際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
Hukum dan Moral
Menurut Hans Kelsen
Ahsanul Minan
NPM : 1806158966
Apa itu Moral?
Moral adalah tatanan sosial yang
mengatur tentang perilaku yang harus
dilakukan atau dilarang untuk
dilakukan oleh seseorang.
Ilmu yang mempelajari tentang moral
disebut dengan ilmu etika, meskipun
dalam prakteknya kedua terminologi ini
sering dipertukarkan
Apakah hukum harus selalu
selaras dengan moral (dan juga
keadilan) ?
Apakah jika hukum tidak selaras
dengan moral (dan juga keadilan)
berarti hukum tidak valid ?
Kontroversi Publik
Moral memiliki 3 keterbatasan:
Moral hanya
sekumpulan norma
sosial yang tidak
memiliki perangkat
sanksi yang bersifat
koersif. Sanksi dalam
norma moral hanya
berupa persetujuan
atau ketidaksetujuan
terhadap
tindakan/perilaku
yang melanggar
norma moral.
Moral berangkat dari
nilai yang berasal dari
keyakinan keagamaan
dan dari kekuasaan
ilahiyah sehingga tidak
dapat diuji validitasnya.
Kebenaran moral akan
sangat rentan ketika
diperhadapkan dengan
moral lain yang
bersumber dari
keyakinan agama
lainnya.
Norma moral sangat
dipengaruhi oleh ruang
dan waktu. Nilai moral
yang diyakini dan
dipraktekkan oleh
sebuah komunitas di
suatu waktu, akan
berbeda dengan nilai
moral yang diyakini dan
dipraktekkan oleh
komunitas di tempat dan
waktu lainnya, sehingga
dengan demikian nilai
moral memiliki tingkat
relativitas yang tinggi.
Dampak Keterbatasan Moral terhadap
Hubungannya dengan Hukum
Hukum tidak sama
dengan moral.
Moral tidak bersifat
koersif, sedangkan
hukum bersifat
koersif.
Menyamakan hukum
dengan moral
merupakan
pandangan yang
tidak tepat, dan
mereduksi nilai
hukum itu sendiri
Hukum tidak bisa diuji validitasnya
berdasarkan moral
Moral dibangun salah
satunya bersumber
dari keyakinan
keagamaan, yang
tidak dapat diuji
secara ilmiah
Moral sebagai norma
sosial dipengaruhi
oleh ruang dan
waktu, sehingga
bersifat relatif
Catatan Terhadap Penjelasan Kelsen
Penjelasan Kelsen melalui teori hukum murni mengenai hubungan
antara moral dan hukum ini sangat penting terutama untuk
mendudukkan masalah yang seringkali muncul dalam masyarakat yang
menganggap bahwa hukum haruslah selaras dengan moral, padahal
moral memiliki validitas yang relatif.
Bahwa norma hukum memiliki kesamaan dengan norma moral, hal itu
diakui oleh Kelsen, karena menurutnya, keduanya sama-sama mengatur
tentang perilaku manusia. Namun dalam hal isi (content) maka hukum
tidak sama dengan moral, melainkan hukum lebih dari sekedar moral dan
harus melampaui moral yang validitasnya bersifat relatif.
Namun demikian, terdapat sebuah kelemahan dari penjelasan Kelsen,
ketika dia menegaskan tentang relatifitas norma moral yang dipengaruhi
oleh ruang, waktu, dan keyakinan keagamaan manusia, pada saat yang
sama dia tidak menjelaskan tentang kemungkinan bahwa norma hukum
juga dipengaruhi oleh ruang dan waktu yang (juga) dapat mempengaruhi
validitasnya. Sebuah norma hukum yang berlaku, dalam perjalanannya
dapat juga berkurang atau bahkan hilang validitasnya seiring perubahan
waktu, ruang dan keyakinan manusia.

