More Related Content
Viewers also liked (20)
Similar to Anggaran dasar jrky (20)
More from Mardi Yono (9)
Recently uploaded (20)
Anggaran dasar jrky
- 1. ANGGARAN DASAR JARINGAN RADIO KOMUNITAS YOGYAKARTA PEMBUKAAN Dengan menyatukan hati nurani, rasa kebersamaan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, serta kebebasan atas informasi. Kami, radio komunitas di Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jaringan pendukungnya, dengan ini membentuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta. Jaringan ini sebagai wadah bersama untuk memperjuangkan keberadaan radio komunitas dalam rangka membangun keberdayaan komunitas menuju masyarakat yang cerdas dan sejahtera. Untuk mencapai cita-cita itu maka radio komunitas harus peka terhadap lingkungan dan kemajemukan masyarakat. BAB I Nama, Pendirian dan Tempat Kedudukan Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta yang disingkat JRKY Pasal 2 Pendirian Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta didirikan di Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 2002, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan Pasal 3
- 2. Tempat Kedudukan Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta berkedudukan di Yogyakarta BAB II Azaz, Semangat dan Prinsip Pasal 4 Azaz Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta berazazkan Pancasila Pasal 5 Semangat Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta dilandasi oleh semangat kebersamaan dan kesetaraan Pasal 6 Prinsip Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta berprinsip demokratis, independent, anti kekerasan, emansipatoris, egaliter, nirlaba, transparan, partisipatif dan akuntabel. BAB III Tujuan, Fungsi dan Strategi Pasal 7 Tujuan 1. Umum : Tercapainya tatanan masyarakat yang cerdas, demokratis, egaliter dan berkeadilan sosial 2. Khusus : a. Terwujudnya jalinan kerjasama yang kokoh dan progresif antar anggota radio komunitas maupun pihak lain dalam rangka mencapai tujuan umum. b. Tercapainya peningkatan kemampuan anggota radio komunitas sebagai bagian dari masyarakat dalam proses transformasi sosial.
- 3. Pasal 8 Fungsi 1. Memfasilitasi informasi dan membantu mediasi anggota 2. Penguatan jaringan baik internal maupun eksternal 3. Wahana perjuangan bersama 4. Advokasi Pasal 9 Strategi 1. Membangun solidaritas dan komunikasi sesama anggota jaringan dan pihak lain yang sejalan dengan tujuan JRKY. 2. Memperkuat kredibilitas JRKY 3. Meningkatkan kapasitas anggota 4. Mendorong radio komunitas sebagai kekuatan perubahan. BAB IV Anggota, Hak dan Kewajiban Pasal 10 Anggota Anggota JRKY adalah radio komunitas yang terdaftar di JRKY dibuktikan dengan surat pernyataan secara tertulis dan berkedudukan di wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 11 Hak dan Kewajiban 1. Hak Anggota meliputi : a. Mengikuti Musyawarah Anggota JRKY
- 4. b. Mendapatkan informasi, fasilitasi dan mediasi c. Mendapatkan perlindungan d. Menyampaikan pendapat, kontrol dan inisiasi e. Meminta Pertanggungjawaban Pengurus JRKY 2. Kewajiban Anggota meliputi : 1. a. Mentaati ADF/ART b. Menjaga nama baik c. Membayar iuran d. Menjalankan keputusan dan kesepakatan-kesepakatan e. Peduli dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan program JRKY BAB V Perangkat Organisasi Pasal 12 Perangkat Organisasi JRKY terdiri dari : a. Musyawarah Anggota JRKY b. Pengurus JRKY Pasal 13 Musyawarah Anggota JRKY 1. Musyawarah Anggota JRKY adalah persidangan resmi seluruh anggota yang dilaksanakan 3 tahun sekali. 2. Musyawarah Anggota JRKY merupakan institusi tertinggi pengambilan keputusan 3. Musyawarah Anggota JRKY dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang- kurangnya ½ (setengah + 1) dari jumlah anggota 4. Dalam keadaan yang luar biasa, maka dapat diadakan Musyawarah Anggota Luar Biasa yang kedudukannya sama dengan Musyawarah Anggota JRKY
