Sesi 4 bank syariah
Download as PPTX, PDF8 likes753 views
Dokumen tersebut membahas tentang definisi bank syariah dan perbedaan dengan bank konvensional, proses pendirian bank syariah termasuk perizinan, organisasi dan pengawasan bank syariah, serta larangan riba dalam Al-Quran dan hadis."
![20
Larangan Riba dalam al-Qur-an
悋 ﾘ悋惘 ﾙ 悵悋惠 悵悋 悋悋悒愀惡悽
ﾙ惡 悵 愕悋 悋愀悋愆惓 惺惡悋 悋ﾙﾙ悒 悋悋 ﾘ悖 ﾘ悋惘
ﾘ悋惘 惘忰 惺惡悋 悋
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka
yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual
beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba. (QS. Al-Baqarah [2]: 275)
惡惘ﾙ惡 悋悵悖 悋惺惠 ﾙ 悒ﾙﾙ 悋 ...
Dan jika tidak kamu lakukan (berhenti dari riba), maka umumkanlah peperangan dari
Allah dan Rasul-Nya. (QS. Al-Baqarah [2]: 279)](https://image.slidesharecdn.com/sesi4banksyariah-170518132544/85/Sesi-4-bank-syariah-20-320.jpg)
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Sesi 4 bank syariah (20)
More from Indah Agustina (20)
Recently uploaded (11)
Sesi 4 bank syariah
- 2. Dari aspek bahasa, istilah bank syariah terbentuk dari 2 kata dasar, yaitu : 1. bank 2. Syariah Definisi menurut UU Perbankan Syariah : Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 3. Jenis Bank: Berdasarkan kompleksitas kegiatan usaha (fungsional) : Bank Umum Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat (BPR) Berdasarkan prinsip yang digunakan : Bank Konvensional Bank Syariah Aktifitas Dasar Perbankan Menghimpun dana dari masyarakat Menyalurkan pinjaman/pembiayaan kepada masyarakat Menyediakan jasa-jasa keuangan dan sistem pembayaran lainnya.
- 4. Pembukaan Bank Syariah Bank Umum BPR 1 Bank syariah baru 2 Konversi dari kantor pusat bank konvensional 3 Konversi dari kantor cabang konvensional - 4 Konversi cabang syariah (baru) dari bank konvensional - 5 Peningkatan status konversi kantor cabang pembantu konvensional menjadi kantor cabang syariah -
- 5. Sebelum melakukan kegiatan usaha perbankan syariah, bank perlu memperoleh 2 tahap izin dari Bank Indonesia, yaitu : 1. Persetujuan prinsip 2. Izin Usaha Untuk memperoleh persetujuan prinsip dan usaha tsb, pendiri/ direksi bank mengajukan permohonan kepada : Dewan Gubernur Bank Indonesia - Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP)
- 6. Persetujuan prinsip merupakan persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian atau pembukaan kantor bank. Pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip belum diperbolehkan melakukan kegiatan usaha sebelum mendapat izin usaha. Untuk memperoleh persetujuan prinsip, pendiri/ direksi bank umum syariah/ BPR syariah harus menyampaikan surat permohonan yang harus disertai dengan dokumen- dokumen penting lainnya (antara lain seperti: Rancangan Anggaran Dasar, Data Kepemilikan, Identitas Pengurus, Rencana Susunan Organisasi, dll).
- 7. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan persetujuan prinsip dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Persetujuan prinsip yang dimaksud berlaku untuk jangka waktu 180 hari terhitung sejak tgl surat persetujuan prinsip dikeluarkan. Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip dapat melakukan persiapan untuk pembukaan kantor bank syariah, namun belum dapat melaksanakan kegiatan usaha syariah.
- 8. Izin Usaha merupakan izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan selesai dilakukan. Untuk memperoleh izin usaha, pendiri/ direksi bank umum syariah/ BPR syariah harus menyampaikan surat permohonan yang harus disertai dengan dokumen lainnya seperti: Akta pendirian termasuk Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman, Data Kepemilikan, Susunan Organisasi, Laporan Kesiapan Operasional (NPWP, TDP, Domisili, dll), Bukti Pelunasan Modal Disetor, dll).
