際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
MEMBANGUN
KETERBUKAAN
INFORMASI
PEMILU
AHSANUL MINAN, MH
Disampaikan dalam acara Ngabuburit Pengawasan Partisipatif Tahun 2023
Selasa, 4 April 2023
APADANMENGAPAPERLU
KETERBUKAANINFORMASI?
1. Keterbukaan informasi adalah sebuah sistem yang mendorong seluruh badan publik
untuk membuka akses informasi terkait dengan pelayanan publik kepada
masyarakat.
2. Keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan bahwa negara yang menganut
sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan atas
negara dapat menjalankan kontrol atas pelaksanaan kekuasaan negara.
3. Kontrol rakyat ini dapat terlaksana dengan pra-syarat:
1) adanya pengaturan tentang sistem kontrol rakyat atas negara dan
pemerintahan (misalnya melalui pemilu, hak untuk berpartisipasi dalam
kegiatan politik dan pemerintahan, dll);
2) dijaminnya hak untuk mengakses informasi publik;
3) adanya kewajiban badan publik untuk membuka akses informasi kepada publik;
4) terbangunnya kemampuan rakyat dalam mengakses dan memanfaatkan data
publik.
Mandatdalam
Konstitusi
Pasal 28f
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia
 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi  Prinsip, PPID,
Komisi Informasi
 UU Pelayanan Publik  SIPP
 UU Administrasi Pemerintahan  Prinsip AP
 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum
3
Mandatdalam
Per-UU-an
PemiludanKeterbukaanInformasiPublik
Apamanfaatnya?
Keterbukaan informasi dalam
penyelenggaraan pemilu
bermanfaat untuk:
 Mendorong terwujudnya
akuntabilitas lembaga
penyelenggara pemilu
 Menyediakan informasi yang
diperlukan masyarakat dalam
menentukan pilihan politiknya
 Mendorong munculnya
kepercayaan dan legitimasi
masyarakat terhadap proses
dan hasil pemilu
Badan Publik
Keterbukaan
informasi dapat
mencegah munculnya
korupsi dan
maladministrasi, serta
dapat meningkatkan
kepercayaan publik
terhadap kinerja
Badan Publik
Masyarakat
(WNI)
Bagi masyarakat
(WNI), keterbukaan
informasi akan
mempermudah dalam
mengakses layanan
publik, menyediakan
bahan untuk
melakukan kontrol
terhadap jalannya
pemerintahan
Masyarakat non-
WNI
Keterbukaan
informasi bagi
masyarakat non-WNI
dapat meningkatkan
kepercayaan mereka,
dan menumbuhkan
minat investasi
4
Tantangan di
ranah Badan
Publik
 Awareness dan political will Badan
Publik masih lemah
 Masih banyak Badan Publik yang
tidak memahami substansi dan
arah UU Keterbukaan Informasi
 Belum tersedia insentif dan
disinsentif yang memadai
Tantangan di ranah
stakeholder utama
 Kinerja PPID masih
lemah
 Komisi Informasi belum
