More Related Content
What's hot (20)
Similar to Peraturan dan perundang undangan zakat (20)
More from Mushoddik Indisav (20)
Recently uploaded (20)
Peraturan dan perundang undangan zakat
- 1. PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN ZAKAT Oleh : H.A. Mushoddik WI BDK Bandung
- 2. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (numuww) dan bertambah (ziyadah). Jika diucapkan, zaka al-zar, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafaqah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati, demikian menurut Wahabah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mahzab, ahli bahasa oleh Agus Effendi dan Baharuddin Fananny ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008 ), Cet. Ke-7, h. 82. Zakat menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dsb) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak; salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik.Kemendiknas ,Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakatra: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1569
- 3. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut Lisan alArab arti dasar kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan di dalam Al-Quran dan hadis, sebagaimana dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi, Fiqh az-Zakah, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1973), hlm. 998. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya, dalam pendapatnya Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),Cet. ke-3, h. 35 .
- 4. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat sendiri artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat berbeda dengan infak dan sedekah. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- 5. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru dan sesuai.
- 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25 November 2011.. UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 25 November 2011 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255
- 7. Latar Belakang Pertimbangan dalam UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah: a.bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; b.bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam; c.bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat; d.bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam; e.bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti; f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat; Konten dari UU No. 23 / 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini, terdiri dari 10 Bab dan 47 Fasal.
- 8. KONSTRUKS UU No 23/2011 息 H.A.Moeshoddik FB : Moeshoddik Indisav InstaGram ( IG) : dikdik_indisav172 WA : 0821.2083.3883 Channel YouTube : Moeshoddik Indisav