- 9. Bagi bank umum syariah baru, bank syariah hasil konversi dan kantor cabang syariah baru, wajib segera melaksanakan kegiatan usaha bank syariah setelah mendapat izin usaha. BI akan membatalkan izin yang dimaksud apabila dalam jangka waktu 30 hari setelah izin usaha dikeluarbank belum melaksanakan kegiatan usaha. Bagi bank umum konvensional yang telah mendapat izin pembukaan kantor cabang syariah dengan cara konversi kantor cabang atau peningkatan status kantor di bawah kantor cabang, maka kantor cabang yang dimaksud harus sudah melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sejak tgl izin usaha dikeluarkan.
- 10. Bank umum syariah maupun kantor cabang syariah yang merupakan hasil konversi harus menyelesaikan hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari bank konvensional. Penyelesaian tersebut dikaukan berdasarkan kesepakatan bank dengan nasabah yang anatara lain dapat dilakukan dgn cara: 1. Melakukan perubahan perjanjian dari nasabah bank konvensional menjadi syariah bagi yang bersedia. 2. Memindahkan hak dan kewajiban nasabah bank konvensional ke kantor cabang konvensional lainnya bagi nasabah yang tidak bersedia. 3. Melakukan penyelesaian atas seluruh hak dan kewajiban nasabah yang tidak bersedia mengikuti alternatif (1) dan (2). Proses penyelesaian seluruh hak dan kewajiban harus dilaksanakan dalam jangka waktu 360 hari sejak izin perubahan kegiatan usaha syariah dikeluarkan.
- 12. RUPS/Rapat Anggota Divisi/ Urusan Kantor Cabang Konvensional Divisi/ Urusan Kantor Cabang Konvensional Direksi Divisi/ Urusan Kantor Cabang Konvensional Dewan Komisaris Dewan Audit DPS Divisi/ Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Syariah
- 13. DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank syariah. Anggota DPS harus terdiri dari pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum perbankan. Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh DSN. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
- 14. Fungsi DPS lainnya sebagai: 1. Penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan UUS dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syraiah. 2. Mediator antara bank dan DSN dalam mengkominukasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. 3. Perwakilan DSN yang ditempatkan pada Bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasi DSN sekurang-lurangnya 1 kali dalam setahun. Bank yang akan membentuk DPS dalam rangka perubahan kegiatan usaha/ membuka kantor cabang syariah untuk pertama kali dapat menyampaikan permohonan penempatan DPS kepada DSN MUI.
- 15. DSN adalah bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian padfa umumnya dan sektor keuangan pada khususnya. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah muamalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat langsung oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun. DSM merupakan atu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah; serta mengawasi penerapan fatwa yang dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.
- 16. 1. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah 2. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjdadi dasar tindakan hukum pihak terkait 3. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (BI dan BAPEPAM) 4. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan DSN 5. Mengusulkan kepada pihak berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.
- 17. Kantor-kantor cabang syariah dari bank umum konvensional pada dasarnya merupkan unit yang mempunyai karakteristik kegiatan usaha yang berbeda serta mempunyai pencatatan dan pembukuan yang terpisah dari kantor-kantor konvensionalnya. Karenanya dibutuhkan suatu UUS yang berfungsi sebagai kantor induk dari seluruh kantor cabang syariah. Unit tersebut berada di kantor pusat bank dan dipimpin oleh seorang anggota direksi atau pejabat tingkat satu dibawah direksi.
- 18. Secara umum tugas UUS mencakup: 1. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah 2. Melaksanakan fungsi treasury dalam rangka pengelolaan dan penembatan dana yang bersumber dari kantor-kantor cabang syariah 3. Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor-kantor cabang syariah 4. Melaksanakan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor-kantor cabang syariah.