hadir di semua wilayah
Tantangan di
ranah Masyarakat
 Banyak yang belum
memahami hak-hak rakyat
terkait dengan keterbukaan
infromasi
 Skill dalam memanfaatkan
informasi publik masih kurang
ApaTantangandanHambatandalamImplementasiKeterbukaanInformasi?
5
6
DimanaPosisi
Indonesia?
The Global Open Data Index (GODI) is the annual global benchmark for publication of open
government data, run by the Open Knowledge Network. https://index.okfn.org/place/
Profil Parpol
 Visi-Misi-Program
 Profil Pengurus
Pusat dan Daerah
Profil Calon
 Capres-Cawapres
 Caleg
 Cakada
Janji
Kampanye
 Parpol
 Capres-cawapres,
caleg & Cakada
Laporan Dana
Kampanye
 Parpol
 Capres-cawapres,
caleg & Cakada
ApaSajaJenisInformasiPublikdalamPemiluyangPerludipublikasikan?
7
Terdapat beberapa jenis informasi penting dan krusial terkait dengan PESERTA PEMILU yang perlu dipublikasikan secara
terbuka kepada masyarakat:
Profil Penyelenggara
Pemilu
 Profil
penyelenggara
 LHKPN
Jadwal Tahapan
Pemilu
 Capres-Cawapres
 Caleg
 Cakada
Peraturan dan Keputusan
Penyelenggara Pemilu
 Daftar pemilih
 Hasil
penghitungan &
rekap suara
Laporan Hasil Audit Laporan
Dana Kampanye
 Parpol
 Capres-cawapres,
caleg & Cakada
ApaSajaJenisInformasiPublikdalamPemiluyangPerluDipublikasikan?
8
Terdapat beberapa jenis informasi penting dan krusial terkait dengan PENYELENGGARAAN PEMILU yang perlu
dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat:
Bagaimana
membudayakan
Accessto
Information?
Optimalisasi Kampanye
Kampanye perlu
dioptimalkan baik kepada
masyarakat maupun Badan
Publik
Memperkuat
kinerja PPID
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit.
Penegakan hukum
Penegakan Hukum dengan
mengkombinasikan
pendekatan hukum
administrasi dan pidana
Capacity Building
Memperkuat data
literacy dan utilization
of public
data/information
9
ApadanBagaimanaPeran
Masyarakatdalam
MemanfaatkanKeterbukaan
InformasiPemilu?
 Masyarakat dapat memanfaatkan informasi publik
terkait profil peserta pemilu sebagai sarana untuk
menilai dan menjatuhkan pilihan dalam pemilu
 Masyarakat dapat memanfaatkan informasi tentang
visi, misi dan janji kampanye sebagai sarana untuk
meminta akuntabilitas pejabat terpilih
 Masyarakat dapat memanfaatkan informasi laporan
dana kampanye sebagai sarana untuk mengkaji
fenomena trading of influence penyumbang dana
kampanye terhadap kebijakan pejabat terpilih
 Masyarakat dapat memanfaatkan informasi hasil
penghitungan suara untuk mengontrol akurasi &
validitas hasil pemilu.
10
THANKYOU
Ahsanul Minan
08111777116
minan@unusia.ac.id
www.ahsanulminan.webs.com
11