- 5. Pasal 14 Wewenang dan Tanggungjawab Musyawarah Anggota JRKY 1. Meminta dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus JRKY 2. Memilih dan mengangkat Ketua 3. Mengubah AD/ART 4. Menyusun dan mengesahkan Garis-Garis Besar Rencana Kerja/Program 5. Menguasai, memiliki dan menggunakan kekayaan serta tanggungjawab terhadap beban piutang JRKY Pasal 15 Pengurus 1. Pengurus adalah mandataris Musyawarah Anggota JRKY 2. Pengurus terdiri dari Ketua dibantu Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta beberapa Divisi. 3. Masa jabatan Pengurus JRKY adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali selama 1 (satu) periode berikutnya 4. Apabila ada satu atau lebih anggota Pengurus yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri maka Ketua JRKY dapat memilih dan mengangkat anggota pengurus antar waktu. Pasal 16 Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus JRKY 1. Menyelenggarakan Musyawarah Anggota JRKY 2. Melaksanakan fungsi dan mandat yang diberikan pada Musyawarah Anggota JRKY 3. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan Program Kerja, Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja. 4. Mewakili JRKY untuk menjalin dan atau berhubungan dengan pihak luar 5. Memilih, mengangkat dan menetapkan Perangkat Kerja atau Perangkat Program BAB VI Rapat-Rapat dan Pengambilan Keputusan
- 6. Pasal 17 Rapat-Rapat Rapat-rapat terdiri dari : a. Rapat Kerja b. Rapat Pengurus c. Rapat Bulanan d. Rapat Perangkat Kerja Pasal 18 Pengambilan Keputusan 1. Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat sebagaimana tersebut dalam pasal 18 dianggap sah apabila dihadiri oleh ½ (setengah) dari jumlah peserta yang berhak dan berkewajiban hadir 2. Apabila ketentuan pasal 1 tidak tercapai maka pengambilan keputusan tetap dimungkinkan untuk dilaksanakan dan dinyatakan sah, setelah ditunda 2 (dua) kali 15 menit 3. Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin secara musyawarah untuk mencapai mufakat, tetapi apabila hal tersebut tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. BAB VII Sumber Dana dan Kekayaan Pasal 19 Sumber Dana Sumber dana berasal dari : a. Iuran Anggota b. Sumbangan yang tidak mengikat atau hibah c. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip dan tujuan JRKY Pasal 20 Kekayaan
- 7. Kekayaan adalah seluruh harta benda ternasuk arsip dan dokumen BAB VIII Pembubaran Pasal 21 1. JRKY dapat dibubarkan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota 2. Pembubabaran dilakukan dalam Musyawarah Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan khusus 3. Jika kemudian diputuskan bubar, maka Musyawarah Anggota Luar Biasa tersebut harus membentuk Panitia Likuidasi guna menyelesaikan segala kekayaan dan utang piutang BAB IX Aturan Tambahan Pasal 22 Perubahan Apabila dipandang perlu maka Anggaran Dasar ini dapat diubah sewaktu-waktu melalui Musyawarah Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan khusus Pasal 23 Lain-lain Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga BAB X Penutup Pasal 24 Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan. Disahkan dan ditetapkan di Yogyakarta pada hari Rabu, 25 Februari 2009
- 8. ANGGARAN RUMAH TANGGA JARINGAN RADIO KOMUNITAS YOGYAKARTA BAB I Kantor Sekretariat Pasal 1 1. Kantor Sekretariat JRKY bertempat di ibukota Propinsi 2. Kantor Sekretariat terpisah dari kantor Anggota BAB II Prinsip Pasal 2 Prinsip 1. Demokratis adalah senantiasa menjunjung tinggi kedaulatan anggota dalam setiap pengambilan keputusan. 2. Independent adalah non partisan, tidak berafiliasi kepada kekuatan politik, kekuatan modal dan institusi anti demokrasi dan kerakyatan. 3. Anti kekerasan adalah bersikap secara tegas terhadap tindak kekerasan baik secara fisik maupun simbolik. 4. Emansipatoris adalah menjunjung prinsip persamaan didalam menyelenggarakan hak- hak kedaulatan anggota. 5. Egaliter adalah kesetaraan dalam berpandangan, berfikir dan berperilaku sebagai acuan mengembangkan program, peran dan fungsi JRKY. 6. Nirlaba adalah tidak mencari keuntungan dan berorientasi [ada kegiatan sosial produktif.