More Related Content

What's hot (20)

4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan
HIMA KS FISIP UNPAD
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
Sigit Riono
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Vallen Hoven
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan TinggiPendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Ahmad Dahlan University
Sosiologi hukum
Sosiologi hukumSosiologi hukum
Sosiologi hukum
Meehawk
Pengertian syariah dan ruang lingkup syariah
Pengertian syariah dan ruang lingkup syariahPengertian syariah dan ruang lingkup syariah
Pengertian syariah dan ruang lingkup syariah
Ade Pratama
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
aishkhuw fillah
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusi
byunbella
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikKekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Wandi Suhardi
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
yudikrismen1
Hukum Keluarga
Hukum Keluarga Hukum Keluarga
Hukum Keluarga
Muhamad Yogi
Sejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesiaSejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesia
ocirtsa
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
Puspa Bunga
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi HukumMakalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Fenti Anita Sari
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Shelly Selviana
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana...
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana...Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana...
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana...
Fitri Ayu Kusuma Wijayanti
Presentasi terorisme
Presentasi terorismePresentasi terorisme
Presentasi terorisme
adi setyawan
5 (lima) dalil filsafat hukum
5 (lima) dalil filsafat hukum5 (lima) dalil filsafat hukum
5 (lima) dalil filsafat hukum
Kau Hatiku
Politik identitas dan Nasionalisme
Politik identitas dan NasionalismePolitik identitas dan Nasionalisme
Politik identitas dan Nasionalisme
Lestari Moerdijat
Hukum Pidana
Hukum PidanaHukum Pidana
Hukum Pidana
Muhamad Yogi
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan
HIMA KS FISIP UNPAD
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Vallen Hoven
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan TinggiPendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Ahmad Dahlan University
Sosiologi hukum
Sosiologi hukumSosiologi hukum
Sosiologi hukum
Meehawk
Pengertian syariah dan ruang lingkup syariah
Pengertian syariah dan ruang lingkup syariahPengertian syariah dan ruang lingkup syariah
Pengertian syariah dan ruang lingkup syariah
Ade Pratama
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
aishkhuw fillah
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusi
byunbella
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikKekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Wandi Suhardi
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
yudikrismen1
Hukum Keluarga
Hukum Keluarga Hukum Keluarga
Hukum Keluarga
Muhamad Yogi
Sejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesiaSejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesia
ocirtsa
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
Puspa Bunga
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi HukumMakalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Fenti Anita Sari
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Shelly Selviana
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana...
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana...Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana...
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana...
Fitri Ayu Kusuma Wijayanti
Presentasi terorisme
Presentasi terorismePresentasi terorisme
Presentasi terorisme
adi setyawan
5 (lima) dalil filsafat hukum
5 (lima) dalil filsafat hukum5 (lima) dalil filsafat hukum
5 (lima) dalil filsafat hukum
Kau Hatiku
Politik identitas dan Nasionalisme
Politik identitas dan NasionalismePolitik identitas dan Nasionalisme
Politik identitas dan Nasionalisme
Lestari Moerdijat

Similar to Hans Kelsen: Law & Moral (20)