More Related Content

What's hot (20)

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Ahsanul Minan
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
FKP2B Cikarang
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptxISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
BawasluPacitan
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
WidhetaJD
Potensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updatedPotensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updated
Ahsanul Minan
Pemilu dan peran serta pemilih pemula
Pemilu dan peran serta pemilih pemulaPemilu dan peran serta pemilih pemula
Pemilu dan peran serta pemilih pemula
Bima Faqih
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukada
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukadaPenegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukada
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukada
Novita Pratiwi
Asas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baikAsas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baik
FKP2B Cikarang
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptxTahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
MudloafAde3
Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Wilayah ...
Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Wilayah ...Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Wilayah ...
Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Wilayah ...
DaengMudrikanNacong1
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
A-Dian Kec-
Netralitas ASN dalam pemiluuuuuuuuuuuuuuuuu 2024.pdf
Netralitas ASN dalam pemiluuuuuuuuuuuuuuuuu 2024.pdfNetralitas ASN dalam pemiluuuuuuuuuuuuuuuuu 2024.pdf
Netralitas ASN dalam pemiluuuuuuuuuuuuuuuuu 2024.pdf
RochmaHidayati2
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdfPENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
HaniefAbdillah
Modul advokasi kebijakan publik
Modul advokasi kebijakan publikModul advokasi kebijakan publik
Modul advokasi kebijakan publik
Mustika Aji
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi PublikBuku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik
LBH Masyarakat
Pengadaan tanah
Pengadaan tanah Pengadaan tanah
Pengadaan tanah
Adi T Wibowo
Panwaslu materi bimtek ptps 2018
Panwaslu materi bimtek ptps 2018Panwaslu materi bimtek ptps 2018
Panwaslu materi bimtek ptps 2018
Febriko Anwar
presentasi pemilu.pptx
presentasi pemilu.pptxpresentasi pemilu.pptx
presentasi pemilu.pptx
ADHY ARJUNA
Sosialisasi pemilih pemula
Sosialisasi pemilih pemulaSosialisasi pemilih pemula
Sosialisasi pemilih pemula
Chaidir Ayah Dhafin
PENGAWASAN PUNGUT HITUNG PTPS.pptx MATERI TENTANG PENGAWASAN PUNGUT HITUNG D...
PENGAWASAN PUNGUT HITUNG PTPS.pptx MATERI TENTANG PENGAWASAN  PUNGUT HITUNG D...PENGAWASAN PUNGUT HITUNG PTPS.pptx MATERI TENTANG PENGAWASAN  PUNGUT HITUNG D...
PENGAWASAN PUNGUT HITUNG PTPS.pptx MATERI TENTANG PENGAWASAN PUNGUT HITUNG D...
mialislamsutopati3
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Ahsanul Minan
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
FKP2B Cikarang
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptxISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
BawasluPacitan
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
WidhetaJD
Potensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updatedPotensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updated
Ahsanul Minan
Pemilu dan peran serta pemilih pemula
Pemilu dan peran serta pemilih pemulaPemilu dan peran serta pemilih pemula
Pemilu dan peran serta pemilih pemula
Bima Faqih
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukada
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukadaPenegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukada
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukada
Novita Pratiwi
Asas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baikAsas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baik
FKP2B Cikarang
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptxTahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
MudloafAde3
Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Wilayah ...
Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Wilayah ...Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Wilayah ...
Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Wilayah ...
DaengMudrikanNacong1
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
A-Dian Kec-
Netralitas ASN dalam pemiluuuuuuuuuuuuuuuuu 2024.pdf
Netralitas ASN dalam pemiluuuuuuuuuuuuuuuuu 2024.pdfNetralitas ASN dalam pemiluuuuuuuuuuuuuuuuu 2024.pdf
Netralitas ASN dalam pemiluuuuuuuuuuuuuuuuu 2024.pdf
RochmaHidayati2
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdfPENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
PENGUATAN SDM PERSIAPAN PEMILU 2024.pdf
HaniefAbdillah
Modul advokasi kebijakan publik
Modul advokasi kebijakan publikModul advokasi kebijakan publik
Modul advokasi kebijakan publik
Mustika Aji
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi PublikBuku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi Publik
LBH Masyarakat
Pengadaan tanah
Pengadaan tanah Pengadaan tanah
Pengadaan tanah
Adi T Wibowo
Panwaslu materi bimtek ptps 2018
Panwaslu materi bimtek ptps 2018Panwaslu materi bimtek ptps 2018
Panwaslu materi bimtek ptps 2018
Febriko Anwar
presentasi pemilu.pptx
presentasi pemilu.pptxpresentasi pemilu.pptx
presentasi pemilu.pptx
ADHY ARJUNA
PENGAWASAN PUNGUT HITUNG PTPS.pptx MATERI TENTANG PENGAWASAN PUNGUT HITUNG D...
PENGAWASAN PUNGUT HITUNG PTPS.pptx MATERI TENTANG PENGAWASAN  PUNGUT HITUNG D...PENGAWASAN PUNGUT HITUNG PTPS.pptx MATERI TENTANG PENGAWASAN  PUNGUT HITUNG D...
PENGAWASAN PUNGUT HITUNG PTPS.pptx MATERI TENTANG PENGAWASAN PUNGUT HITUNG D...
mialislamsutopati3

Similar to Keterbukaan Informasi Pemilu (20)

Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
Ahsanul Minan
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi PublikPilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Election Commision
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasiPartisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Election Commision
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentOptimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Dadang Solihin
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipUu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
Mitha Rusady
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptxPERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
MaszuzaSyahlevi2
Hak masyarakat akan informasi publik
Hak masyarakat akan informasi publikHak masyarakat akan informasi publik
Hak masyarakat akan informasi publik
Irman Ariadi
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPORMateri Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
drbaharudin14
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Muhammad Sirajuddin
Uu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiUu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasi
Sudadi Kom
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikUu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Raden Andriansyah Sastradjumena
2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt
padlah1984
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Penataan Ruang
Uu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasiUu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasi
Heriyanto Amd
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Supri yanto
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdfUU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
andrerizaldy1
Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008
CIkumparan
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publikUu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Mystic333
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kipUu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
trianita hermawati
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
Ahsanul Minan
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi PublikPilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Election Commision
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasiPartisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Election Commision
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentOptimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Dadang Solihin
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipUu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
Mitha Rusady
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptxPERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
MaszuzaSyahlevi2
Hak masyarakat akan informasi publik
Hak masyarakat akan informasi publikHak masyarakat akan informasi publik
Hak masyarakat akan informasi publik
Irman Ariadi
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPORMateri Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
drbaharudin14
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Muhammad Sirajuddin
Uu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiUu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasi
Sudadi Kom
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikUu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Raden Andriansyah Sastradjumena
2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt
padlah1984
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Penataan Ruang
Uu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasiUu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasi
Heriyanto Amd
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Supri yanto
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdfUU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
andrerizaldy1
Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008
CIkumparan
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publikUu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Mystic333
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kipUu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
trianita hermawati

More from Ahsanul Minan (20)

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Ahsanul Minan
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Ahsanul Minan
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Ahsanul Minan
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Ahsanul Minan
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Ahsanul Minan
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Ahsanul Minan
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
Ahsanul Minan
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Ahsanul Minan
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Ahsanul Minan
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
Ahsanul Minan
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & Moral
Ahsanul Minan
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
Ahsanul Minan
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Ahsanul Minan
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
Ahsanul Minan
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
Ahsanul Minan
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Ahsanul Minan
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
Ahsanul Minan
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Ahsanul Minan
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluStandard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Ahsanul Minan
Gender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaGender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesia
Ahsanul Minan
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Ahsanul Minan
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Ahsanul Minan
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Ahsanul Minan
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Ahsanul Minan
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Ahsanul Minan
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Ahsanul Minan
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
Ahsanul Minan
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Ahsanul Minan
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Ahsanul Minan
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
Ahsanul Minan
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & Moral
Ahsanul Minan
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
Ahsanul Minan
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Ahsanul Minan
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
Ahsanul Minan
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
Ahsanul Minan
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Ahsanul Minan
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
Ahsanul Minan
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Ahsanul Minan
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluStandard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Ahsanul Minan
Gender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaGender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesia
Ahsanul Minan