- 19. Keterangan Bank Konvensional Bank Syariah Sistem yang digunakan dalam produk Berbasis bunga Non-bunga (bagi hasil, marjin, sewa, fee) Susunan Pengurus Hanya Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris, Direksi & Dewan Pengawas Syariah Jenis pengikatan / akad Hanya satu jenis pengikatan Beragam jenis akad Hasil investasi setiap bulannya Tetap Berfluktuasi, sesuai kinerja bank Penyaluran dana Semua bisnis yang menguntungkan Hanya bisnis menguntungkan yang sesuai prinsip syariah Laporan kinerja Kurang transparan Transparan Fungsi sosial Tidak ada Dapat berperan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ)
- 20. 20 Larangan Riba dalam al-Qur-an 悋 ﾘ悋惘 ﾙ 悵悋惠 悵悋 悋悋悒愀惡悽 ﾙ惡 悵 愕悋 悋愀悋愆惓 惺惡悋 悋ﾙﾙ悒 悋悋 ﾘ悖 ﾘ悋惘 ﾘ悋惘 惘忰 惺惡悋 悋 Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah [2]: 275) 惡惘ﾙ惡 悋悵悖 悋惺惠 ﾙ 悒ﾙﾙ 悋 ... Dan jika tidak kamu lakukan (berhenti dari riba), maka umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. (QS. Al-Baqarah [2]: 279)
- 21. 21 Larangan Riba dalam Sunnah ﾘﾘ 惺惡ﾙ 悋悋惓 ﾘ悋惘惠悒 惓 悋悋悋悖悖 悴悋惘 悋 Riba itu tujuh puluh dua pintu (bagian), yang paling rendah adalah seperti seseorang yang menyetubuhi ibunya. (HR. Ath-Thabrani dan lain-lain; dinyatakan valid oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih al-Jami, no. 3537) 悴悋惘 ﾙ ﾘ 悋ﾙ惺 惆愆悖 惺 悋 悋 惆 悸慍 ﾙ惓悋惓 ﾙ悸惠 Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dalam kondisi lebih mengetahuinya adalah lebih dahsyat dibandingkan 36 kali zina. (Silsilah ash-Shahihah, no. 1033)
- 22. 22 FATWA HARAMNYA BUNGA LEMBAGA RISET ISLAM, DI AL AZHAR MESIR, MEI 1965 LEMBAGA FIQH ISLAM ORGANISASI KONFERENSI (OKI), JEDDAH, SAUDI ARABIA, 10-16 RABIUL AWAL 1406 H/22-28 DESEMBER 1985 LEMBAGA FATWA, KERAJAAN SAUDI ARABIA, 1979 SUPREME SHARIAH COURT PAKISTAN, 22 DESEMBER 1999 MAJELIS ULAMA INDONESIA, JANUARI 2003 MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYYAH, AGUSTUS 2006
- 23. Penghimpunan Dana Penyaluran Dana Jasa-jasa Perbankan Wadiah Piutang Rahn - Giro - Qardh Wakalah - Tabungan - Murabahah Kafalah Mudharabah - Salam Hawalah - Tabungan - Istishna Sharf - Deposito Investasi - Mudharabah : a. Mutlaqah b. Muqayyadah - Musyarakah Sewa - Ijarah - Ijarah Muntahiyyah Bittamlik
- 24. Akad titipan dimana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan barang yang dititipkan. Ada 2 jenis wadiah : Wadiah Amanah Pihak yang menerima titipan tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang yang dititipkan (contoh : safe deposit box). Wadiah Yaddhamanah Pihak yang menerima titipan boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan (contoh : giro & tabungan)
- 25. Akad usaha dua pihak dimana salah satunya memberikan modal (Shahibul Maal) sedangkan yang lainnya memberikan keahlian (Mudharib). Modal 100% berasal dari shahibul maal. Nisbah keuntungan disepakati di muka oleh kedua belah pihak, termasuk penentuan revenue atau profit sharing. Jika untung maka dibagi sesuai nisbah yang disepakati Jika rugi seluruhnya ditanggung oleh shahibul maal (jika kerugian bukan karena kelalaian mudharib). Modal dapat dikembalikan kepada shahibul maal secara berangsur-angsur.