Resume buku paradigma rasional dalam ilmu hukum. (tugas filsafat)
Resume buku paradigma rasional dalam ilmu hukum. (tugas filsafat)Resume buku paradigma rasional dalam ilmu hukum. (tugas filsafat)
Resume buku paradigma rasional dalam ilmu hukum. (tugas filsafat)
Dicky Arumawan
Presentation 11
Presentation 11Presentation 11
Presentation 11
suningrat suning
Etika bisnis dan informasi teori etika
Etika bisnis dan informasi  teori etikaEtika bisnis dan informasi  teori etika
Etika bisnis dan informasi teori etika
Harisno Al-anshori
Rumusan konsep asas moral
Rumusan konsep asas moralRumusan konsep asas moral
Rumusan konsep asas moral
Johnson Choo
ARTIKEL BACAAN muhammad kardawi.docx
ARTIKEL BACAAN muhammad kardawi.docxARTIKEL BACAAN muhammad kardawi.docx
ARTIKEL BACAAN muhammad kardawi.docx
Stranger605781
Ilmu Sosial Dasar_Kelompok 5_20241106_040545_0000.pptx
Ilmu Sosial Dasar_Kelompok 5_20241106_040545_0000.pptxIlmu Sosial Dasar_Kelompok 5_20241106_040545_0000.pptx
Ilmu Sosial Dasar_Kelompok 5_20241106_040545_0000.pptx
riandasapitralubis23
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
ahmad sururi
Manusia, Nilai, Moral & Hukum.pptx
Manusia, Nilai, Moral & Hukum.pptxManusia, Nilai, Moral & Hukum.pptx
Manusia, Nilai, Moral & Hukum.pptx
LianaSyaras
NORMA SOSIAL (untuk mata pelajaran sosiologi)
NORMA SOSIAL (untuk mata pelajaran sosiologi)NORMA SOSIAL (untuk mata pelajaran sosiologi)
NORMA SOSIAL (untuk mata pelajaran sosiologi)
Airlangga University , Indonesia
Konsep asas moral
Konsep asas moralKonsep asas moral
Konsep asas moral
Sucram Suna
bahan-kuliah-pengantar-ilmu-hukum.widyatamappt
bahan-kuliah-pengantar-ilmu-hukum.widyatamapptbahan-kuliah-pengantar-ilmu-hukum.widyatamappt
bahan-kuliah-pengantar-ilmu-hukum.widyatamappt
ypmwsbs215
kelompok 7 Tugas Pengantar Filsafat Hukum.pdf
kelompok 7 Tugas Pengantar Filsafat Hukum.pdfkelompok 7 Tugas Pengantar Filsafat Hukum.pdf
kelompok 7 Tugas Pengantar Filsafat Hukum.pdf
cintriawindyseptiana
04 hub manusia,masy,norma dg hukum
04 hub manusia,masy,norma dg hukum04 hub manusia,masy,norma dg hukum
04 hub manusia,masy,norma dg hukum
mudanp.com
Etika etiket dan_moral_hukum_dalam_prakt
Etika etiket dan_moral_hukum_dalam_praktEtika etiket dan_moral_hukum_dalam_prakt
Etika etiket dan_moral_hukum_dalam_prakt
Mimi Mimi
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
dayurikaperdana19
Resume etika profesi
Resume etika profesiResume etika profesi
Resume etika profesi
Hisma Yuliet Abu Sopyan
Bab 3 teori teori etika
Bab 3 teori teori etikaBab 3 teori teori etika
Bab 3 teori teori etika
Andrew Yapvito
Moralitas
Moralitas Moralitas
Moralitas
yesica trs
Kel 4. (Etika, Moral, dan Akhlak pad).pptx
