際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
KAMPUS,
MAHASISWA,
DANACCESSTO
INFORMATION
AHSANUL MINAN, MH
Disampaikan dalam acara Right To Know Day KI DKI Goes To Campus yang
diselenggarakan oleh Komisi Informasi DKI Jakarta dan Universitas Nahdlatul
Ulama Indonesia, Rabu 11 september 2019
APADANMENGAPAPERLU
KETERBUKAANINFORMASI?
1. Keterbukaan informasi adalah sebuah sistem yang mendorong seluruh badan publik
untuk membuka akses informasi terkait dengan pelayanan publik kepada
masyarakat.
2. Keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan bahwa negara yang menganut
sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan atas
negara dapat menjalankan kontrol atas pelaksanaan kekuasaan negara.
3. Kontrol rakyat ini dapat terlaksana dengan pra-syarat:
1) adanya pengaturan tentang sistem kontrol rakyat atas negara dan
pemerintahan (misalnya melalui pemilu, hak untuk berpartisipasi dalam
kegiatan politik dan pemerintahan, dll);
2) dijaminnya hak untuk mengakses informasi publik;
3) adanya kewajiban badan publik untuk membuka akses informasi kepada publik;
4) terbangunnya kemampuan rakyat dalam mengakses dan memanfaatkan data
publik.
Mandatdalam
Konstitusi
Pasal 28f
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia
 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi  Prinsip, PPID,
Komisi Informasi
 UU Pelayanan Publik  SIPP
 UU Administrasi Pemerintahan  Prinsip AP
 UU ASN  Prinsip ASN
 UU No 40 tahun 1999 tentang Pers
3
Mandatdalam
Per-UU-an
Apamanfaatnya?
Keterbukaan informasi
bermanfaat untuk:
 Mendorong terwujudnya
akuntabilitas Badan Publik
 Mendorong munculnya
kepercayaan masyarakat
Badan Publik
Keterbukaan
informasi dapat
mencegah munculnya
korupsi dan
maladministrasi, serta
dapat meningkatkan
kepercayaan publik
terhadap kinerja
Badan Publik
Masyarakat
(WNI)
Bagi masyarakat
(WNI), keterbukaan
informasi akan
mempermudah dalam
mengakses layanan
publik, menyediakan
bahan untuk
melakukan kontrol
terhadap jalannya
pemerintahan
Masyarakat non-
WNI
Keterbukaan
informasi bagi
masyarakat non-WNI
dapat meningkatkan
kepercayaan mereka,
dan menumbuhkan
minat investasi
4
Tantangan di
ranah Badan
Publik
 Awareness dan political will Badan
Publik masih lemah
 Masih banyak Badan Publik yang
tidak memahami substansi dan
arah UU Keterbukaan Informasi
 Belum tersedia insentif dan
disinsentif yang memadai
Tantangan di ranah
stakeholder utama
 Kinerja PPID masih
lemah
 Komisi Informasi belum
hadir di semua wilayah
Tantangan di
ranah Masyarakat
 Banyak yang belum
memahami hak-hak rakyat
terkait dengan keterbukaan
infromasi
 Skill dalam memanfaatkan
informasi publik masih kurang
ApaTantangandanHambatandalamImplementasiKeterbukaanInformasi?
5
6
DimanaPosisi
Indonesia?
The Global Open Data Index (GODI) is the annual global benchmark for publication of open
government data, run by the Open Knowledge Network. https://index.okfn.org/place/
Hasildari
Monitoringdan
Evaluasi
Keterbukaan
InformasiPublik
Tahun2018
7
Bagaimana
membudayakan
Accessto
Information?
Optimalisasi Kampanye
Kampanye perlu
dioptimalkan baik kepada
masyarakat maupun Badan
Publik
Memperkuat
kinerja PPID dan KI
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit.
Penegakan hukum
Penegakan Hukum dengan
mengkombinasikan
pendekatan hukum
administrasi dan pidana
Capacity Building
Memperkuat data
literacy dan utilization
of public
data/information
8
Apadan
Bagaimana
PeranKampus
danMahasiswa?
 Kampus dapat menjadi role model dalam penerapan
keterbukaan informasi
 Kampus dan mahasiswa dapat mengembangkan
materi pembelajaran terkait keterbukaan informasi
publik
 Kampus dan mahasiswa dapat menyediakan layanan
pendidikan masyarakat terkait keterbukaan informasi
publik
9
THANKYOU
Ahsanul Minan
08111777116
minan@unusia.ac.id
www.ahsanulminan.webs.com
10

More Related Content

What's hot (20)

