More Related Content
What's hot (19)
Similar to Siaran Pers - HIMAS 2017 (20)
![PPT Pendidikan Pancasila Kelas 6 Bab 4 [modulguruku.com].pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/pptpendidikanpancasilakelas6bab4modulguruku-250106022047-823bb25e-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More from Rahayu Wulansari (8)
Recently uploaded (7)
Siaran Pers - HIMAS 2017
- 1. SIARAN PERS Dapat Disiarkan Segera Peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia: Indonesia Belum Implementasikan Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat Jakarta, 9 Agustus 2017 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyatakan Pemerintah Indonesia masih jauh dari harapan dalam mengimplementasikan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat. Indonesia sebagai salah satu negara penandatangan Deklarasi tersebut mempunyai kewajiban hukum dan moral untuk menindaklanjutinya ke dalam hukum dan kebijakan nasional. Hal tersebut disampaikan AMAN sehubungan perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) yang diperingati setiap 9 Agustus. Pada tahun ini HIMAS bertepatan dengan Peringatan Satu Dekade (10 tahun) Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang telah dideklarasikan pada 13 September 2007. Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal AMAN mengatakan, Dengan tidak mengurangi penghargaan atas upaya dan capaian Pemerintah dalam 10 tahun terakhir, kita harus secara terbuka mengakui bahwa Pengakuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat masih jalan di tempat. Rukka menunjuk pada fakta bahwa Putusan MK 35/2012 masih belum secara serius dijadikan sebagai acuan dari pembentukan hukum dan kebijakan dan program pemerintah. Sampai saat ini, Pemerintah baru mengembalikan 13.000 hektar hutan adat kepada masyarakat adat. Di sisi pembentukan hukum, RUU Masyarakat Adat juga sampai saat ini belum dibahas. Begitu pula pembentukan hukum di daerah yang lamban. Sementara itu, kriminalisasi terhadap masyarakat adat jalan terus. Contohnya, 14 orang warga masyarakat adat Seko telah dihukum karena memprotes pembangunan PLTA di wilayah adatnya. Satgas Masyarakat Adat sebagai lembaga trouble shooter terhadap mandegnya agenda-agenda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat saat ini masih belum ditetapkan. Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden jusuf Kalla pada dasarnya memiliki prasyarat untuk menjadi pemimpin global pada isu pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Pemerintah hanya perlu menjalankan secara konsisten 6 (enam) agenda Nawacita yang berkaitan dengan masyarakat adat. Terlampir Pernyataan lengkap AMAN kepada pemerintah dan publik sehubungan perayaan HIMAS 2017 yang bertepatan dengan Peringatan Satu Dekade (10 tahun) Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat.
- 2. --- S e l e s a i --- Keterangan tentang Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dapat dilihat di www.aman.or.id Kontak Media : Titi Pangestu, Media Relations HP: 081317897062 E-mail: titi.pangestu@aman.or.id)