Kel 4. (Etika, Moral, dan Akhlak pad).pptxKel 4. (Etika, Moral, dan Akhlak pad).pptx
Kel 4. (Etika, Moral, dan Akhlak pad).pptx
ahmadfarchimaulana
Latar belakang
Latar belakangLatar belakang
Latar belakang
wisty yulia
Resume buku paradigma rasional dalam ilmu hukum. (tugas filsafat)
Resume buku paradigma rasional dalam ilmu hukum. (tugas filsafat)Resume buku paradigma rasional dalam ilmu hukum. (tugas filsafat)
Resume buku paradigma rasional dalam ilmu hukum. (tugas filsafat)
Dicky Arumawan
Etika bisnis dan informasi teori etika
Etika bisnis dan informasi  teori etikaEtika bisnis dan informasi  teori etika
Etika bisnis dan informasi teori etika
Harisno Al-anshori
Rumusan konsep asas moral
Rumusan konsep asas moralRumusan konsep asas moral
Rumusan konsep asas moral
Johnson Choo
ARTIKEL BACAAN muhammad kardawi.docx
ARTIKEL BACAAN muhammad kardawi.docxARTIKEL BACAAN muhammad kardawi.docx
ARTIKEL BACAAN muhammad kardawi.docx
Stranger605781
Ilmu Sosial Dasar_Kelompok 5_20241106_040545_0000.pptx
Ilmu Sosial Dasar_Kelompok 5_20241106_040545_0000.pptxIlmu Sosial Dasar_Kelompok 5_20241106_040545_0000.pptx
Ilmu Sosial Dasar_Kelompok 5_20241106_040545_0000.pptx
riandasapitralubis23
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
Pancasila sebagai etika politik (pertemuan 7)
ahmad sururi
Manusia, Nilai, Moral & Hukum.pptx
Manusia, Nilai, Moral & Hukum.pptxManusia, Nilai, Moral & Hukum.pptx
Manusia, Nilai, Moral & Hukum.pptx
LianaSyaras
Konsep asas moral
Konsep asas moralKonsep asas moral
Konsep asas moral
Sucram Suna
bahan-kuliah-pengantar-ilmu-hukum.widyatamappt
bahan-kuliah-pengantar-ilmu-hukum.widyatamapptbahan-kuliah-pengantar-ilmu-hukum.widyatamappt
bahan-kuliah-pengantar-ilmu-hukum.widyatamappt
ypmwsbs215
kelompok 7 Tugas Pengantar Filsafat Hukum.pdf
kelompok 7 Tugas Pengantar Filsafat Hukum.pdfkelompok 7 Tugas Pengantar Filsafat Hukum.pdf
kelompok 7 Tugas Pengantar Filsafat Hukum.pdf
cintriawindyseptiana
04 hub manusia,masy,norma dg hukum
04 hub manusia,masy,norma dg hukum04 hub manusia,masy,norma dg hukum
04 hub manusia,masy,norma dg hukum
mudanp.com
Etika etiket dan_moral_hukum_dalam_prakt
Etika etiket dan_moral_hukum_dalam_praktEtika etiket dan_moral_hukum_dalam_prakt
Etika etiket dan_moral_hukum_dalam_prakt
Mimi Mimi
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
dayurikaperdana19
Bab 3 teori teori etika
Bab 3 teori teori etikaBab 3 teori teori etika
Bab 3 teori teori etika
Andrew Yapvito
Kel 4. (Etika, Moral, dan Akhlak pad).pptx
Kel 4. (Etika, Moral, dan Akhlak pad).pptxKel 4. (Etika, Moral, dan Akhlak pad).pptx
Kel 4. (Etika, Moral, dan Akhlak pad).pptx
ahmadfarchimaulana
Latar belakang
Latar belakangLatar belakang
Latar belakang
wisty yulia