- 9. 7. Transparan adalah program dikelola secara terbuka, semua anggota JRKY mempunyai hak untuk terlibat, melakukan akses dan kontrol dengan tetap mempertimbangkan aturan dan prosedur administrative. 8. Partisipasi adalah pengambilan keputusan berlandaskan aspirasi, harapan, partisipasi serta seluas-luasnya membuka keterlibatan anggota JRKY dalam proses penyusunan hingga implementsi. 9. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah-kaidah administrasi, prinsip-prinsip keuangan, maupun etika sebuah pertanggungjawaban. BAB III Anggota Pasal 3 Syarat Anggota 1. Menyetujui AD/ART 2. Bersedia aktif dan bertanggungjaab dalam kegiatan-kegiatan JRKY 3. Memenuhi persyaratan organisasi sebagai Radio Komunitas : a. Menyatakan diri menjadi anggota secara tertulis b. Memiliki stasiun Radio Komunitas (masih aktif) c. Memiliki Badan Hukum (yang sudah maupun berencana) d. Memiliki Program e. Memiliki Struktur Organisasi f. Memiliki Kepengurusan g. Memiliki Nomer Induk Anggota 4. Memperoleh Rekomendasi sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota JRKY Pasal 4 Tata Cara Penerimaan Anggota
- 10. 1. Calon Anggota secara tertulis mengajukan permohonan untuk menjadi anggota JRKY kepada Pengurus JRKY disertai pernyataan bersedia, persyaratan organisasi dan rekomendasi sebagaimana pasal 3 ART. 2. Waktu pemeriksaan berkas permohonan calon anggota JRKY oleh Pengurus JRKY adalah 15 (lima belas) hari sejak berkas tersebut diterima. 3. Jawaban atas permohonan yang menyatakan diterima atau ditangguhkan sebagai anggota JRKY oleh Pengurus JRKY kepada calon anggota dan radio komunitas yang memberi rekomendasi dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu pemeriksaan sebagai ayat 2. 4. Persyaratan penerimaan Anggota JRKY dilaksanakan sebelum Musyawarah Anggota JRKY. 5. Waktu dan ketentuan penerimaan anggota JRKY di tetapkan oleh pengurus Pasal 5 Hilangnya Status Anggota 1. Hilangnya status Anggota karena : 2. Usul hilangnya status Anggota JRKY sebagai ayat 1 poin b,c dan d dapat datang dari anggota lain atau pihak lain sejauh usulan tersebut disertai bukti-bukti. 3. Anggota yang akan kehilangan statusnya sebagai anggota JRKY diberi surat pemberitahuan dan atau peringatan oleh Pengurus JRKY sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. 4. Anggota JRKY yang memperoleh surat pemberitahuan dan atau peringatan sebagai ayat 3 diberi kesempatan dan hak untuk melakukan klarifikasi dan atau pembelaan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) kali 30 hari sejak surat kedua diterima. 5. Klarifikasi dan atau hak pembelaan dapat dilakukan mlalui surat atau secara langsung dalam Musyawarah Anggota JRKY atau pertemuan anggota atau dalam pertemuan khusus diselenggarakan untuk itu. 6. Hak pembelaan sebagaimana ayat 4 gagal dengan sendirinya apabila Anggota JRKY yang bersangkutan tidak menggunakan. 7. Hilangnya status Anggota JRKY disampaikan dalam Musyawarah Anggota JRKY. BAB IV Musyawarah Anggota JRKY Pasal 6 Waktu, Penyelenggaraan dan Tata Cara
- 11. 1. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan masa kepengurusan berakhir Pengurus JRKY harus nelaksanakan Musyawarah Anggota JRKY berikutnya. 2. Penanggungjawab penyelenggara Musyawarah Anggota adalah Ketua JRKY yang pelaksanaannya dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana. 3. Panitia Musyawarah Anggota JRKY bertanggungjawab kepada Pengurus JRKY terpilih. 