Ii komunikasi pemerintahan
Ii komunikasi pemerintahanIi komunikasi pemerintahan
Ii komunikasi pemerintahan
Shahril Budiman Png
Media sosial dalam komunikasi politik
Media sosial dalam komunikasi politikMedia sosial dalam komunikasi politik
Media sosial dalam komunikasi politik
LSP3I
Budaya Politik
Budaya PolitikBudaya Politik
Budaya Politik
Aviesta Linggabuwana
Teori agenda setting
Teori agenda setting Teori agenda setting
Teori agenda setting
mankoma2013
Opini Publik
Opini PublikOpini Publik
Opini Publik
Mira Veranita
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
Warnet Raha
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
Ahsanul Minan
Sistem Politik Di Indonesia
Sistem Politik Di IndonesiaSistem Politik Di Indonesia
Sistem Politik Di Indonesia
omcivics
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesiaSistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
Mochammad Ridwan
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIALANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Siti Sahati
Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasi
Muktar Eneste
ETIKA KEHUMASAN PEMERINTAH DAN BUMN
ETIKA KEHUMASAN PEMERINTAH DAN BUMNETIKA KEHUMASAN PEMERINTAH DAN BUMN
ETIKA KEHUMASAN PEMERINTAH DAN BUMN
zieyh mars ibrizah
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
AN ASYUF
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
慍 惺悋 悒惡 忰惆
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi Negara
Siti Sahati
Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan
Dadang Solihin
Pamong praja 1
Pamong praja 1Pamong praja 1
Pamong praja 1
Transmission Music Group
keterbukaan informasi publik
keterbukaan informasi publikketerbukaan informasi publik
keterbukaan informasi publik
Dory Sari
Ppt demokrasi era reformasi
Ppt demokrasi era reformasiPpt demokrasi era reformasi
Ppt demokrasi era reformasi
muhammad riezky
Media sosial dalam komunikasi politik
Media sosial dalam komunikasi politikMedia sosial dalam komunikasi politik
Media sosial dalam komunikasi politik
LSP3I
Teori agenda setting
Teori agenda setting Teori agenda setting
Teori agenda setting
mankoma2013
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
Warnet Raha
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
Ahsanul Minan
Sistem Politik Di Indonesia
Sistem Politik Di IndonesiaSistem Politik Di Indonesia
Sistem Politik Di Indonesia
omcivics
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesiaSistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
Mochammad Ridwan
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIALANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Siti Sahati
Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasi
Muktar Eneste
ETIKA KEHUMASAN PEMERINTAH DAN BUMN
ETIKA KEHUMASAN PEMERINTAH DAN BUMNETIKA KEHUMASAN PEMERINTAH DAN BUMN
ETIKA KEHUMASAN PEMERINTAH DAN BUMN
zieyh mars ibrizah
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
AN ASYUF
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
慍 惺悋 悒惡 忰惆
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi Negara
Siti Sahati
Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan
Dadang Solihin
keterbukaan informasi publik
keterbukaan informasi publikketerbukaan informasi publik
keterbukaan informasi publik
Dory Sari
Ppt demokrasi era reformasi
Ppt demokrasi era reformasiPpt demokrasi era reformasi
Ppt demokrasi era reformasi
muhammad riezky

Similar to Keterbukaan Informasi Publik (20)

Keterbukaan Pada Perjanjian/Kontrak
Keterbukaan Pada Perjanjian/KontrakKeterbukaan Pada Perjanjian/Kontrak
Keterbukaan Pada Perjanjian/Kontrak
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi PublikPilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Election Commision
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipUu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
Mitha Rusady
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentOptimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Dadang Solihin
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media Sosial
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media SosialPakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media Sosial
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media Sosial
Pakar SEO Indonesia
Hak masyarakat akan informasi publik
Hak masyarakat akan informasi publikHak masyarakat akan informasi publik
Hak masyarakat akan informasi publik
Irman Ariadi
Isi
IsiIsi
Isi
Coky Fauzi Alfi
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Penataan Ruang
Uu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasiUu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasi
Heriyanto Amd
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasiPartisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Election Commision
Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Oswar Mungkasa
Uu 14 tahun 2008
  Uu 14 tahun 2008  Uu 14 tahun 2008
Uu 14 tahun 2008
Billy Buhaiba
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptxPERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
MaszuzaSyahlevi2
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Muhammad Sirajuddin
Uu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiUu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasi
Sudadi Kom
Right to know day 2014 a flash
Right to know day 2014 a flashRight to know day 2014 a flash
Right to know day 2014 a flash
Liza Dayani
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPORMateri Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
drbaharudin14
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi PublikPilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Election Commision
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipUu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
Mitha Rusady
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentOptimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Dadang Solihin
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media Sosial
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media SosialPakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media Sosial
Pakar SEO Indonesia : Strategi Menjaga Citra Polri Di Media Sosial
Pakar SEO Indonesia
Hak masyarakat akan informasi publik
Hak masyarakat akan informasi publikHak masyarakat akan informasi publik
Hak masyarakat akan informasi publik
Irman Ariadi
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Penataan Ruang
Uu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasiUu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasi
Heriyanto Amd
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasiPartisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Election Commision
Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Oswar Mungkasa
Uu 14 tahun 2008
  Uu 14 tahun 2008  Uu 14 tahun 2008
Uu 14 tahun 2008
Billy Buhaiba
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptxPERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
MaszuzaSyahlevi2
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Muhammad Sirajuddin
Uu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiUu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasi
Sudadi Kom
Right to know day 2014 a flash
Right to know day 2014 a flashRight to know day 2014 a flash
Right to know day 2014 a flash
Liza Dayani
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPORMateri Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
drbaharudin14