- 26. Ada 2 jenis mudharabah : Mudharabah Mutlaqah Mudharib diberikan kebebasan dalam mengelola dana shahibul maal (sepanjang memenuhi syariah Islam). Mudharabah Muqayyadah Mudharib wajib mengelola dana sesuai keinginan shahibul maal, misalnya kepada proyek/nasabah tertentu. Dalam perbankan disebut dengan istilah chanelling (dalam hal ini, bank menerima fee).
- 27. Mudharabah Bank Syariah Mandiri NASABAH Modal 100% Skill PROYEK HASIL Nisbah bagi nasabah Nisbah bagi bank Pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati
- 28. Akad hutang-piutang uang, tanpa bunga. Umumnya digunakan untuk pinjaman kesejahteraan karyawan. Dapat pula disalurkan sebagai bagian dari fungsi sosial bank syariah (dalam hal ini penerima qardh harus merupakan mustahiq).
- 29. Akad jual-beli dimana bank bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Harga beli diketahui bersama dan tingkat keuntungan untuk bank disepakati di muka. Bank dapat meminta uang muka dari nasabah Dalam fiqih klasik, murabahah dilakukan secara tunai, dalam praktek perbankan, nasabah dapat membayar secara cicilan. Karena tidak membayar secara tunai, nasabah dapat diminta untuk memberikan jaminan. Apabila nasabah melunasi sebelum jatuh tempo, maka dapat diberikan diskon sesuai kesepakatan bersama.
- 30. 30 NASABAH Bank Syariah Mandiri SUPPLIER 2 3 4 1 Keterangan: 1. Nasabah memesan barang kepada bank 2. Bank membeli dan membayar barang kepada Supplier 3. Supplier mengirim barang langsung kepada nasabah 4. Nasabah membayar kepada bank (tunai atau cicilan Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati Murabahah
- 31. Dalam fiqih klasik, penjual membeli barang langsung dari penjual pertama. Dalam perbankan syariah, umumnya aplikasinya sebagai berikut : Bank melakukan pemesanan barang kepada supplier, namun barang dikirim langsung kepada nasabah. Ini dilakukan karena bank tidak memiliki gudang penyimpanan barang. Nasabah membeli sendiri langsung dari supplier selaku wakil bank. Dalam hal ini bank melakukan akad wakalah dengan nasabah.
- 32. Akad jual beli tangguh/pesanan dimana pembayaran dilakukan di muka dan barang diterima beberapa waktu kemudian. Dalam pembiayaan ini bank bertindak selaku pembeli sedangkan nasabah bertindak selaku penjual. Uang pembelian diberikan dimuka kepada nasabah. Barang yang dipesan harus memiliki spesifikasi dan jumlah satuan yang jelas dan standar. Biasanya diterapkan untuk pembiayaan produk pertanian (agrobased industries) atau produk2 yang terstandarisir.
- 33. Bank dapat menjual barang tersebut sebelum jatuh tempo kepada pihak lain dengan cara yang sama (salam) tapi tidak boleh dikaitkan dengan Salam yang pertama. Produk ini disebut Salam Paralel. Salam Paralel dilarang dilakukan terhadap nasabah yang sama, karena dikhawatirkan terkena hukum riba. Apabila nasabah gagal (wan prestasi, default) menyerahkan barang yang dipesan, maka kewajiban terhadap bank tidak berubah. Artinya penyerahan barang harus tetap dilakukan, meskipun harus ditunda karena kegagalan.
- 34. Akad istishna mirip dengan Salam. Perbedaannya terletak pada obyek yang dibiayai dan cara pembayaran. Pada Istishna obyek yang dibiayai bersifat customized, sehingga harus dibuat lebih dahulu. Pada Salam, obyek yang dibeli/dibiayai terstandarisasi. Pada Salam pembayaran oleh bank dibayar dimuka sekaligus, sedangkan pada istishna, pembayaran oleh bank dapat dicicil/ bertahap. Umumnya diterapkan pada produk jasa konstruksi, seperti pembiayaan pembangunan/renovasi rumah.