4. Hal-hal yang berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan Musyawarah Anggota JRKY diatur dan diputuskan dalam pertemuan tersebut. Pasal 7 Peserta dan Peninjau 1. Musyawarah Anggota JRKY dihadiri oleh Peserta dan Peninjau 2. Peserta Musyawarah Anggota JRKY adalah radio komunitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Penentuan Peninjau Musyawarah Anggota JRKY ditentukan oleh Panitia Pelaksana Musyawarah Anggota JRKY. 4. Peserta Musyawarah Anggota JRKY memiliki hak bicara, hak suara dan hak dipilih sesuai yang diatur dalam tata tertib Musyawarah Anggota JRKY. 5. Peninjau Musyawarah Anggota JRKY hanya memiliki hak bicara Pasal 8 Musyawarah Anggota Luar Biasa 1. Musyawarah Anggot Luar Biasa diselenggarakan untuk : a. Pembubaran Organisasi b. Perubahan AD/ART secara subtansial c. Pelanggaran Pengurus JRKY 2. Musyawarah Anggota Luar Biasa dapat dielenggarakan atas usulan Pengurus JRKY dan atau Anggota JRKY 3. Musyawarah Anggota Luar Biasa atas usulan Pengurus JRKY dan atau Anggota JRKY dapat diselenggarakan apapbila diusulkan sekurang-kurangnya 1/3 (spertiga) dari jumlah Anggota JRKY 4. Selambat-lambatnya 15 hari dari usulan tersebut Pengurus harus melaksanakan Musyawarah Anggota Luar Biasa. 5. Pengajuan permohonan untuk Musyawarah Anggota JRKY Luar Biasa dilakukan secar tertulis dan diajukan kepada Pengurus JRKY dengan Tembusan keseluruh Anggota JRKY. 6. Surat permohonan dimaksud ayat 3 harus dilampiri dukungan Anggota JRKY dalam bentuk tanda tangan Pengurus dan Stempel Lembaga Radio Komunitas. 7. Apabila Pengurus JRKY tidak melaksanakan Musyawarah Anggota Luar Biasa dapat diambil alih oleh Anggota JRKY.
- 12. 8. Tata Cara Musyawarah Anggota Luar Biasa ditentukan dalam pertemuan tersebut. BAB V Pengurus JRKY Pasal 9 Syarat Pengurus JRKY Syarat Pengurus JRKY : 1. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip JRKY 2. Bermoral 3. Mempunyai dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap pengembangan radio komunitas 4. Tidak menjadi pengurus partai politik, TNI/Polri 5. Berdomisili di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 6. Bersedia menjalankan tugas dibuktikan dengan surat pernyataan 7. Mampu dan mau memimpin serta dapat bekerjasama 8. Hadir pada saat pemilihan dan diusulkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta . 9. Memiliki radio komunitas serta sebagai pengelola radio komunitas 10. Radio komunitas yang dikelolanya telah berbadan hukum 11. Radio komunitas yang dikelolanya telah mengajukan permohonan izin ke KPID DIY 12. Radio komunitas yang dikelolanya telah mengudara sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun dan masih aktif. 13. Terdaftar sebagai peserta Musyawarah Anggota JRKY Pasal 10 Pemilihan Ketua JRKY 1. Pemilihan Ketua JRKY dilakukan dari, untuk dan oleh Anggota dalam Musyawarah Anggota JRKY. 2. Tata Cara Pemilihan Ketua JRKY diatur dalam Tata Tertib Musyawrah Anggota JRKY. 3. Mekanisme pemilihan Pengurus JRKY dilakukan oleh Ketua JRKY terpilih dan dapat dilakukan perubahan oleh Ketua terpilih bila dianggap perlu. 4. Penggantian Jabatan Pengurus JRKY darus disampaikan kepada anggota secara tertulis paling lambat 15 hari setelah ditetapkan. Paal 11
