait ruang lingkup subyek hukum, definisi penggantian pejabat, dan unsur menguntungkan/merugikan.
3. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan kembali elemen pelang
Buku ini berisi laporan hasil penelitian terkait peran politik perempuan yang masih belum maksimal karena beberapa faktor penyebabnya, seperti faktor kultur-ideologi atau agama.
Setidaknya ada 3 aspek tujuan dari kajian dan penelitian ini sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi isu kritis umat beragama di Indonesia terhadap peran politik perempuan terkait dengan partisipasi dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, mengidentifikasi dinamika pola aksi kelembagaan dan individu berbasis ormas keagamaan dalam upaya menuju kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pemberdayaan peran dan hak politik perempuan. Dan ketiga, melakukan pemetaan potensi dan kendala atas peran politik perempuan berbasis ormas keagamaan di Indonesia dalam rangka peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada Pemilu 2009.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
Paska reformasi 1998, kelembagaan penyelenggara pemilu telah mengalami evolusi yang dinamis. Kerangka hukum pemilu mempengaruhi dinamika perkembangan organisasi penyelenggara pemilu dan tantangan-tantangan yang dihadapinya.
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Ìý
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penelitian sosial sebagai proses untuk mempelajari masalah sosial secara logis dan sistematis.
2. Terdapat berbagai sumber pengetahuan yang dibahas seperti tradisi, otoritas, dan pengetahuan ilmiah.
3. Dokumen tersebut juga membedah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif serta tahapan-
slide ini mengcapture pemikiran Hans Kelsen tentang hubungan antara hukum dan moral, sebuah perdebatan yang selalu hangat diperbincangkan di antara pakar hukum
Dokumen tersebut membahas sejarah dan metode pengawasan pemilu di Indonesia, termasuk perbedaan antara pemantauan dan pengawasan pemilu, dinamika pengawasan pemilu di Indonesia dari masa ke masa, tantangan dan kendala pengawasan pemilu, serta tujuan pengawasan pemilu.
slide singkat ini menjelaskan tentang posisi kelembagaan pengawas pemilihan di Aceh, dengan memperbandingkan antara UU Pemilu, UU PA dan UU Pemerintahan Daerah
Bawaslu tidak berwenang melakukan penyitaan barang bukti melainkan hanya dapat melakukan kajian dan meneruskan kasus ke penyidik apabila terpenuhi unsur pidana pemilu. Jika menemukan dugaan pelanggaran pidana pemilu, pengawas pemilu sebaiknya berkoordinasi dengan penyidik untuk melakukan penyitaan barang bukti.
Revisi UU MD3 mengandung beberapa sisi positif dan negatif. Positifnya adalah pengembalian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara untuk mengawasi keuangan negara, dan perluasan tugas Badan Legislasi DPR untuk meningkatkan kualitas legislasi. Negatifnya adalah perubahan pasal pemanggilan paksa yang memperluas subjek panggilan tanpa batasan yang jelas, dan penambahan kewenangan DPR dalam menyandera tanpa me
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaAhsanul Minan
Ìý
UU Nomor 12 Tahun 2011 menggantikan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan memperbaiki ketentuan sebelumnya. Dokumen ini membahas latar belakang digantikannya UU tersebut serta asas-asas pembentukan peraturan yang baik menurut para ahli hukum.
Teks tersebut membahas tentang perlindungan atas kesetaraan hak suara pemilih dalam sistem penghitungan suara pada Pemilu 2009 di Indonesia. Secara garis besar, teks menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan metodologi penelitian yang akan digunakan untuk mengkaji implikasi sistem penghitungan suara versi Mahkamah Konstitusi terhadap kesetaraan nilai suara pemilih."
1. Dana Kampanye Pemilu
Serentak 2019
Ahsanul Minan
Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Disampaikan dalam acara FGD Analisis Dana Kampanye Pemilu 2019, Bawaslu RI, Jakarta, 7 Mei 2019
2. PERBANDINGAN SUMBANGAN
JOKOWI-KMA
• Mengandalkan dana pihak ketiga, tidak ada kontribusi dana dari paslon
• Kelompok bisnis menjadi penopang utama dana kampanye (gabungan
= 83%). Rawan terhadap kemungkinan terjadinya kooptasi.