- 35. 35 Istishna adalah perjanjian untuk mendapatkan barang atas nama pihak ketiga dimana harganya dibayarkan dimuka kepada perusahaan manufaktur dan barangnya diproduksi dan diserahkan belakangan. Nasabah Konsumen (Pembeli) Produsen (Pembuat) Bank (Penjual) 1. Pesan 3. Jual 2. Beli Istishna
- 36. Akad join venture, di mana bank dan nasabah sama-sama memberikan modal (patungan) dalam usaha yang akan dijalankan. Nisbah keuntungan disepakati di muka oleh kedua belah pihak, termasuk penentuan revenue atau profit sharing. Porsi nisbah boleh berbeda dengan porsi modal, asalkan disepakati bersama. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. Selaku partner bisnis, bank berhak ikut serta dalam pengaturan manajemen.
- 37. 37 Pengertian: Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Bank Syariah Mandiri NASABAH Modal Modal+Skil l PROYEK HASIL Nisbah bagi nasabah Nisbah bagi bank SKEMA Musyarakah
- 38. Akad sewa-menyewa, di mana bank sebagai pemberi sewa (mujir) dan nasabah sebagai penyewa (mustajir). Pada umumnya bank tidak memiliki barang, tapi menyewa dari pihak lain dan kemudian menyewakannya lagi kepada nasabah dengan nilai sewa yang lebih tinggi. Hal ini dibolehkan selama tidak ada kaitan antara akad sewa pertama dengan akad kedua. Sebagai mujir, bank bertanggungjawab atas pemeliharaan asset yang disewa.
- 39. 39 Ijarah Keterangan: 1. Akad sewa Ijarah 2. Beli Objek sewa. 3. Kirim dokumen 4. Kirim barang ke nasabah 5. Pembayaran kewajiban pelunasan/ pembelian Pemilik/Bank (Muajir) 1 3 2 5 4 Supplier Barang/Objek (Majur) Penyewa (Mustajir) Ijarah adalah akad antara bank dengan nasabah untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakan.
- 40. Akad sewa-menyewa, di mana penyewa (mustajir) diberikan opsi untuk memiliki obyek yang disewanya (Financial Lease). Dimungkinkan apabila bank memiliki obyek yang disewakan. Ijarah Muntahiyyah Bittamlik pada dasarnya terdiri dari dua akad, yaitu akad sewa dan janji (opsi) pemilikan. Peralihan kepemilikan tidak bisa dilakukan apabila akad sewa belum berakhir. Selama kepemilikan belum beralih, bank bertanggungjawab atas pemeliharaan asset yang disewa
- 41. Rahn dalam syariah memiliki dua makna : Fiducia: penyerahan barang, tapi hanya dokumennya saja yang ditahan. Barang masih digunakan oleh pemilik. Gadai: penyerahan barang secara fisik, sehingga pemilik tidak dapat menggunakannya lagi. Umumnya dipergunakan sebagai pengikatan jaminan atas pinjaman yang diberikan.
- 42. Wakalah (Perwakilan) Produk: Transfer, Inkaso, Debit Card, L/C Kafalah (Penjaminan) Produk: Bank Guarantee, L/C, Charge Card Hawalah (Pengalihan Piutang) Produk: Bill Discounting, Anjak Piutang, Post Dated Check Sharf (Pertukaran mata uang) Produk: Jual beli Valuta Asing. Dalam penyediaan jasa-jasa di atas, bank memperoleh ujrah (fee based income). Karena ujrah diperoleh dari pemanfaatan asset/teknologi milik bank sendiri, maka tidak termasuk yang dibagihasilkan.
- 44. Potensial Cukup Potensial Sangat Potensial Kurang Potensial