- 13. Pengurus Antar Waktu 1. Selambatnya 30 hari setelah adanya anggota Pengurus JRKY yang berhalangan tetap, maka Ketua JRKY mengirim surat kesediaan dari Anggota JRKY pada Musyawarah Anggota JRKY sebelumnya untuk menjadi Pengurus JRKY antar waktu. 2. Apabila terjadi kesamaan kesediaan dari Anggota JRKY maka Pengurus JRKY mempunyai hak suara untuk memilih salah satu. 3. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Pengurus Antar Waktu. 4. Selambat-lambatnya 15 hari setelah ditetapkan Pengurus Antar Waktu, Pengurus JRKY harus mengirim surat pemberitahuan kepada Anggota JRKY. BAB VI Perangkat Kerja Pasal 12 Perangkat Kerja 1. Perangkat Kerja adalah alat kelengkapan kerja JRKY yang membantu Pengurus JRKY untuk mengoptimalkan kerja-kerja organisasi JRKY. 2. Perangkat Kerja dapat bersifat tetap selama kepengurusan berlangsung dan atau bersifat AdHoc. Pasal 13 Perangkat Kerja Tetap Perangkat Kerja Tetap adalah perangkat kerja yang bertanggungjawab atas keberlangsungan administrasi sekretariat, keuangan, rumah tangga dan program Pasal 14 Perangkat Kerja AdHoc Perangkat Kerja AdHoc adalah perangkat kerja yang berfungsi untuk membantu terlaksananya kegiatan. BAB VII Rapat-Rapat Pasal 15
- 14. Rapat-Rapat 1. Rapat Kerja adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus JRKY untuk penjabaran umum program kerja yang dimandatkan oleh Musyawarah Anggota JRKY, sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan. 2. Rapat Pengurus JRKY adalah rapat intern Pengurus guna membahas segala hal berkaitan dengan mandat, perkembangan organisasi dan pelaksanaan program, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 3. Rapat Periodik yang kemudian disebut Pertemuan Anggota JRKY adalah pertemuan Pimpinan Anggota JRKY yang diselenggarakan secara periodik oleh Pengurus JRKY sebagai sarana Informasi, Konsultasi dan Konsolidasi antara Pengurus dan Anggota JRKY, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 4. Rapat Perangkat Kerja adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus dan Perangkat Kerja guna membahas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas program kerja yang telah dan akan dilaksanakan, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan. BAB VIII Iuran Anggota dan Keuangan Pasal 16 Iuran Anggota Iuran Anggota besarnya Iuran ditentukan Rp. 60.000, per tahun yang dibayarkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali dalam setahun. Pasal 17 Keuangan 1. Dana yang dimiliki JRKY disimpan dalam salah satu Bank yang ditentukan oleh Pengurus JRKY dalam bentuk rekening koran dan atau tabungan, atas nama dua pengurus JRKY yaitu Ketua dan Bendahara. 2. Tahun Buku dimulai pada tanggal 1 April dan ditutup pada 31 Maret pada tahun berikutnya. 3. Laporan Pertanggungjawaban keuangan oleh Pengurus JRKY pada Musyawarah Anggota JRKY, sebelumnya harus diaudit oleh panitia khusus atau akuntan publik.
- 15. 4. Laporan Pertanggungjawaban akan diaudit oleh panitia khusus apabila budgetnya dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 5. Laporan Pertanggungjawaban akan diaudit oleh Akuntan Publik apabila budgetnya diatas Rp. 100.000.000,- (sertus juta rupiah) 6. Pansus berasal dari Anggota JRKY yang dibentuk melalui mekanisme rapat periodik. 7. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang berkaitan dengan proyek kerjasama dengan pihak lauar dilaporkan secara terpisah. 8. Dalam penyelenggaraan Musyawarah Anggota JRKY, semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dilaporkan oleh panitia pelaksana kepada Pengurus Terpilih. BAB IX Peraturan Tambahan Pasal 18 Perubahan Apabila dipandang perlu maka Anggaran Rumah Tangga ini akan diubah sewktu-wktu melalui mekanisme Musyawarah Anggota Luar Biasa. Pasal 19 Lain-Lain Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi dan Mekanisme Kerja JRKY oleh Pengurus JRKY. BAB X Penutup Pasal 20 Penutup Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan, ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 25 Februari 2009 pada Musyawarah Anggota III JRKY.