• Sebagai calon inkumben, postur sumbangan dana kampanye 01
memperkuat teori incumbency (bahwa inkumben lebih menarik minat
penyumbang)
PRABOWO-SANDI
• Mengandalkan dana internal paslon (91%). Namun jumlah dana yang
dilaporkan ini sangat jauh lebih kecil dari info yang beredar di media
massa sebelumnya.
• Pernah menggalang donasi publik, namun hanya mampu
mengumpulkan 9 milyar (kalah jauh dengan sumbangan perseorangan
di kubu 01 yang mencapai 20 milyar.
Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr.
(H.C) KH. Ma'ruf Amin
Paslon Parpol/Gabungan Parpol
Perseorangan Kelompok
Usaha non Pemerintah
H. Prabowo Subianto - H. Sandiaga
Salahuddin Uno
Paslon Parpol/Gabungan Parpol
Perseorangan Kelompok
Usaha non Pemerintah
3. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Pertemuan Terbatas
Pertemuan Tatap Muka
Iklan di Media Massa
APK
Penyebaran Bahan Kampanye
Rapat Umum
Lain-Lain
Pembelian Kendaraan
Pembelian Peralatan
Lain
PERBANDINGAN LAPORAN BELANJA KAMPANYE
Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr.
(H.C) KH. Ma'ruf Amin
H. Prabowo Subianto - H. Sandiaga Salahuddin Uno
PENELUSURAN LANJUTAN...
• PERLU profiling penyumbang masing-masing paslon, terutama dari unsur kelompok dan perusahaan.
• Tracking terhadap kemungkinan adanya sumbangan fiktif, sumbangan ilegal, dll.
• Perlu tracking kebenaran laporan belanja kampanye, terutama melalui iklan media massa. (Note; belanja iklan yang dilaporkan paslon 02 sangat kecil)
4. POTRET
• Caleg masih mendominasi sebagai penopang biaya kampanye, fenomena ini merata di seluruh partai.
• Nasdem dan Perindo yang dimiliki oleh konglomerat media, tercatat menjadi partai penyumbang terbesar. Sedangkan partai penyumbang terkecil adalah PKPI
dan PKB (dibandingkan dengan pemilu 2014 institusi PKB menjadi partai penyumbang terbesar (secara proporsi) dalam dana kampanye).
• Sumbangan perusahaan tercatat masuk ke PKB, PSI, dan sebagian kecil ke Nasdem dan Golkar. Hal ini menunjukkan fenomena yang ganjil, karena PKB merupakan
partai menengah, dan PSI merupakan partai baru. Sedangkan partai besar dan partai penguasa tidak tercatat menerima sumbangan dari perusahaan.
5. POTRET
• Selaras dengan fakta bahwa Caleg mendominasi sebagai penopang biaya kampanye, tercermin dalam model belanja kampanye yang didominasi oleh
belanja jasa dalam bentuk kampanye Caleg.
• PSI sebagai partai baru sangat agressif dalam berkampanye di media massa dengan menghabiskan 20 milyar, sedikit di bawah Nasdem yang
menghabiskan 29 milyar. Anehnya, Perindo yang telah sejak awal berkampanye di media massa (terutama di tv) justru melaporkan nihil.
6. KOMENTAR UMUM
• Dalam laporan penerimaan dana kampanye (baik Pilpres maupun
pileg), perlu dilakukan pendalaman terkait dengan sumbangan dari
pihak ketiga (perusahaan atau kelompok), untuk menguji kebenaran
laporan tersebut.
• Kontribusi sumbangan pihak ketiga (perusahaan dan kelompok)
yang sangat besar kepada Paslon 01 perlu dicermati, terkait potensi
dampak politiknya.
• Potensi masalah dan pelanggaran dalam dana kampanye pemilu
2019, polanya masih mirip dengan pemilu 2014, sehingga pengawas
pemilu perlu membuka kembali file pengawasan yang lama. Praktek
pemilu serentak tidak terlihat berpengaruh/mengubah secara
signifikan terhadap model belanja kampanye (merujuk pada LPPDK)