Keterbukaan Informasi Pemilu

  • 1. MEMBANGUN KETERBUKAAN INFORMASI PEMILU AHSANUL MINAN, MH Disampaikan dalam acara Ngabuburit Pengawasan Partisipatif Tahun 2023 Selasa, 4 April 2023
  • 2. APADANMENGAPAPERLU KETERBUKAANINFORMASI? 1. Keterbukaan informasi adalah sebuah sistem yang mendorong seluruh badan publik untuk membuka akses informasi terkait dengan pelayanan publik kepada masyarakat. 2. Keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan bahwa negara yang menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan atas negara dapat menjalankan kontrol atas pelaksanaan kekuasaan negara. 3. Kontrol rakyat ini dapat terlaksana dengan pra-syarat: 1) adanya pengaturan tentang sistem kontrol rakyat atas negara dan pemerintahan (misalnya melalui pemilu, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan, dll); 2) dijaminnya hak untuk mengakses informasi publik; 3) adanya kewajiban badan publik untuk membuka akses informasi kepada publik; 4) terbangunnya kemampuan rakyat dalam mengakses dan memanfaatkan data publik.
  • 3. Mandatdalam Konstitusi Pasal 28f Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Prinsip, PPID, Komisi Informasi UU Pelayanan Publik SIPP UU Administrasi Pemerintahan Prinsip AP UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 3 Mandatdalam Per-UU-an PemiludanKeterbukaanInformasiPublik
  • 4. Apamanfaatnya? Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu bermanfaat untuk: Mendorong terwujudnya akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu Menyediakan informasi yang diperlukan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya Mendorong munculnya kepercayaan dan legitimasi masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu Badan Publik Keterbukaan informasi dapat mencegah munculnya korupsi dan maladministrasi, serta dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Badan Publik Masyarakat (WNI) Bagi masyarakat (WNI), keterbukaan informasi akan mempermudah dalam mengakses layanan publik, menyediakan bahan untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan Masyarakat non- WNI Keterbukaan informasi bagi masyarakat non-WNI dapat meningkatkan kepercayaan mereka, dan menumbuhkan minat investasi 4
  • 5. Tantangan di ranah Badan Publik Awareness dan political will Badan Publik masih lemah Masih banyak Badan Publik yang tidak memahami substansi dan arah UU Keterbukaan Informasi Belum tersedia insentif dan disinsentif yang memadai Tantangan di ranah stakeholder utama Kinerja PPID masih lemah Komisi Informasi belum hadir di semua wilayah Tantangan di ranah Masyarakat Banyak yang belum memahami hak-hak rakyat terkait dengan keterbukaan infromasi Skill dalam memanfaatkan informasi publik masih kurang ApaTantangandanHambatandalamImplementasiKeterbukaanInformasi? 5
  • 6. 6 DimanaPosisi Indonesia? The Global Open Data Index (GODI) is the annual global benchmark for publication of open government data, run by the Open Knowledge Network. https://index.okfn.org/place/
  • 7. Profil Parpol Visi-Misi-Program Profil Pengurus Pusat dan Daerah Profil Calon Capres-Cawapres Caleg Cakada Janji Kampanye Parpol Capres-cawapres, caleg & Cakada Laporan Dana Kampanye Parpol Capres-cawapres, caleg & Cakada ApaSajaJenisInformasiPublikdalamPemiluyangPerludipublikasikan? 7 Terdapat beberapa jenis informasi penting dan krusial terkait dengan PESERTA PEMILU yang perlu dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat:
  • 8. Profil Penyelenggara Pemilu Profil penyelenggara LHKPN Jadwal Tahapan Pemilu Capres-Cawapres Caleg Cakada Peraturan dan Keputusan Penyelenggara Pemilu Daftar pemilih Hasil penghitungan & rekap suara Laporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Parpol Capres-cawapres, caleg & Cakada ApaSajaJenisInformasiPublikdalamPemiluyangPerluDipublikasikan? 8 Terdapat beberapa jenis informasi penting dan krusial terkait dengan PENYELENGGARAAN PEMILU yang perlu dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat:
  • 9. Bagaimana membudayakan Accessto Information? Optimalisasi Kampanye Kampanye perlu dioptimalkan baik kepada masyarakat maupun Badan Publik Memperkuat kinerja PPID Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Penegakan hukum Penegakan Hukum dengan mengkombinasikan pendekatan hukum administrasi dan pidana Capacity Building Memperkuat data literacy dan utilization of public data/information 9
  • 10. ApadanBagaimanaPeran Masyarakatdalam MemanfaatkanKeterbukaan InformasiPemilu? Masyarakat dapat memanfaatkan informasi publik terkait profil peserta pemilu sebagai sarana untuk menilai dan menjatuhkan pilihan dalam pemilu Masyarakat dapat memanfaatkan informasi tentang visi, misi dan janji kampanye sebagai sarana untuk meminta akuntabilitas pejabat terpilih Masyarakat dapat memanfaatkan informasi laporan dana kampanye sebagai sarana untuk mengkaji fenomena trading of influence penyumbang dana kampanye terhadap kebijakan pejabat terpilih Masyarakat dapat memanfaatkan informasi hasil penghitungan suara untuk mengontrol akurasi & validitas hasil pemilu. 10