More from Ahsanul Minan (20)

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Ahsanul Minan
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Ahsanul Minan
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Ahsanul Minan
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Ahsanul Minan
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Ahsanul Minan
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Ahsanul Minan
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
Ahsanul Minan
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Ahsanul Minan
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Ahsanul Minan
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Ahsanul Minan
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
Ahsanul Minan
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & Moral
Ahsanul Minan
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
Ahsanul Minan
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Ahsanul Minan
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
Ahsanul Minan
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
Ahsanul Minan
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Ahsanul Minan
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
Ahsanul Minan
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Ahsanul Minan
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluStandard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Ahsanul Minan
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Ahsanul Minan
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Ahsanul Minan
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Ahsanul Minan
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Ahsanul Minan
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Ahsanul Minan
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Ahsanul Minan
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
Ahsanul Minan
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Ahsanul Minan
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Ahsanul Minan
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Ahsanul Minan
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
Ahsanul Minan
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & Moral
Ahsanul Minan
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
Ahsanul Minan
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Ahsanul Minan
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
Ahsanul Minan
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
Ahsanul Minan
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Ahsanul Minan
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
Ahsanul Minan
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Ahsanul Minan
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluStandard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Ahsanul Minan

Keterbukaan Informasi Publik

  • 1. KAMPUS, MAHASISWA, DANACCESSTO INFORMATION AHSANUL MINAN, MH Disampaikan dalam acara Right To Know Day KI DKI Goes To Campus yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi DKI Jakarta dan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Rabu 11 september 2019
  • 2. APADANMENGAPAPERLU KETERBUKAANINFORMASI? 1. Keterbukaan informasi adalah sebuah sistem yang mendorong seluruh badan publik untuk membuka akses informasi terkait dengan pelayanan publik kepada masyarakat. 2. Keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan bahwa negara yang menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan atas negara dapat menjalankan kontrol atas pelaksanaan kekuasaan negara. 3. Kontrol rakyat ini dapat terlaksana dengan pra-syarat: 1) adanya pengaturan tentang sistem kontrol rakyat atas negara dan pemerintahan (misalnya melalui pemilu, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan, dll); 2) dijaminnya hak untuk mengakses informasi publik; 3) adanya kewajiban badan publik untuk membuka akses informasi kepada publik; 4) terbangunnya kemampuan rakyat dalam mengakses dan memanfaatkan data publik.
  • 3. Mandatdalam Konstitusi Pasal 28f Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Prinsip, PPID, Komisi Informasi UU Pelayanan Publik SIPP UU Administrasi Pemerintahan Prinsip AP UU ASN Prinsip ASN UU No 40 tahun 1999 tentang Pers 3 Mandatdalam Per-UU-an
  • 4. Apamanfaatnya? Keterbukaan informasi bermanfaat untuk: Mendorong terwujudnya akuntabilitas Badan Publik Mendorong munculnya kepercayaan masyarakat Badan Publik Keterbukaan informasi dapat mencegah munculnya korupsi dan maladministrasi, serta dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Badan Publik Masyarakat (WNI) Bagi masyarakat (WNI), keterbukaan informasi akan mempermudah dalam mengakses layanan publik, menyediakan bahan untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan Masyarakat non- WNI Keterbukaan informasi bagi masyarakat non-WNI dapat meningkatkan kepercayaan mereka, dan menumbuhkan minat investasi 4
  • 5. Tantangan di ranah Badan Publik Awareness dan political will Badan Publik masih lemah Masih banyak Badan Publik yang tidak memahami substansi dan arah UU Keterbukaan Informasi Belum tersedia insentif dan disinsentif yang memadai Tantangan di ranah stakeholder utama Kinerja PPID masih lemah Komisi Informasi belum hadir di semua wilayah Tantangan di ranah Masyarakat Banyak yang belum memahami hak-hak rakyat terkait dengan keterbukaan infromasi Skill dalam memanfaatkan informasi publik masih kurang ApaTantangandanHambatandalamImplementasiKeterbukaanInformasi? 5
  • 6. 6 DimanaPosisi Indonesia? The Global Open Data Index (GODI) is the annual global benchmark for publication of open government data, run by the Open Knowledge Network. https://index.okfn.org/place/
  • 8. Bagaimana membudayakan Accessto Information? Optimalisasi Kampanye Kampanye perlu dioptimalkan baik kepada masyarakat maupun Badan Publik Memperkuat kinerja PPID dan KI Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Penegakan hukum Penegakan Hukum dengan mengkombinasikan pendekatan hukum administrasi dan pidana Capacity Building Memperkuat data literacy dan utilization of public data/information 8
  • 9. Apadan Bagaimana PeranKampus danMahasiswa? Kampus dapat menjadi role model dalam penerapan keterbukaan informasi Kampus dan mahasiswa dapat mengembangkan materi pembelajaran terkait keterbukaan informasi publik Kampus dan mahasiswa dapat menyediakan layanan pendidikan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik 9