際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Skd

Download as PPT, PDF
rsd kol abundjani
rsd kol abundjani

pembangunan pelayanan kesehatan daerah

1 of 17
Download to read offline
POSISI DINAS KESEHATANPOSISI DINAS KESEHATAN DALAMDALAM SYSTEM KESEHATANSYSTEM KESEHATAN DAERAHDAERAH KEPALA DINAS KESEHATAN KOTAKEPALA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTAYOGYAKARTA FEBRUARI 2006FEBRUARI 2006
STAKE HOLDER SUB SYSTEM STAKE HOLDER SUB SYSTEM STAKE HOLDER SUB SYSTEM FINAL GOAL (OPTIMAL HEATH) BACKGROUND INFORMATION DISTRICT HEALTH SYSTEM STAKE HOLDER SUB SYSTEM
TUJUAN SKD 1.DERAJAD KESEHATAN MASYARAKAT MENINGKAT 2.MERESPON HARAPAN/ KEBUTUHAN MASYARAKAT 3.MEMBERIKAN PERLINDUNGAN FINANSIAL PADA MASYARAKAT
KOMPONEN SKD REGULASI KEBIJAKAN PERBEKALAN KESEHATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OBAT SDM KESEHATAN PEMBIAYAAN UPAYA KESEHATAN MANAJEMEN KESEHATAN
DIKES PERAN DINAS MENURUT KONSEP GOOD GOVERNANCE PELAYANAN PENDANAAN REGULATOR
POSISI DINAS KESEHATAN DIKES KOTA DEPKES DIKES PROP PEMKOT PUSK UPT KES RS SWASTA INST YANKES SWASTA LEMBAGA USAHA DENGAN TEKNOLOGI MEDIK LEMBAGA LAIN UNIT PELAYANAN LANGSUNG RSUD
DENGAN PP 8 TAHUN 2003 Dinas kesehatan lebih berperan sebagai regulator Peran penyedia pelayanan masuk dalam tugas lembaga teknis daerah (rumah sakit dan puskesmas)
PERAN REGULASI Bentuk interaksi regulator-regulatee (yang mengatur dengan yang diatur) Dipicu oleh semakin berkembangnya UPK swasta Menjamin agar pelayanan kesehatan memenuhi standar mutu minimal dan memiliki standar keamanan maksimal Bentuk regulasi: Perijinan, Penetapan standar mutu lokal & pembinaan
PENDEKATAN REGULASI: EKONOMI & SOSIAL Menjamin mutu pelayanan Menjamin afordabilitas pelayanan Mencegah monopoli pelayanan Mencegah kelangkaan pelayanan Menjamin tidak adanya pelayanan yang berlebih, yang sesungguhnya tidak diperlukan oleh pasien
CAKUPAN REGULASI Penetapan standar (sumber daya, mutu pelayanan) Lisensi (pelayanan medik dasar, spsesialistik, penunjang medik dan pengobatan komplementer) Sertifikasi (produk pangan industri rumah tangga) Akreditasi (kerja-sama dengan KARS) Pembinaan (monitoring dan supervisi)
KESELAMATAN PASIEN Merupakan isu aktual Melatar-belakangi lahirnya UU No. 29/ 2004 tentang Praktek Kedokteran
PERAN DINAS KESEHATAN MENURUT DONALD M BERWICK Menempati posisi dalam konteks lingkungan Memfasilitasi organisasi pelayanan kesehatan Memiliki keterkaitan dengan sub system lain
PERAN DINAS KESEHATAN MENURUT DONALD M BERWICK ORGANISASI PROFESI (Uji kompetensi, Pembinaan profesi, Budaya Patient safety) MASYARAKAT (LSM, Media massa, Pengaduan, Lap/ Informasi) EKSEKUTIF (Pembiayaan, Regulasi, Edukasi) LEGISLATIF (Pengesahan UU, Perda) ORGANISASI PELAYANAN
EKSEKUTIF Pembiayaan (melalui berbagai kegiatan/ proyek, alokasi dana utk litbang, pengembangan pendidikan) Regulation (standarisasi mutu, standarisasi perijinan, instrumen akreditasi memasukkan patient safety sbg syarat standar, Pembinaan) Education (patient safety dlm kurikulum pendidikan dokter, diklat patient safety)
PERMASALAHAN Tenaga medis belum semua memiliki SIP Sarana Yankes belum semua punya SOP pelayanan kesehatan Apoteker tdk selalu ada pada jam pelayanan Pengobat tradisional ber-iklan berlebihan Salon bidang kesehatan blm mempekerjakan tenaga dg standar kompetensi yg jelas
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN Bermitra dg lembaga independen; Mem-PERDA-kan perijinan sarana yankes; Pelaksanaan SKD di-PERDA-kan Meningkatkan mutu SDM Pemutakhiran data sarana yankes; Pembinaan sarana yankes, termasuk peringatan dan pencabutan ijin.
TERIMA KASIH