More from Ahsanul Minan (20)

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Ahsanul Minan
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
Ahsanul Minan
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Ahsanul Minan
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
Ahsanul Minan
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Ahsanul Minan
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Ahsanul Minan
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Ahsanul Minan
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
Ahsanul Minan
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Ahsanul Minan
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
Ahsanul Minan
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Ahsanul Minan
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Ahsanul Minan
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Ahsanul Minan
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
Ahsanul Minan
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
Ahsanul Minan
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Ahsanul Minan
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
Ahsanul Minan
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
Ahsanul Minan
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Ahsanul Minan
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
Ahsanul Minan
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Ahsanul Minan
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
Ahsanul Minan
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Ahsanul Minan
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
Ahsanul Minan
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Ahsanul Minan
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Ahsanul Minan
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Ahsanul Minan
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
Ahsanul Minan
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Ahsanul Minan
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
Ahsanul Minan
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Ahsanul Minan
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Ahsanul Minan
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Ahsanul Minan
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
Ahsanul Minan
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
Ahsanul Minan
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Ahsanul Minan
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
Ahsanul Minan
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
Ahsanul Minan
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Ahsanul Minan
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
Ahsanul Minan

Recently uploaded (8)

PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
mohgalihrakasiwi2002
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
gembeldarurat01
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
mohgalihrakasiwi2002
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
EnforceA Real Solution
Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdf
Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdfTindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdf
Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdf
CI kumparan
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdfSistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
CI kumparan
Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...
Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...
Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...
TrinurhayatiUINWalis
PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppt
PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.pptPPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppt
PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppt
a1011231229
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
mohgalihrakasiwi2002
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
gembeldarurat01
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
mohgalihrakasiwi2002
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
EnforceA Real Solution
Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdf
Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdfTindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdf
Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdf
CI kumparan
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdfSistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
CI kumparan
Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...
Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...
Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...
TrinurhayatiUINWalis
PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppt
PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.pptPPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppt
PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppt
a1011231229

Hans Kelsen: Law & Moral

  • 1. Hukum dan Moral Menurut Hans Kelsen Ahsanul Minan NPM : 1806158966
  • 2. Apa itu Moral? Moral adalah tatanan sosial yang mengatur tentang perilaku yang harus dilakukan atau dilarang untuk dilakukan oleh seseorang. Ilmu yang mempelajari tentang moral disebut dengan ilmu etika, meskipun dalam prakteknya kedua terminologi ini sering dipertukarkan
  • 3. Apakah hukum harus selalu selaras dengan moral (dan juga keadilan) ? Apakah jika hukum tidak selaras dengan moral (dan juga keadilan) berarti hukum tidak valid ? Kontroversi Publik
  • 4. Moral memiliki 3 keterbatasan: Moral hanya sekumpulan norma sosial yang tidak memiliki perangkat sanksi yang bersifat koersif. Sanksi dalam norma moral hanya berupa persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap tindakan/perilaku yang melanggar norma moral. Moral berangkat dari nilai yang berasal dari keyakinan keagamaan dan dari kekuasaan ilahiyah sehingga tidak dapat diuji validitasnya. Kebenaran moral akan sangat rentan ketika diperhadapkan dengan moral lain yang bersumber dari keyakinan agama lainnya. Norma moral sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Nilai moral yang diyakini dan dipraktekkan oleh sebuah komunitas di suatu waktu, akan berbeda dengan nilai moral yang diyakini dan dipraktekkan oleh komunitas di tempat dan waktu lainnya, sehingga dengan demikian nilai moral memiliki tingkat relativitas yang tinggi.
  • 5. Dampak Keterbatasan Moral terhadap Hubungannya dengan Hukum Hukum tidak sama dengan moral. Moral tidak bersifat koersif, sedangkan hukum bersifat koersif. Menyamakan hukum dengan moral merupakan pandangan yang tidak tepat, dan mereduksi nilai hukum itu sendiri Hukum tidak bisa diuji validitasnya berdasarkan moral Moral dibangun salah satunya bersumber dari keyakinan keagamaan, yang tidak dapat diuji secara ilmiah Moral sebagai norma sosial dipengaruhi oleh ruang dan waktu, sehingga bersifat relatif
  • 6. Catatan Terhadap Penjelasan Kelsen Penjelasan Kelsen melalui teori hukum murni mengenai hubungan antara moral dan hukum ini sangat penting terutama untuk mendudukkan masalah yang seringkali muncul dalam masyarakat yang menganggap bahwa hukum haruslah selaras dengan moral, padahal moral memiliki validitas yang relatif. Bahwa norma hukum memiliki kesamaan dengan norma moral, hal itu diakui oleh Kelsen, karena menurutnya, keduanya sama-sama mengatur tentang perilaku manusia. Namun dalam hal isi (content) maka hukum tidak sama dengan moral, melainkan hukum lebih dari sekedar moral dan harus melampaui moral yang validitasnya bersifat relatif. Namun demikian, terdapat sebuah kelemahan dari penjelasan Kelsen, ketika dia menegaskan tentang relatifitas norma moral yang dipengaruhi oleh ruang, waktu, dan keyakinan keagamaan manusia, pada saat yang sama dia tidak menjelaskan tentang kemungkinan bahwa norma hukum juga dipengaruhi oleh ruang dan waktu yang (juga) dapat mempengaruhi validitasnya. Sebuah norma hukum yang berlaku, dalam perjalanannya dapat juga berkurang atau bahkan hilang validitasnya seiring perubahan waktu, ruang dan keyakinan manusia.