Penyitaan oleh bawaslu
Download as PPTX, PDF1 like1,228 views
Bawaslu tidak berwenang melakukan penyitaan barang bukti melainkan hanya dapat melakukan kajian dan meneruskan kasus ke penyidik apabila terpenuhi unsur pidana pemilu. Jika menemukan dugaan pelanggaran pidana pemilu, pengawas pemilu sebaiknya berkoordinasi dengan penyidik untuk melakukan penyitaan barang bukti.
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Penyitaan oleh bawaslu (20)
More from Ahsanul Minan (20)
Penyitaan oleh bawaslu
- 1. Membincang Uang/Barang Titipan (Sitaan) di Lingkungan Bawaslu Ahsanul Minan, MH. Dosen UNUSIA Disampaikan dalam acara FGD tentang Perlakuan atas Barang Sitaan di lingkungan Bawaslu
- 2. Pengantar Sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu - termasuk di dalamnya dugaan pelanggaran pidana pemilu- tak jarang pengawas pemilu harus melakukan tindakan cepat untuk mengamankan barang bukti untuk kepentingan kajian. Dalam praktek empiriknya, di beberapa daerah pernah terjadi praktek dimana pengawas pemilu mengambil dan menguasai barang bukti dan menyimpannya dalam kurun waktu tertentu di kantor Panwas. Hal ini menimbulkan 2 pertanyaan hukum yang perlu dijawab: Apakah Pengawas Pemilu berwenang melakukan penyitaan? Bagaimana Pengawas Pemilu akan menangung konsekwensi atas keutuhan barang bukti dari kemungkinan penyusutan?
- 3. Umum Persoalan yang terpenting dari setiap proses pidana adalah mengenai pembuktian Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda ini lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau corpus delicti yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.
- 4. Pengertian Pasal 1 angka 16 KUHAP sebagai berikut: Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pasal 33 KUHPidana, benda yang dapat disita mencakup: benda yang dimiliki oleh terpidana secara keseluruhan maupun sebagian yang dipergunakan sendiri atau diperolehnya dari perbuatan kejahatan; benda yang dipergunakan untuk kejahatan; bendadenganbantuanuntukperbuatankejahatan; benda dengan bantuan untuk menghalangi penyidikan; benda yang akan digunakan untuk perbuatan kejahatan; dan hak atas kebendaan
- 5. Pengertian Barang Sitaan Pasal 46 ayat (1) KUHAP Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila: a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- 6. Sitaan vs Rampasan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, memberi pengertian benda sitaan dan barang rampasan, yaitu: 1. Benda Sitaan/Benda Sitaan Negara (disingkat Basan) adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan. 2. Barang Rampasan/Barang Rampasan Negara (disingkat baran) adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara: Dimusnahkan; dilelang untuk negara; diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan; dan diserahkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) untuk barang bukti dalam perkara lain.
- 7. Jenis Barang Yang Dapat Disita Pasal 39 KUHAP memuat : Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan; Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana; Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan; Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit, dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.
- 8. Siapa yang Berwenang? Pasal 40 KUHAP, memberi wewenang kepada penyidik untuk menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti dalam hal tertangkap tangan dan juga penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan T elekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu padanya harus diberikan surat tanda penerimaan (Pasal 41 KUHAP) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Ps 1 huruf a, UU 8/1981) Pasal 6 (1) Penyidik adalah : pejabat polisi negara Republik Indonesia; pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Jika melihat pengertian penyitaan dalam Pasal 1 butir (16) KUHAP, nampak bahwa pejabat yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik, dimana dalam Pasal 38 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa: penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Dengan penegasan Pasal 38 tersebut, telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, apabila hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan penyitaan terhadap suatu barang, maka hakim akan membuat penetapan untuk melakukan penyitaan. Meskipun menurut Pasal 14 huruf (j) KUHAP, penuntut umum berwenang melaksanakan penetapan hakim, maka penuntut umum hanya meneruskan saja perintah tersebut kepada penyidik. Penyidiklah yang melaksanakan penyitaan itu.
- 9. Prosedur Penyitaan Proses awal penyitaan hanya bisa dilakukan oleh penyidik dengan berdasarkan pada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP. Dalam Ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Dalam uraian di atas telah disebutkan bahwa barang bukti tidak hanya diperoleh penyelidik dari tindakan pengeledahan, melainkan dapat pula diperoleh dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) diserahkan sendiri secara langsung oleh saksi pelapor atau tersangka pelaku tindak pidana, diambil dari pihak ketiga dan dapat pula berupa temuan dan selanjutnya dilakukan terhadap benda sita yang menyangkut dalam tindak pidana itu menahannya untuk sementara waktu guna untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntut umum dan pengadilan. Tindakan penyidikan tersebut oleh undang- undang tentang hukum acara pidana disebut Penyitaan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah inbesilagneming.46 Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- 10. Penyimpanan Barang Sitaan dan Rampasan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana. a. Pasal 27 Ayat 1, 2, 3, dan 4. (1) Didalam Rupbasan ditempatkan benda sitaan yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan Putusan Hakim. (2) Dalam hal benda sitaan sebagimana yang dimaksud dalam Ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam Rupbasan, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala Rupbasan. (3) Benda Sitaan disimpan ditempat Rupbasan untuk menjamin keselematan dan keamanannya. (4) Kepala Rupbasan tidak boleh menerima benda sitaan yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan jika tidak disertai surat penyerahan yang sah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut. b. Pasal 30 Ayat 2 dan Ayat 3 (2) Tanggung Jawab Yuridis atas benda sitaan ada pada Pejabat sesuai tingkat Pemeriksaan (Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan). (3) Tanggung Jawab secara Fisik atas benda sitaan ada para Kepala Rupbasan. c. Pasal 32 Ayat 1 (1) Disamping tanggung jawab secara Fisik atas Benda Sitaan, Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas Administrasi Benda Sitaan.
- 11. Kapan Barang Sitaan Dikembalikan? Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain (Pasal 46 ayat (2) KUHAP)
- 12. Apakah Bawaslu Berwenang melakukan Penyitaan?Bawaslu berwenang menangani dugaan pelanggaran pidana pemilu. Dalam melaksanakan tugas ini, wewenang Bawaslu dibatasi hanya pada ruang lingkup melakukan kajian, dan selanjutnya meneruskan (jika dianggap terpenuhi unsur pidana pemilu) ke penyidik. Dalam melakukan kajian ini, Bawaslu melibatkan Gakumdu yang terdiri atas unsur kepolisian dan kejaksaan. Bawaslu bukan penyidik. Dengan demikian, Bawaslu tidak berwenang melakukan penyitaan.
- 13. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pengawas Pemilu jika menemukan dugaan pelanggaran pidana pemilu beserta barang buktinya? Dalam situasi tersebut di atas, pengawas pemilu sebaiknya melakukan: Berkoordinasi dengan penyidik (terutama yang ada di sentragakumdu) untuk melakukan penyitaan Jika penyidik menitipkan barang sitaan di kantor Bawaslu, maka sebaiknya tanggung jawab formal atas barang sitaan tersebut tetap berada di tangan penyidik
Editor's Notes
- #4: Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm.13.