More Related Content

Skd

  • 1. POSISI DINAS KESEHATANPOSISI DINAS KESEHATAN DALAMDALAM SYSTEM KESEHATANSYSTEM KESEHATAN DAERAHDAERAH KEPALA DINAS KESEHATAN KOTAKEPALA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTAYOGYAKARTA FEBRUARI 2006FEBRUARI 2006
  • 2. STAKE HOLDER SUB SYSTEM STAKE HOLDER SUB SYSTEM STAKE HOLDER SUB SYSTEM FINAL GOAL (OPTIMAL HEATH) BACKGROUND INFORMATION DISTRICT HEALTH SYSTEM STAKE HOLDER SUB SYSTEM
  • 3. TUJUAN SKD 1.DERAJAD KESEHATAN MASYARAKAT MENINGKAT 2.MERESPON HARAPAN/ KEBUTUHAN MASYARAKAT 3.MEMBERIKAN PERLINDUNGAN FINANSIAL PADA MASYARAKAT
  • 5. DIKES PERAN DINAS MENURUT KONSEP GOOD GOVERNANCE PELAYANAN PENDANAAN REGULATOR
  • 6. POSISI DINAS KESEHATAN DIKES KOTA DEPKES DIKES PROP PEMKOT PUSK UPT KES RS SWASTA INST YANKES SWASTA LEMBAGA USAHA DENGAN TEKNOLOGI MEDIK LEMBAGA LAIN UNIT PELAYANAN LANGSUNG RSUD
  • 7. DENGAN PP 8 TAHUN 2003 Dinas kesehatan lebih berperan sebagai regulator Peran penyedia pelayanan masuk dalam tugas lembaga teknis daerah (rumah sakit dan puskesmas)
  • 8. PERAN REGULASI Bentuk interaksi regulator-regulatee (yang mengatur dengan yang diatur) Dipicu oleh semakin berkembangnya UPK swasta Menjamin agar pelayanan kesehatan memenuhi standar mutu minimal dan memiliki standar keamanan maksimal Bentuk regulasi: Perijinan, Penetapan standar mutu lokal & pembinaan
  • 9. PENDEKATAN REGULASI: EKONOMI & SOSIAL Menjamin mutu pelayanan Menjamin afordabilitas pelayanan Mencegah monopoli pelayanan Mencegah kelangkaan pelayanan Menjamin tidak adanya pelayanan yang berlebih, yang sesungguhnya tidak diperlukan oleh pasien
  • 10. CAKUPAN REGULASI Penetapan standar (sumber daya, mutu pelayanan) Lisensi (pelayanan medik dasar, spsesialistik, penunjang medik dan pengobatan komplementer) Sertifikasi (produk pangan industri rumah tangga) Akreditasi (kerja-sama dengan KARS) Pembinaan (monitoring dan supervisi)
  • 11. KESELAMATAN PASIEN Merupakan isu aktual Melatar-belakangi lahirnya UU No. 29/ 2004 tentang Praktek Kedokteran
  • 12. PERAN DINAS KESEHATAN MENURUT DONALD M BERWICK Menempati posisi dalam konteks lingkungan Memfasilitasi organisasi pelayanan kesehatan Memiliki keterkaitan dengan sub system lain
  • 13. PERAN DINAS KESEHATAN MENURUT DONALD M BERWICK ORGANISASI PROFESI (Uji kompetensi, Pembinaan profesi, Budaya Patient safety) MASYARAKAT (LSM, Media massa, Pengaduan, Lap/ Informasi) EKSEKUTIF (Pembiayaan, Regulasi, Edukasi) LEGISLATIF (Pengesahan UU, Perda) ORGANISASI PELAYANAN
  • 14. EKSEKUTIF Pembiayaan (melalui berbagai kegiatan/ proyek, alokasi dana utk litbang, pengembangan pendidikan) Regulation (standarisasi mutu, standarisasi perijinan, instrumen akreditasi memasukkan patient safety sbg syarat standar, Pembinaan) Education (patient safety dlm kurikulum pendidikan dokter, diklat patient safety)
  • 15. PERMASALAHAN Tenaga medis belum semua memiliki SIP Sarana Yankes belum semua punya SOP pelayanan kesehatan Apoteker tdk selalu ada pada jam pelayanan Pengobat tradisional ber-iklan berlebihan Salon bidang kesehatan blm mempekerjakan tenaga dg standar kompetensi yg jelas
  • 16. KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN Bermitra dg lembaga independen; Mem-PERDA-kan perijinan sarana yankes; Pelaksanaan SKD di-PERDA-kan Meningkatkan mutu SDM Pemutakhiran data sarana yankes; Pembinaan sarana yankes, termasuk peringatan dan pencabutan ijin.